Dinas Sosial

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bergerak cepat menyiapkan rumah dinas alternatif bagi guru yang terdampak kebakaran hebat di Sampit, memastikan mereka tetap memiliki tempat tinggal layak sementara.

Pemkab Bungo sigap mendirikan dapur umum untuk penuhi kebutuhan pangan ribuan korban banjir di tiga kecamatan. Upaya penanganan Dapur Umum Banjir Bungo ini kolaboratif dan cepat.

Pemerintah Provinsi Gorontalo bergerak cepat menyalurkan Bantuan Banjir Gorontalo bagi puluhan warga terdampak di Kabupaten Gorontalo setelah banjir bandang melanda wilayah tersebut.

BPBD Sulawesi Tenggara bergerak cepat menyalurkan Bantuan Banjir Kendari berupa logistik dan air bersih bagi 317 warga terdampak di Kelurahan Lepo-Lepo, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemutakhiran data disabilitas di seluruh wilayah, memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyalurkan 2.185 ton Bantuan Beras Gubernur Babel untuk masyarakat kurang mampu, menegaskan komitmen perlindungan sosial di tengah tantangan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat intensifkan upaya perbaikan data DTSEN Aceh Barat dengan melatih ratusan operator desa, bertujuan meminimalisir kekeliruan data dan meningkatkan akurasi informasi sosial ekonomi masyarakat.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah memberikan sinyal persetujuan pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung, Jawa Timur, yang ditargetkan terealisasi pada tahun 2026 untuk anak-anak prasejahtera, membuka akses pendidikan yang lebih luas.

BPJS Kesehatan Cabang Jayapura telah berhasil melakukan reaktivasi 308 peserta JKN nonaktif di Papua, memastikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah Kota Bengkulu mengusulkan Program Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang untuk penanganan gepeng anak-anak, bertujuan memberikan pendidikan dan kehidupan yang lebih layak serta menekan angka ketergantungan di jalanan.

Fenomena PMKS musiman di Mataram jelang Lebaran menjadi cerminan kondisi sosial-ekonomi yang kompleks. Artikel ini mengupas dilema belas kasihan dan urgensi solusi struktural untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Kota Mataram meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas gelandangan pengemis menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan warga.

Kisah pilu bocah pemulung viral di media sosial berakhir bahagia setelah Polres Metro Jakarta Timur bergerak cepat memulangkan F (4) ke pangkuan ibunya di Sumedang, Jawa Barat.

Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat strategi penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) di 22 provinsi melalui workshop. Langkah ini menjadi upaya serius pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan meningkatkan pelayanan.

Pascabanjir bandang di Situbondo, Pemerintah Kabupaten mendirikan Dapur Umum Pascabanjir Situbondo untuk memastikan ribuan warga terdampak mendapatkan makanan siap santap dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotawaringin Timur (Kotim) kini mengoptimalkan penggunaan drone untuk mempersempit ruang gerak pelanggar ketertiban, terutama pengamen jalanan, demi menjaga kondusivitas wilayah Sampit selama Ramadhan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar operasi gabungan menertibkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Cikarang, menjaring 22 individu dan keluarga. Penertiban PMKS Bekasi ini bertujuan untuk memberikan pembinaan serta penanganan humanis.

Suku Dinas Sosial Jakarta Barat berhasil menjangkau 203 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sepanjang Februari 2026, menegaskan komitmen dalam penanganan masalah sosial di ibu kota.

Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat memastikan penanganan bayi yang ditemukan di Kebayoran Baru berjalan sesuai prosedur perlindungan anak, menjamin kondisi bayi sehat dan terlindungi.

Panti Sosial Asuhan Anak Balita (PSAA) Tunas Bangsa Cipayung menegaskan bahwa proses adopsi bayi Ameera, yang ditemukan di Pasar Minggu, harus melewati asesmen ketat dan tahapan hukum sesuai regulasi yang berlaku.