Reformasi Pasar Modal Tuntas, Perkuat Transparansi dan Integritas

Pemerintah memandang evaluasi tersebut sebagai bagian dari proses reformasi yang memang sedang dijalankan.

Laporan terbaru lembaga penyedia indeks global MSCI mempertahankan Indonesia dalam kategori pasar negara berkembang (emerging market).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, catatan yang diberikan MSCI dalam 2026 Global Market Accessibility Review justru menjadi pengingat bagi pemerintah untuk mempercepat pembenahan di sektor pasar modal, khususnya terkait transparansi dan integritas pasar.

"Catatan MSCI justru menegaskan bahwa fundamental ekonomi dan akses pasar Indonesia tetap kuat. Yang menjadi perhatian adalah aspek transparansi dan integritas pasar, dan di sini lah pemerintah bersama OJK dan BEI telah dan terus melakukan reformasi secara konkret," ujar Airlangga dalam keterangannya, Jumat (19/6).

Dalam laporan yang dirilis 18 Juni 2026 waktu setempat itu, MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada aspek Information Flow atau arus informasi dari sebelumnya '+' menjadi '-'. Meski demikian, MSCI menilai akses, ukuran, dan likuiditas pasar Indonesia masih memadai. Tidak ada catatan terkait pembatasan kepemilikan asing yang menjadi perhatian dalam peninjauan tahun ini.

Airlangga mengatakan, pemerintah memandang evaluasi tersebut sebagai bagian dari proses reformasi yang memang sedang dijalankan. Ia menegaskan bahwa pemerintah optimistis Indonesia tetap berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan status sebagai pasar negara berkembang dan meningkatkan daya tarik pasar modal nasional.

"Kami optimistis Indonesia tetap berada pada jalur emerging market, dan pemerintah berkomitmen menuntaskan agenda reformasi ini untuk menjaga kepercayaan investor," jelasnya.

MSCI juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas keterbukaan struktur kepemilikan saham serta penguatan integritas pembentukan harga di pasar modal. Selain itu, penyediaan informasi pasar dalam bahasa Inggris dinilai perlu ditingkatkan guna memudahkan akses investor global.

Pemerintah menyebut berbagai rekomendasi tersebut sejalan dengan agenda reformasi yang saat ini sedang dipercepat bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Agenda Reformasi Pasar Modal

Senada, OJK memastikan agenda reformasi pasar modal terus dijalankan dan akan semakin dipercepat. Dalam beberapa bulan ini, OJK bahkan telah melakukan berbagai inisiatif reformasi untuk memperkuat kualitas, integritas, dan daya saing pasar modal Indonesia.

"Antara lain melalui peningkatan kualitas data kepemilikan saham, penguatan keterbukaan informasi, pengembangan kerangka pelaporan beneficial ownership, peningkatan kapasitas surveillance dan pengawasan perdagangan, serta penyempurnaan berbagai regulasi untuk mendukung transparansi dan perlindungan investor," papar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif Dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi.

OJK meyakini bahwa penguatan transparansi pasar, integritas pasar, dan kualitas informasi merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, hasil review MSCI ini menjadi salah satu referensi penting dalam menentukan prioritas program ke depan guna semakin meningkatkan kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap pasar modal Indonesia.

"Ke depan, OJK akan terus memperkuat engagement dan dialog yang konstruktif dengan MSCI, FTSE Russell, serta berbagai global index provider dan investor internasional untuk memastikan bahwa berbagai reformasi yang telah dan sedang dilakukan dapat dipahami secara komprehensif oleh komunitas investasi global," katanya.

Reformasi Pasar Modal Terus Dijalankan

Pemerintah dan OJK telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pasar modal, mulai dari meningkatkan free float hingga pendalaman pasat terintegrasi.

Langkah-langkah tersebut diperkuat oleh fondasi makroekonomi yang terjaga. Stabilitas nilai tukar, inflasi yang terkendali, serta bauran kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati menjadi jangkar kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah meyakini kombinasi reformasi struktural pasar modal dan stabilitas makroekonomi akan terus memperkuat daya tarik dan kredibilitas pasar Indonesia di mata investor institusi global

Berikut daftar komitmen pemerintah yang telah dijalankan demi mendukung reformasi pasar modal:

1.Kebijakan free float dari 7,5% menjadi 15% untuk meningkatkan likuiditas pasar, (sudah berlaku efektif Maret 2026, pemenuhan bertahap);

2.⁠ ⁠Transparansi pemilik manfaat akhir (Ultimate Beneficial Owner/UBO) melalui pengembangan sistem dan keterbukaan kepemilikan (sudah berjalan, terus diperkuat);

3.⁠ ⁠Keterbukaan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% (sudah berlaku, publikasi rutin sejak Maret 2026);

4.⁠ ⁠Akselerasi demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia/BEI (dalam proses);

5.⁠ ⁠Pendalaman pasar terintegrasi melalui peningkatan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi 20% dengan fokus saham LQ45;

6.⁠ ⁠Penguatan penegakan aturan dan sanksi;

7.⁠ ⁠Perbaikan tata kelola perusahaan emiten (corporate governance);

8.⁠ ⁠Penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.