Menteri PPPA Angkat Suara soal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Pati

PBNU menegaskan setiap pelaku kekerasan seksual harus diproses secara hukum.

Persoalan tersebut harus disikapi kolektif melibatkan eleman masyarakat.

Kini, Polresta Kota Pekalongan, Jawa Tengah membuka posko pengaduan kekerasan seksual bagi para santriwati yang pernah menjadi korban.

Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren perlu dijadikan momentum evaluasi terhadap sistem pengawasan lembaga pendidikan berbasis asrama.

KSP Dudung Abdurachman meminta polisi bertindak cepat menangani dugaan pencabulan santriwati di Pati dan melindungi identitas korban.

Ia menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi pelaku kekerasan seksual, terlebih jika berlindung di balik simbol agama dan institusi pendidikan keagamaan.

Gus Salam meminta negara tidak tinggal diam melihat penderitaan para santriwati yang masa depannya kini terancam akibat ulah oknum tidak bertanggungjawab.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat penegak hukum untuk memproses secara maksimal pelaku kekerasan seksual terhadap 17 santri di pesantren Ciawi, Bogor, menolak penyelesaian di luar hukum.

Anggota DPR RI mendesak hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual di Pesantren Pati yang melibatkan puluhan santriwati. Kasus ini menyoroti kelalaian aparat dan sistem perlindungan anak, serta menjadi pengingat keras bagi negara.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyoroti krusialnya menjaga kerahasiaan identitas anak korban kekerasan, mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi demi Perlindungan Identitas Anak Korban dari stigma dan trauma berkepanjangan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengecam keras dugaan kekerasan seksual oleh guru di SMP Negeri Kota Tangerang. Kasus ini terjadi berulang kali, mencederai dunia pendidikan, dan menuntut keadilan bagi korban.

Korban merupakan santriwati di ponpes yang diasuh oleh oknum kiai AM.

Pemprov Jawa Tengah akan menjamin bantuan pendidikan santri yang berlatar belakang dari keluarga tidak mampu maupun yatim piatu.

Kasus pencabulan itu terbongkar berkat keberanian salah seorang ayah korban yang berinisial H untuk melaporkan aksi bejat pelaku terhadap anaknya ke kepolisian.

Aksi pelaku terbongkar setelah salah satu korban menceritakan pengalaman pahit dialaminya ke orangtua. Keluarga korban kemudian melaporkan ke polisi.

Proses penangkapan Ashari di Wonogiri terjadi karena yang bersangkutan berusaha melarikan diri dari rumahnya di Pati setelah ditetapkan tersangka.

Pemerintah perlu menyiapkan solusi yang tepat agar para santri tidak menjadi korban keadaan.

Keberadaan tersangka Ashari akhirnya diketahui bersembunyi di Kabupaten Wonogiri Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurutnya, setiap kasus kekerasan seksual wajib diproses melalui mekanisme hukum dan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

MenPPPA Arifah Fauzi menyoroti peran strategis media dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendorong korban bersuara, dan membangun kesadaran.

Arifah menegaskan, tidak ada maksud untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya.

Komnas Perempuan menyoroti fenomena normalisasi kekerasan di kampus, terutama kekerasan seksual berbasis elektronik, yang semakin sulit dikenali dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Pemprov NTB yang berhasil menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan, menjadi contoh kolaborasi efektif dalam penanganan isu perempuan dan anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa FHUI, menyerukan penanganan tuntas dan perlindungan korban. Kasus ini terjadi melalui grup percakapan digital yang mere