anak indonesia

Menteri Komunikasi dan Digital menegaskan regulasi Perlindungan Anak Online, PP TUNAS, hadir untuk mendukung peran orang tua dalam menjaga anak di dunia digital, bukan menggantikan pengawasan mereka. Simak detailnya!

Menjelang Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi berdialog dengan anak-anak Bantar Gebang, menegaskan komitmen pemerintah dalam Perlindungan Anak dan pemenuhan hak-hak dasar mereka.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan Beasiswa PNM kepada 1.590 anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia, menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan dan masa depan generasi muda.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan Paskibra Hardiknas 2025 mencerminkan semangat pendidikan nasional yang inklusif, memberikan kesempatan luas bagi seluruh anak Indonesia, termasuk melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kota Singkawang menjadi momentum penting untuk fokus menekan angka anak putus sekolah, dengan penekanan pada kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kualitas pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong keluarga miskin ekstrem untuk menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Rakyat, program yang menyediakan pendidikan berkualitas dan fasilitas lengkap.

Dinas Kesehatan Wajo sigap menggelar program Outbreak Response Immunization (ORI) campak sebagai langkah mitigasi untuk mencegah penyebaran lebih luas dan menekan potensi Kejadian Luar Biasa (KLB), khususnya pada kelompok anak-anak rentan.

Forum Anak Natuna (FAN) menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) demi menjamin keamanan anak dari bahaya dunia maya.

Menteri PPPA menyerukan sinergi lintas sektor untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak Down syndrome, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan aman dan inklusif.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya sinergi multipihak untuk menghapus kekerasan anak Down Syndrome, mengingat kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan kekerasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak, bahkan telah dipatuhi oleh raksasa teknologi seperti Meta.

KPAI apresiasi Komdigi dorong implementasi PP Tunas demi **perlindungan anak digital**. Kepatuhan Meta membatasi akses usia 16+ jadi bukti, namun KPAI ingatkan implementasi berkelanjutan penting.

PP Tunas resmi berlaku, menjadi langkah maju Komdigi dalam memperkuat perlindungan anak digital. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi orang tua untuk mendampingi anak secara bijak di era digital.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengajak orang tua aktif mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak demi mendukung efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, menciptakan ruang digital aman bagi anak. Pengawasan Orang Tua PP Tunas sangat krus

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif tegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas penting untuk proteksi anak dari pengaruh negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas diharapkan mampu memberikan perlindungan efektif bagi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko di ruang digital, memastikan masa depan mereka lebih aman.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak transparansi kepatuhan platform digital serta mekanisme pengaduan yang efektif demi suksesnya implementasi PP Tunas, memastikan perlindungan anak di ruang digital.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru serius menggalakkan percepatan penurunan stunting melalui Pra-Musrenbang. Simak strategi dan target ambisius mereka untuk mengatasi masalah gizi ini demi generasi masa depan yang lebih sehat.

Kejaksaan Tinggi Aceh gencar mengedukasi pelajar SMA melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk membentengi mereka dari kejahatan siber dan memperkuat perlindungan anak digital di era serba digital ini.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah menyoroti pentingnya implementasi menyeluruh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, yang bertujuan melindungi anak dari ancaman digital. Mengapa pendekatan parsial tidak akan efektif dalam menciptakan ruang di