Menteri PPPA Minta Maaf Usai Usul Gerbong Perempuan di Tengah Rangkaian KRL

Harus menjadi momentum penting untuk perbaikan sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia.

Penyesalan mendalam disampaikan Arifah terutama kepada pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kecelakaan tersebut.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Derta Rohidin, mendesak pemerintah untuk lebih memprioritaskan perbaikan sistemik keselamatan KRL daripada sekadar mengevaluasi gerbong khusus perempuan, menyoroti akar masalah kecelakaan.

Selain itu, Bobby menegaskan pihaknya tidak membedakan gender dalam pembagian urutan gerbong.

Bobby menyebutkan alasan penempatan gerbong perempuan berada di depan dan belakangan yakni demi kenyamanan dan kemudahan akses.

Bahkan, dalam insiden yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur ini juga mengakibatkan puluhan orang mengalami luka-luka.

Fokus utama bukan pada perbedaan gender, melainkan pada sistem keselamatan yang harus melindungi semua penumpang.

Pemerintah sedang berupaya untuk mengimplementasikan solusi infrastruktur yang bertujuan mengurangi risiko kecelakaan di area-area yang dianggap rawan.

Puan menekankan pentingnya Negara meningkatkan unsur keselamatan pada transportasi kereta api, terutama di perlintasan sebidang.

Korban terdiri dari 55 orang dirujuk ke rumah sakit, dengan tiga orang meninggal dunia dan sebagian lainnya telah diperbolehkan pulang.

Arifah menyampaikan bahwa usulan tersebut telah ia sampaikan langsung kepada Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia saat menjenguk korban luka di RSUD Bekasi.

Puan juga mendorong agar investigasi atas kecelakaan tersebut harus menghasilkan pembelajaran struktural yang jelas.

Menurutnya, setiap kasus kekerasan seksual wajib diproses melalui mekanisme hukum dan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

MenPPPA Arifah Fauzi menyoroti peran strategis media dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong korban bersuara, dan membangun kesadaran.

Pihaknya menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Pemprov NTB yang berhasil menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan, menjadi contoh kolaborasi efektif dalam penanganan isu perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa FHUI, menyerukan penanganan tuntas dan perlindungan korban. Kasus ini terjadi melalui grup percakapan digital yang mere

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional untuk mencapai kesetaraan gender dan kemajuan berkelanjutan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi memantau kasus anak bunuh ibu kandung di Medan, memastikan penanganan hukum berjalan sesuai prosedur. Kunjungan ini juga mengungkap bakat seni sang anak yang berkonflik hukum.

Kunjungan Menteri Arifah Fauzi ke Medan menyoroti kasus TPPO yang menimpa dua anak perempuan asal NTT. Menteri Arifah Korban TPPO Medan ini mendapatkan perhatian khusus untuk pemulihan dan masa depan mereka.

Setelah renovasi tuntas, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendesak Optimalisasi Layanan UPTD PPA Jatim demi kualitas perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak.