Mensos Ungkap 1,3 Juta Rekening Gagal Dapat Bansos, Ternyata Ini Penyebabnya

Menurut Gus Ipul, langkah tersebut dilakukan agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Kementerian Sosial mencatat ada tiga juta penerima baru bansos PKH-Sembako yang masih menunggu proses administrasi untuk pencairan bantuan, dengan percepatan jelang Ramadhan.

Pemutakhiran ini untuk memastikan ketepatan penerima bantuan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk disalurkan BLTS kepada 35,04 juta KPM.

Total dana yang mengendap di 10 juta rekening tersebut senilai Rp2,1 triliun.

Menurut Gus Ipul, data teranyar mencatat, dari 3,6 juta KPM yang belum mendapatkan bansos di triwulan II tahun 2025.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial (Bansos) tidak tepat pada sasaran.

Hasil temuan sementara oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diketahui ada 571 ribu dari mereka terindikasi dan statusnya sudah diblokir.

Kepala BPS pun yakin penyaluran bansos pada Triwulan II/2025 dapat tepat sasaran.

Daftar lengkap Bansos Kemensos Desember 2024, cara mengecek status penerima, dan kriteria kelayakan penerima manfaat.

Data ini menjadi rapor merah bagi belasan ribu keluarga tersebut karena akan segera dibersihkan dari daftar penerima.

Setelah dana diturunkan, bantuan akan didistribusikan melalui dua kanal utama yang sudah menjangkau pelosok negeri.

Kemensos sedang menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait skema bantuan untuk para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Cek bansos Oktober 2025 untuk mengetahui jadwal pencairan dan cara mengecek status penerima bantuan sosial.

Bantuan ini merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto Untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2025 melalui Kementerian Sosial.

Kementerian Sosial telah mencoret banyak penerima bantuan karena tidak lolos verifikasi atau terlibat penyalahgunaan bantuan.

Ruzuan menilai, penjualan hewan kurban di pinggir jalan berpotensi menimbulkan penyakit pada hewan karena kondisi pemeliharaannya sulit dipantau.

Menyesal dimaksud bukan soal bertaubat melainkan sindiran sebab ada terdakwa lain yang melakukan kejahatan lebih berat.

Lonjakan penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari ekspor konsentrat mineral yang masih memperoleh relaksasi izin ekspor hingga April 2026.

Segmen kendaraan 7-seater di Tanah Air dinilai memiliki market yang besar dibandingkan model lainnya.

Hal itu berdasarkan laporan resmi Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 11 Mei 2026 melalui Tax Expenditure Report (TER).

Pemerintah Kabupaten Bogor tetap mengikuti arahan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangan masing-masing.