BPH Migas Dorong Optimalisasi Penyaluran BBM Nelayan Nias Utara dengan Program BBM Satu Harga

BPH Migas mendukung optimalisasi Penyaluran BBM Nelayan Nias Utara, mengusulkan penambahan SPBU untuk menjamin ketersediaan dan harga yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya optimalisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan kompensasi bagi nelayan di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Langkah ini diambil untuk mengatasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat serta tantangan geografis di wilayah tersebut.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, bersama Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, telah meninjau langsung beberapa lokasi potensial untuk pembangunan penyalur BBM baru. Peninjauan ini bertujuan memastikan kelayakan lokasi sebagai klaster SPBU yang melayani tidak hanya nelayan, tetapi juga sektor lain seperti pertanian dan transportasi.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara mengusulkan penambahan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nelayan guna memenuhi pasokan yang memadai. Saat ini, Nias Utara hanya memiliki empat penyalur BBM, terdiri dari satu SPBU dan tiga SPBU kompak, yang dinilai belum mencukupi kebutuhan.

Fokus Optimalisasi dan Penambahan Penyalur BBM

BPH Migas, bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), telah melakukan evaluasi komprehensif. Evaluasi ini termasuk pengecekan langsung letak geografis untuk menentukan lokasi strategis bagi penyalur BBM.

Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan menunjukkan bahwa lokasi usulan dibangunnya penyalur BBM di Kecamatan Tuhemberua dan Afulu telah masuk dalam rencana pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Penyalur ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026, diharapkan dapat melayani berbagai sektor.

Pembangunan penyalur BBM ini akan lebih optimal karena tidak hanya melayani nelayan, tetapi juga konsumen pengguna dari sektor pertanian, transportasi darat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan transportasi air yang menggunakan motor tempel. Hal ini akan mengoptimalkan skala keekonomian bagi investor dan memperluas asas kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

Saat ini, jarak antarpenyalur BBM di Nias Utara cukup jauh, misalnya dari Kecamatan Sitolu Ori ke Lahewa Timur mencapai 17 km. Jarak dari Lahewa Timur ke Lahewa adalah 19,2 km, dan dari Kecamatan Lahewa ke Alasa sejauh 52,5 km, yang menyebabkan masyarakat kesulitan mengakses BBM dengan harga normal.

Percepatan Perizinan dan Peran Pemerintah Daerah

Wahyudi Anas mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk mempercepat proses perizinan dan administrasi pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Tujuannya agar fasilitas ini dapat segera beroperasi sebelum Desember 2026, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau terpencil (3T).

Selain itu, Wahyudi juga mengingatkan para nelayan untuk mengurus surat rekomendasi ke Dinas Perikanan melalui aplikasi XStar BPH Migas. Surat rekomendasi ini penting agar nelayan mendapatkan prioritas dan jaminan harga sesuai ketetapan pemerintah, mencegah pembelian BBM dengan harga tinggi di pengecer.

Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, menekankan bahwa Kepulauan Nias adalah salah satu daerah 3T yang harus menjadi perhatian utama program BBM Satu Harga. Ia berharap pembangunan dapat dipercepat setelah lokasi memenuhi syarat, sehingga tidak ada lagi keluhan harga BBM yang mahal.

Jauhnya lokasi SPBU saat ini seringkali memaksa masyarakat membeli BBM dari pengecer, yang berujung pada harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini memberatkan masyarakat, terutama nelayan yang sangat bergantung pada BBM untuk operasional mereka.

Kolaborasi dan Kondisi Pasokan BBM

Wakil Bupati Nias Utara, Yusman Zega, menyambut baik inisiatif ini dan mengungkapkan pentingnya kolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan BBM, khususnya bagi nelayan. Ia berharap pembukaan SPBU atau SPBUN baru dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan masyarakat secara umum.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga wilayah Sumbagut, Sunardi, mengonfirmasi bahwa tiga dari empat lokasi yang diusulkan telah masuk dalam perencanaan program BBM Satu Harga setelah verifikasi lapangan. Bentuk fisik bangunan penyalur BBM akan disesuaikan dengan besaran pangsa pasar di wilayah tersebut.

Jika pangsa pasar cukup besar, kemungkinan akan dibangun SPBU reguler, namun jika segmennya kecil, bisa dibuat modular untuk efisiensi. Fleksibilitas ini memastikan bahwa investasi disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi ekonomi lokal.

Dalam rangkaian kunjungan, BPH Migas juga meninjau Fuel Terminal (FT) Gunungsitoli untuk memastikan ketahanan pasokan BBM di Kepulauan Nias. Hingga 15 Januari 2026, stok Pertalite mencapai 14,4 hari dan Biosolar 8 hari, dengan tambahan pasokan kapal yang dijadwalkan pada 19 Januari 2026.

Sumber: AntaraNews