Anggota DPR Soroti Pentingnya Fokus pada Keselamatan KRL Menyeluruh, Bukan Hanya Gerbong Khusus Perempuan

Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Derta Rohidin, secara tegas meminta pemerintah untuk tidak mengalihkan perhatian dari persoalan utama keselamatan KRL dalam transportasi publik. Pernyataan ini muncul menyusul adanya usulan evaluasi penempatan gerbong khusus perempuan pada Kereta Rel Listrik (KRL) yang dilontarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Menurut Derta, meskipun usulan dari Kemen PPPA berangkat dari semangat perlindungan terhadap perempuan, langkah tersebut dinilai belum menyentuh inti permasalahan dalam sistem perkeretaapian. Ia berpendapat bahwa insiden kecelakaan yang terjadi bukan hanya terkait dengan aspek teknis operasional semata, melainkan juga melibatkan tata kelola sistem perkeretaapian yang memerlukan perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Derta menekankan bahwa kebijakan gerbong khusus perempuan pada KRL pada dasarnya merupakan upaya afirmatif untuk menciptakan rasa aman dari potensi pelecehan atau kekerasan berbasis gender di ruang publik. Namun, dalam konteks kecelakaan, faktor penentu keselamatan lebih banyak dipengaruhi oleh aspek sistemik yang kompleks dan harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Sorotan Terhadap Aspek Sistemik Keselamatan KRL

Derta Rohidin menyoroti berbagai aspek sistemik yang krusial untuk meningkatkan keselamatan KRL dan transportasi kereta api secara keseluruhan. Ia menggarisbawahi pentingnya pembenahan pada sistem persinyalan dan komunikasi antar kereta, yang menjadi tulang punggung operasional kereta api. Selain itu, kedisiplinan operasional dan standar prosedur keselamatan yang ketat harus ditegakkan tanpa kompromi untuk mencegah kesalahan fatal.

Kualitas infrastruktur rel dan teknologi pengendalian juga menjadi perhatian utama, karena keduanya berperan vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan perjalanan kereta. Derta juga menekankan perlunya manajemen lalu lintas kereta yang terintegrasi, khususnya antara KRL dan kereta jarak jauh seperti KA Argobromo Anggrek, guna menghindari potensi tabrakan atau insiden lainnya. Pembenahan ini diharapkan dapat menutup celah risiko yang selama ini ada.

Data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan kereta api dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (human error) dan gangguan sistem operasional, bukan pada konfigurasi gerbong penumpang. Hal ini memperkuat argumen bahwa fokus perbaikan harus diarahkan pada sistem, bukan hanya pada konfigurasi gerbong penumpang. Oleh karena itu, perubahan posisi gerbong perempuan dinilai tidak akan secara langsung mengurangi risiko tabrakan antarkereta.

Kebijakan Gerbong Perempuan dan Perlindungan Komprehensif

Meskipun kebijakan gerbong khusus perempuan memiliki tujuan mulia, Derta menilai bahwa perubahan posisi gerbong tersebut berpotensi bersifat simbolik jika tidak didukung oleh kajian komprehensif. Ia khawatir bahwa energi dan sumber daya akan terbuang pada solusi yang tidak menyentuh akar masalah keselamatan KRL. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus didasarkan pada analisis mendalam dan data yang akurat.

Derta juga menekankan bahwa perlindungan perempuan di ruang publik harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penempatan gerbong. Upaya ini mencakup pencegahan pelecehan seksual melalui edukasi dan kampanye kesadaran, penguatan sistem pengawasan di seluruh area stasiun dan kereta, serta respons cepat terhadap laporan korban. Edukasi publik terkait keamanan bersama juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua penumpang.

Sebagai langkah konkret, Derta mendorong dilakukannya audit menyeluruh terhadap seluruh sistem perkeretaapian. Audit ini harus mencakup persinyalan, komunikasi antar kereta, hingga kontrol operasional, demi mengidentifikasi dan menutup celah risiko yang ada. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai krusial melalui pelatihan berkala dan sertifikasi ulang bagi masinis serta petugas operasional, memastikan mereka memiliki kompetensi dan kesiapan yang optimal.

Tanggung Jawab Bersama untuk Keselamatan Transportasi Publik

Derta Rohidin menegaskan bahwa keselamatan KRL dan transportasi publik secara umum adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap upaya perlindungan perempuan di ruang publik, namun mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berbasis pada akar masalah yang sebenarnya. Hal ini penting agar setiap solusi yang diterapkan dapat memberikan dampak yang maksimal.

Momentum pasca kecelakaan seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk melakukan pembenahan sistemik yang mendalam. Tujuannya adalah agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik dapat terus terjaga. Jangan sampai, kata Derta, energi dan fokus pemerintah habis pada solusi yang terlihat cepat namun tidak mampu menyelesaikan persoalan mendasar yang ada.

Dengan demikian, Komisi VIII DPR RI berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif. Ini termasuk investasi pada teknologi keselamatan terkini, peningkatan prosedur operasional, serta pengembangan sumber daya manusia yang profesional. Semua upaya ini harus bersinergi demi mewujudkan transportasi publik yang benar-benar aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta meningkatkan keselamatan KRL secara signifikan.

Sumber: AntaraNews