Pemkot Sorong Ungkap 31.733 Penerima PKH dan BPNT Sorong Sepanjang 2025
Sebanyak 31.733 KPM di Kota Sorong terdata menerima PKH dan BPNT Sorong serta BLTS Kesra sepanjang 2025, namun penyaluran masih hadapi kendala.
Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat Daya, melaporkan bahwa 31.733 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdata menerima bantuan sosial pada tahun 2025. Bantuan ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan (BLTS Kesra).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sorong, Muliani, menjelaskan bahwa total penerima tersebut berasal dari alokasi Kementerian Sosial (Kemensos). Rinciannya adalah 6.363 KPM untuk PKH dan BPNT, serta 25.370 KPM yang menerima BLTS Kesra.
Penyaluran bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membantu kelompok miskin serta rentan miskin. Meskipun demikian, realisasi penyaluran bantuan sosial di Kota Sorong masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
Detail Program PKH dan BPNT di Sorong
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang fokus pada peningkatan kualitas SDM di sektor pendidikan dan kesehatan. Komponen penerima PKH meliputi ibu hamil, balita, anak sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, dengan besaran bantuan yang bervariasi sesuai komponen.
Sementara itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditujukan bagi kelompok miskin dan rentan miskin. Besaran bantuan BPNT adalah Rp200 ribu per bulan, yang umumnya dicairkan setiap dua atau tiga bulan sekali.
Penyaluran kedua program ini, PKH dan BPNT Sorong, dilakukan melalui Bank BNI Cabang Sorong. Namun, realisasi penyaluran PKH hingga saat ini baru mencapai sekitar 70 persen, atau sekitar 4.800 KPM dari total penerima yang terdata.
Penyaluran BLTS Kesra dan Tantangan di Lapangan
Selain PKH dan BPNT, pemerintah pusat juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan (BLTS Kesra) untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan dan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan, dengan total Rp900 ribu per KPM.
Jumlah penerima BLTS Kesra di Kota Sorong tercatat sebanyak 25.370 KPM, dan penyalurannya dilakukan melalui Kantor Pos. Namun, realisasi penyaluran BLTS Kesra juga belum mencapai 50 persen dari total penerima.
Salah satu kendala utama dalam penyaluran BLTS Kesra adalah proses validasi dan verifikasi data yang belum optimal. Hal ini menyebabkan sebagian besar bantuan belum tersalurkan kepada penerima yang berhak.
Kendala Penyaluran dan Upaya Perbaikan Data Bantuan Sosial
Dinas Sosial Kota Sorong mengakui bahwa ketepatan sasaran bantuan sosial masih menjadi tantangan signifikan. Beberapa faktor penyebab tidak tersalurnya bantuan 100 persen meliputi penerima yang tidak datang ke bank, pindah domisili, meninggal dunia, atau kendala administrasi lainnya.
Permasalahan lain muncul dari proses peralihan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Proses penyesuaian ini menyebabkan sebagian data lama masih terbawa dalam sistem baru, mempersulit validasi akurat.
Keterbatasan tenaga pendamping PKH di Kota Sorong juga turut memperparah kondisi. Saat ini, hanya terdapat sekitar 35 pendamping yang harus menangani 41 kelurahan. Kondisi ini menghambat pembaruan dan verifikasi data agar dapat menjangkau seluruh penerima secara optimal.
Sumber: AntaraNews