KPK Soroti Lemahnya Kaderisasi Partai Politik, Pemicu Utama Mahar Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti lemahnya sistem kaderisasi partai politik sebagai akar masalah praktik mahar politik yang berpotensi memicu korupsi. Simak usulan KPK untuk perbaikan Kaderisasi Partai Politik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti isu krusial dalam tata kelola partai politik di Indonesia. Lemahnya sistem kaderisasi partai politik dianggap menjadi salah satu pemicu utama praktik mahar politik yang merugikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta pada Sabtu (25/4).

Menurut Budi, integrasi yang kurang antara proses rekrutmen dan sistem kaderisasi partai menciptakan celah. Celah ini kemudian dimanfaatkan untuk praktik mahar politik yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Hal ini terjadi terutama ketika seorang politisi terpilih menjadi pejabat publik atau kepala daerah.

Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Biaya pemenangan yang besar mendorong praktik transaksional, termasuk mahar politik. Ini berujung pada potensi penyalahgunaan sumber daya setelah kandidat berhasil menduduki jabatan.

Akar Masalah Mahar Politik dan Dampaknya

Praktik mahar politik tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga berpotensi besar memicu korupsi. Biaya politik yang tinggi seringkali memaksa calon legislatif maupun kepala daerah mencari sumber dana. Hal ini dapat menimbulkan kewajiban yang harus dibayar kembali setelah mereka menjabat.

KPK menilai bahwa lemahnya integrasi antara rekrutmen dan kaderisasi partai menjadi inti masalah ini. Ketika seseorang dapat "membeli" posisi atau rekomendasi partai, kualitas dan integritas calon menjadi terabaikan. Ini membuka pintu bagi individu yang hanya berorientasi pada pengembalian modal politik.

Kajian pencegahan korupsi dalam tata kelola partai politik yang dilakukan KPK melalui Direktorat Monitoring pada tahun 2025 menemukan fakta ini. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kaderisasi partai politik seringkali tidak berjalan optimal. Akibatnya, muncul "biaya masuk" bagi seseorang untuk menjadi kader atau dicalonkan dalam pemilihan umum.

Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menghasilkan pejabat publik yang tidak memiliki komitmen kuat. Mereka mungkin lebih fokus pada upaya pemulangan modal politik daripada melayani kepentingan masyarakat. Ini adalah ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Usulan KPK untuk Perbaikan Kaderisasi Partai Politik

Untuk mengatasi permasalahan ini, KPK telah mengusulkan serangkaian perbaikan sistem kaderisasi partai politik. Tujuan utamanya adalah menekan biaya-biaya politik yang tidak wajar. Langkah ini juga diharapkan dapat mencegah upaya pemulangan modal politik oleh kader baru.

Salah satu usulan konkret dari KPK adalah pembagian anggota partai berdasarkan jenjang. Anggota partai diusulkan dibagi menjadi anggota muda, madya, dan utama. Sistem jenjang ini diharapkan dapat menciptakan jalur karier politik yang jelas dan terstruktur.

Lebih lanjut, KPK mengusulkan agar calon anggota DPR harus merupakan kader utama partai. Sementara itu, calon anggota DPRD provinsi diusulkan berasal dari kader madya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon legislatif memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai.

Untuk posisi eksekutif tertinggi, KPK juga memberikan rekomendasi. Calon presiden dan wakil presiden, serta calon kepala dan wakil kepala daerah, diusulkan berasal dari sistem kaderisasi partai. Mereka juga perlu menjadi kader dalam batas waktu tertentu, menunjukkan komitmen jangka panjang.

Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai

Selain perbaikan sistem kaderisasi, KPK juga mengusulkan langkah penting lainnya. Usulan tersebut adalah pengaturan batas masa jabatan ketua umum partai. Batas maksimal yang diusulkan adalah dua kali periode masa kepengurusan.

Pengaturan ini diharapkan dapat mendukung berjalannya kaderisasi yang lebih sehat dan dinamis. Dengan adanya batasan, rotasi kepemimpinan dapat terjadi secara lebih teratur. Ini dapat membuka peluang bagi kader-kader baru untuk maju dan berkontribusi.

Pembatasan masa jabatan ketua umum partai juga dapat mencegah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Hal ini mendorong regenerasi kepemimpinan dan mencegah praktik oligarki dalam partai. Tujuannya adalah menciptakan partai yang lebih demokratis dan akuntabel.

Secara keseluruhan, usulan-usulan KPK ini merupakan upaya komprehensif. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan tata kelola partai politik yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Perbaikan Kaderisasi Partai Politik menjadi kunci utama dalam reformasi ini.

Sumber: AntaraNews