Pegiat Soroti Sulitnya Mitigasi Penyalahgunaan Dana Bansos untuk Judi Online dan Rokok

Jakarta, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyoroti serius fenomena penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) oleh sebagian penerima. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok justru dialihkan untuk aktivitas tidak produktif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai efektivitas program bansos.

Tulus Abadi menyatakan bahwa larangan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf terkait penggunaan bansos untuk judi online (judol) dan rokok sulit dipatuhi secara sosiologis. Pernyataan ini disampaikan Tulus di Jakarta pada Sabtu, 15 November, menanggapi maraknya kasus penyalahgunaan. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan bansos saat ini.

Situasi ini sangat ironis mengingat tujuan utama bansos adalah untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan dana tersebut benar-benar tepat sasaran. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah penyalahgunaan dana bansos ini.

Tantangan Sosiologis dan Ketiadaan Kontrol

Tulus Abadi menyoroti bahwa larangan penggunaan dana bansos untuk judi online, minuman keras, merokok, atau bahkan membayar utang, secara sosiologis sulit dipatuhi. Ia menyatakan, "Sangat ironis, jika dana bansos tersebut justru digunakan untuk bermain judol, miras, merokok, dan bahkan untuk membayar utang. Namun tampaknya secara sosiologis larangan/himbauan Mensos itu sulit dipatuhi oleh masyarakat penerima bansos." Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di tingkat masyarakat.

Salah satu alasan utama kesulitan kepatuhan ini adalah belum adanya mekanisme kontrol atau pengawasan yang ketat dari pemerintah. Mekanisme ini seharusnya memastikan dana bansos tidak disalahgunakan oleh masyarakat penerima. Kelemahan dalam sistem pengawasan menjadi celah besar bagi penyimpangan.

Lebih lanjut, Tulus Abadi menjelaskan bahwa belum ada instrumen hukum dan kebijakan yang memadai untuk pengawasan di lapangan. Akibatnya, larangan yang disampaikan oleh Mensos hanya berdimensi himbauan moral semata. Ketiadaan dasar hukum yang kuat membuat larangan tersebut kurang memiliki daya ikat dan penegakan.

Dampak Judi Online dan Rokok pada Penerima Bansos

Tantangan sosiologis terkait penyalahgunaan dana bansos ini sangat besar, terutama dalam konteks judi online. Data menunjukkan bahwa tidak kurang dari 650 ribu orang penerima dana bansos menyalahgunakan dana tersebut untuk bermain judol. Angka ini mencerminkan skala masalah yang signifikan di kalangan masyarakat penerima bantuan.

Selain judi online, larangan penggunaan dana bansos untuk membeli rokok juga menghadapi tantangan besar. Lebih dari 32 persen atau sekitar 70 juta orang Indonesia adalah perokok aktif, dan mayoritas berasal dari rumah tangga menengah bawah. Kebiasaan merokok yang sudah mengakar kuat di kelompok ini membuat larangan tersebut sulit diterapkan secara efektif.

Fenomena ini menyebabkan dana bansos yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru mengalir ke pihak lain. Dana bantuan berpotensi menjadi 'bancaan' bandar judi online atau mengalir pada taipan industri rokok. Kondisi ini sangat merugikan tujuan awal program bansos untuk mengentaskan kemiskinan.

Rekomendasi Mitigasi Konkret dan Sinergi

Menyikapi masalah penyalahgunaan dana bansos, Tulus Abadi menyarankan agar Mensos tidak hanya mengeluarkan larangan atau himbauan. Diperlukan tindakan dan kebijakan konkret yang bersifat sinergis antarlembaga. Pendekatan yang lebih komprehensif akan lebih efektif dalam mengatasi akar masalah.

Untuk mitigasi judi online, Mensos harus bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi ini bertujuan untuk melakukan takedown secara masif terhadap aplikasi judol, yang mayoritas korbannya adalah masyarakat menengah bawah, bahkan anak-anak dan remaja.

Sementara itu, untuk fenomena merokok di rumah tangga miskin, Tulus menilai Mensos harus menyisirnya dari hulu. Pendekatan ini diharapkan lebih efektif dalam mencegah dana bansos mengalir ke industri rokok. Intervensi dari hulu dapat mencakup edukasi kesehatan dan program berhenti merokok yang terintegrasi.

Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, dana bansos akan lebih efektif dalam mendulang kebermanfaatan bagi masyarakat menengah bawah. Optimalisasi ini diharapkan dapat menggerus prevalensi kemiskinan masyarakat, yang saat ini mencapai 8,5 persen dari total populasi atau sekitar 24,7 juta jiwa.

Sumber: AntaraNews