Pemkab Lumajang Pantau Ketat Stok BBM Subsidi di 19 SPBU, Pastikan Ketersediaan Aman

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, telah melaksanakan pemantauan menyeluruh terhadap ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemantauan ini mencakup jenis biosolar dan pertalite di 19 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di wilayah tersebut.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa stok BBM bersubsidi tetap aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat secara optimal. Kegiatan monitoring distribusi BBM ini juga menjadi dasar penting untuk mengantisipasi potensi perubahan kebutuhan di masa mendatang.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang, Aksanul Inam, menegaskan bahwa pemantauan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi dengan Pertamina. Koordinasi tersebut krusial apabila diperlukan penyesuaian distribusi atau penambahan pasokan.

Hasil pemantauan yang dilakukan di seluruh SPBU memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi distribusi pertalite dan biosolar di Kabupaten Lumajang. Data aktual ini menjadi landasan penting bagi Pemkab dalam mengambil kebijakan terkait penyaluran BBM.

Aksanul Inam menjelaskan bahwa monitoring ini menghasilkan data akurat mengenai penyaluran BBM di lapangan. "Data tersebut menjadi dasar koordinasi apabila terdapat peningkatan kebutuhan di lapangan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga," katanya.

Berdasarkan hasil monitoring pada Jumat (26/6), sebagian besar SPBU masih memiliki persediaan pertalite dan biosolar dalam jumlah bervariasi. Untuk pertalite, stok yang terpantau berkisar antara sekitar 1.200 liter hingga lebih dari 34 ribu liter.

Sementara itu, ketersediaan biosolar tercatat berkisar antara sekitar 1.300 liter hingga 30 ribu liter. Angka ini disesuaikan dengan pola distribusi serta tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah SPBU.

Permintaan terhadap pertalite dan biosolar di sejumlah SPBU mengalami peningkatan signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkembang secara bersamaan, mulai dari perubahan pola konsumsi masyarakat hingga meningkatnya aktivitas ekonomi pada musim panen tebu.

"Perubahan harga pertamax dan Pertamina Dex menyebabkan sebagian konsumen beralih menggunakan pertalite," kata Aksanul Inam. "Di sisi lain, kebutuhan biosolar juga meningkat karena aktivitas panen tebu yang sudah berlangsung sejak Mei."

Dalam pemantauan tersebut, juga diketahui SPBU Pasirian masih menjalani rehabilitasi hingga 30 Juni 2026. Sementara itu, SPBU Labruk sedang melakukan perbaikan sistem digitalisasi.

Kedua kondisi ini terus dipantau secara ketat agar pelayanan masyarakat di wilayah sekitar tetap dapat diantisipasi. Koordinasi intensif dengan Pertamina dan SPBU lainnya terus dilakukan untuk mencari solusi.

Variasi jumlah stok antar-SPBU merupakan hal yang wajar, karena dipengaruhi kapasitas tangki, jadwal pengiriman, serta tingkat konsumsi masyarakat di masing-masing lokasi.

"Evaluasi dilakukan dengan melihat kondisi distribusi secara menyeluruh, bukan hanya pada satu SPBU," ujar Aksanul Inam. Pemkab Lumajang berkomitmen untuk terus melaksanakan monitoring secara berkala sebagai bagian dari upaya menjaga kelancaran distribusi BBM.

Upaya ini juga memastikan setiap perkembangan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pihak. Tujuannya adalah agar pasokan BBM bersubsidi selalu tersedia bagi masyarakat.

Dengan pemantauan yang berkesinambungan, pemerintah daerah berharap pelayanan distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan optimal serta mampu mendukung kebutuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lumajang.

Sumber: AntaraNews