Pertamina Pastikan Stok BBM Subsidi Nelayan SBD Aman dan Tepat Sasaran

PT Pertamina Patra Niaga menjamin ketersediaan BBM Subsidi Nelayan SBD di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, serta menegaskan penyaluran sesuai peruntukan melalui surat rekomendasi pemerintah.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi nelayan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Nusa Tenggara Timur (NTT), mencukupi kebutuhan. Penyaluran BBM bersubsidi ini juga dijamin sesuai peruntukan melalui mekanisme surat rekomendasi pemerintah. Jaminan ini disampaikan menyusul keluhan nelayan di wilayah tersebut.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan telah melakukan pengecekan langsung di SPBU wilayah Sumba Barat Daya. Hasilnya, pasokan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, masih tersedia dengan baik. Pernyataan ini diharapkan dapat menenangkan kekhawatiran masyarakat.

Sebelumnya, pada Jumat (26/6), beredar informasi mengenai keluhan sejumlah nelayan di Waikelo yang mengaku kesulitan memperoleh BBM untuk melaut. Kondisi ini muncul setelah adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi pada pertengahan Juni, yang juga memicu kenaikan harga BBM di tingkat pengecer hingga sekitar Rp30 ribu per botol.

Ketersediaan dan Mekanisme Penyaluran BBM Subsidi Nelayan SBD

Pertamina Patra Niaga melalui Ahad Rahedi menegaskan bahwa pasokan BBM di SPBU wilayah Sumba Barat Daya tetap terjaga dengan baik. Ketersediaan ini mencakup BBM subsidi maupun non-subsidi, memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tanpa hambatan. Pengecekan lapangan telah dilakukan secara menyeluruh untuk memverifikasi kondisi stok di setiap titik distribusi, memberikan jaminan kepada konsumen.

Untuk pembelian BBM khusus nelayan, Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa mekanismenya diatur secara ketat sesuai aturan pemerintah yang berlaku. Penyaluran BBM subsidi nelayan SBD dilakukan melalui penggunaan surat rekomendasi resmi. Surat ini dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau dinas terkait lainnya di lingkungan pemerintah daerah setempat, bukan oleh pihak lain.

SPBU tetap melayani pembelian BBM subsidi bagi seluruh nelayan yang telah memiliki surat rekomendasi sesuai ketentuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan mencegah penyalahgunaan. Mekanisme ini juga berkontribusi dalam pengawasan penyaluran agar lebih transparan dan akuntabel.

Polemik Kelangkaan dan Harga Eceran Tinggi di Waikelo

Keluhan nelayan di Waikelo yang kesulitan mendapatkan BBM menjadi sorotan utama dalam isu ini, menciptakan keresahan di kalangan komunitas maritim. Kesulitan tersebut dilaporkan muncul setelah adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi pada pertengahan Juni. Situasi ini berdampak langsung pada operasional para nelayan yang sangat bergantung pada BBM untuk melaut, mengancam mata pencarian mereka.

Akibat sulitnya akses terhadap BBM subsidi di jalur resmi, kondisi ini disebut memicu kenaikan harga BBM di tingkat pengecer. Harga BBM di pengecer bahkan mencapai sekitar Rp30 ribu per botol, jauh di atas harga normal yang ditetapkan pemerintah. Fenomena ini tentu sangat memberatkan para nelayan kecil, menambah beban biaya operasional mereka.

Ahad Rahedi mengungkapkan bahwa nelayan yang dikeluhkan dalam informasi tersebut terpantau belum memiliki surat rekomendasi yang sah. "Terkait permasalahan nelayan di Waikelo, terpantau nelayan dimaksud belum memiliki surat rekomendasi sehingga melakukan pembelian di pengecer," ujarnya. Ini menjelaskan mengapa mereka kesulitan mendapatkan BBM subsidi di SPBU resmi dan beralih ke pengecer.

Pentingnya Surat Rekomendasi untuk BBM Subsidi Tepat Sasaran

Pertamina Patra Niaga telah berkoordinasi erat dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya terkait permasalahan akses BBM ini. Koordinasi ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat segera melayani masyarakat nelayan melalui penerbitan surat rekomendasi yang diperlukan. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah akses nelayan terhadap BBM subsidi secara legal dan teratur.

Pertamina mengimbau seluruh nelayan untuk mengurus surat rekomendasi secara langsung kepada Dinas Kelautan dan Perikanan atau dinas terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sangat penting untuk tidak menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala desa, karena tidak sesuai dengan prosedur resmi yang ditetapkan. Prosedur yang benar akan menjamin kelancaran proses ini dan menghindari masalah di kemudian hari.

Penggunaan surat rekomendasi menjadi bagian krusial dari mekanisme pengawasan penyaluran BBM subsidi secara nasional. Tujuannya adalah agar BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak, yaitu nelayan. Selain itu, mekanisme ini juga berfungsi efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang, menjaga integritas program subsidi pemerintah dari praktik curang.

Sumber: AntaraNews