Penyaluran Bansos Tahun Ini Lebih Lambat Dibanding 2024, Kemenkeu Bongkar Penyebabnya

Sebanyak 31.733 KPM di Kota Sorong terdata menerima PKH dan BPNT Sorong serta BLTS Kesra sepanjang 2025, namun penyaluran masih hadapi kendala.

Kementerian Sosial mencatat ada tiga juta penerima baru bansos PKH-Sembako yang masih menunggu proses administrasi untuk pencairan bantuan, dengan percepatan jelang Ramadhan.

Kementerian Sosial mengungkapkan sekitar Rp500 triliun dana subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah setiap tahun belum sepenuhnya tepat sasaran, menjadi sorotan utama dalam upaya mencapai keadilan sosial.

Kementerian Sosial mengumumkan bahwa Penyaluran BLTS Triwulan IV telah mencapai lebih dari 90 persen dari total 16,3 juta KPM, memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung ekonomi masyarakat.

Kementerian Sosial mengumumkan bahwa Penyaluran BLTS Triwulan IV telah mencapai lebih dari 90 persen dari total 16,3 juta KPM, memastikan bantuan tepat sasaran dan mendukung ekonomi masyarakat.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat pada sasaran.

Kepala BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II/2025 dapat tepat sasaran.

Dia menambahkan sesuai kebijakan pemerintah, data penerima harus dikecualikan bagi mereka yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rasa nyaman itu, kata Agus, akhirnya membuat masyarakat enggan untuk mengraduasi atau upgrade diri.

Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Gus Ipul juga mengeluhkan berkurangnya anggaran perlindungan dan jaminan sosial, serta anggaran rehabilitasi sosial (Atensi).

Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi.

pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2026. Untuk mendukung target tersebut, 88 kabupaten/kota akan menjadi fokus lintas kementerian.

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Menteri Sosial menyoroti urgensi Pemutakhiran Data Bansos di Pamekasan demi memastikan bantuan sosial seperti Sekolah Rakyat dan PKH tepat sasaran. Temukan mengapa data akurat krusial bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketua FKBI menyoroti tantangan besar dalam mitigasi penyalahgunaan dana bansos untuk judi online dan rokok, mendesak pemerintah untuk tindakan konkret. Mengapa larangan saja tidak cukup?

Puan menilai kondisi ini mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang tidak maksimal, terutama dalam perencanaan, penyaluran, dan pengawasan bansos dari APBN.