Anak Indonesia

Menteri PPPA menyerukan sinergi lintas sektor untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak Down syndrome, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan aman dan inklusif.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya sinergi multipihak untuk menghapus kekerasan anak Down Syndrome, mengingat kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan kekerasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak, bahkan telah dipatuhi oleh raksasa teknologi seperti Meta.

KPAI apresiasi Komdigi dorong implementasi PP Tunas demi **perlindungan anak digital**. Kepatuhan Meta membatasi akses usia 16+ jadi bukti, namun KPAI ingatkan implementasi berkelanjutan penting.

PP Tunas resmi berlaku, menjadi langkah maju Komdigi dalam memperkuat perlindungan anak digital. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi orang tua untuk mendampingi anak secara bijak di era digital.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengajak orang tua aktif mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak demi mendukung efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, menciptakan ruang digital aman bagi anak. Pengawasan Orang Tua PP Tunas sangat krus

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif tegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas penting untuk proteksi anak dari pengaruh negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas diharapkan mampu memberikan perlindungan efektif bagi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko di ruang digital, memastikan masa depan mereka lebih aman.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak transparansi kepatuhan platform digital serta mekanisme pengaduan yang efektif demi suksesnya implementasi PP Tunas, memastikan perlindungan anak di ruang digital.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru serius menggalakkan percepatan penurunan stunting melalui Pra-Musrenbang. Simak strategi dan target ambisius mereka untuk mengatasi masalah gizi ini demi generasi masa depan yang lebih sehat.

DPRD Palembang menyambut baik kebijakan pembatasan akun medsos anak usia di bawah 16 tahun yang mulai berlaku 28 Maret 2026, sebagai langkah Komdigi melindungi anak di ruang digital.

Kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak di ranah digital semakin kuat dengan implementasi Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026. Namun, penguatan literasi digital bagi orang tua dan anak menjadi kunci utama untuk keberhasilan perlindungan tersebut.

PGRI Jambi memberikan dukungan penuh terhadap PP Tunas Perlindungan Anak, menekankan peran sentral orang tua dalam mengawasi akses digital anak. Simak selengkapnya bagaimana regulasi ini akan membentuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih aman di

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berlaku mulai hari ini, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat demi perlindungan anak di ranah digital.

Yayasan Pendidikan Pelosok Indonesia (PPI) Sulawesi Selatan menyambut baik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2025 (PP Tunas) sebagai langkah krusial dalam Perlindungan Anak Digital di era teknologi.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

KPAI mendesak pemerintah dan platform digital untuk tegas menerapkan PP Tunas demi Perlindungan Anak Online. Aturan ini akan membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke media sosial dan platform berisiko tinggi lainnya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menyoroti dampak positif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi seimbang.

Kisah pilu bocah pemulung viral di media sosial berakhir bahagia setelah Polres Metro Jakarta Timur bergerak cepat memulangkan F (4) ke pangkuan ibunya di Sumedang, Jawa Barat.