Legislator DKI Desak Pemkot Serius Tangani Keamanan Jakarta Barat

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti peningkatan kasus begal dan jambret yang meresahkan warga, mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk lebih serius menangani isu keamanan Jakarta Barat demi kenyamanan masyarakat.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti maraknya aksi begal dan jambret di Jakarta Barat yang telah menimbulkan keresahan serius di kalangan warga. Kenneth menyatakan bahwa kondisi keamanan di wilayah tersebut semakin memburuk, membuat masyarakat khawatir untuk beraktivitas, terutama pada malam hari dan dini hari. Situasi ini, menurutnya, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah setempat.

Menanggapi fenomena tersebut, Kenneth mendesak Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk tidak hanya mengandalkan aparat kepolisian dalam menangani tindak kriminalitas jalanan. Ia menekankan bahwa Pemkot memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan rasa aman melalui berbagai upaya preventif. Hal ini termasuk pengawasan wilayah yang lebih ketat serta peningkatan fasilitas publik.

Desakan ini muncul setelah serangkaian insiden kejahatan brutal yang terjadi di Jakarta Barat dalam beberapa waktu terakhir, termasuk pembegalan seorang pelajar di depan Stasiun Grogol dan aksi sadis di Jalan Arjuna Selatan. Kasus-kasus ini, yang kerap viral di media sosial, menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera dibenahi oleh pihak berwenang.

Desakan Legislator untuk Tanggung Jawab Pemkot

Kenneth menilai bahwa maraknya tindak kriminal di Jakarta Barat tidak bisa lagi dianggap sebagai kasus biasa yang cukup ditangani dengan patroli sesaat atau respons setelah viral. "Jakarta Barat hari ini sedang menghadapi persoalan keamanan yang serius. Hampir setiap pekan masyarakat mendengar kasus jambret, begal, hingga aksi kekerasan jalanan yang membuat warga takut beraktivitas, terutama pada malam dan dini hari," kata Kenneth di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, persoalan kriminalitas jalanan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat kepolisian. Pemerintah Kota Jakarta Barat memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan wilayah yang efektif, penyediaan penerangan jalan yang memadai, pengaktifan CCTV di titik-titik strategis, serta koordinasi aktif dengan RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.

Kenneth secara tegas meminta Pemkot Jakarta Barat untuk segera bertindak dan tidak menunggu adanya korban jiwa atau kasus besar lainnya. "Ini harus menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kota Jakarta Barat agar lebih 'aware' dan lebih serius membaca situasi di lapangan," ujarnya. Pemkot diharapkan turun langsung memetakan titik rawan, memastikan fungsi lampu jalan, keaktifan CCTV, serta mengaktifkan patroli lingkungan secara rutin demi meningkatkan keamanan Jakarta Barat.

Rentetan Kasus Kriminalitas yang Meresahkan Warga

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menyoroti beberapa aksi kriminal brutal yang terjadi di Jakarta Barat dalam beberapa hari terakhir. Salah satu insiden menimpa seorang pelajar yang menjadi korban begal di depan Stasiun Grogol pada Kamis (7/5) sekitar pukul 21.00 WIB. Pelaku merampas sepeda motor Honda ADV dan iPhone korban, serta melakukan penganiayaan yang mengharuskan korban dirawat di RS Sumber Waras.

Aksi begal sadis lainnya juga terekam dan viral, terjadi di Jalan Arjuna Selatan, Palmerah, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Berdasarkan video viral yang beredar, dua pelaku berboncengan mendekati korban, dan salah satu pelaku langsung mengayunkan senjata tajam jenis klewang. Korban dibacok hingga terjatuh ke selokan, menunjukkan tingkat kekejaman pelaku yang sangat tinggi dalam tindak kejahatan ini.

Tidak hanya begal, aksi penjambretan juga turut menghantui warga, seperti yang terjadi di kawasan Mangga Besar 4 M, Taman Sari, Jakarta Barat pada Minggu (3/5). Korban yang hendak berangkat ke gereja menjadi sasaran empat pelaku yang diduga membawa celurit. Setelah merampas kalung emas korban, para pelaku berhasil melarikan diri dari kejaran warga, menambah daftar panjang kasus yang belum terungkap.

Mendesak Evaluasi dan Peningkatan Responsivitas

Maraknya aksi kriminal tersebut, menurut Kenneth, jelas menunjukkan adanya celah pengawasan yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Barat. Ia menekankan bahwa jika masyarakat sudah merasa takut beraktivitas di lingkungan tempat tinggalnya, itu berarti ada kesalahan dalam sistem pengawasan yang diterapkan. "Kalau masyarakat sudah takut pulang malam, takut naik motor sendiri, takut berjalan di lingkungan tempat tinggalnya, berarti ada yang salah dengan sistem pengawasan kita. Pemkot Jakbar jangan hanya fokus pada kegiatan seremonial, tetapi harus lebih peka terhadap keresahan warga sehari-hari," katanya menambahkan.

Selain meminta operasi gabungan rutin dan pembentukan pos pantau di titik rawan, Kenneth juga mendesak adanya evaluasi berkala terhadap tingkat kriminalitas di Jakarta Barat. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi pola kejahatan dan menentukan strategi pencegahan yang lebih efektif. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa upaya keamanan yang dilakukan benar-benar menyentuh akar masalah.

Kenneth menegaskan bahwa keamanan masyarakat adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. "Keamanan masyarakat adalah prioritas. Pemkot Jakbar harus lebih peduli, lebih responsif, dan lebih cepat bertindak sebelum kepercayaan masyarakat terhadap rasa aman di DKI Jakarta dan kota Jakarta Barat semakin menurun," ujar Anggota Komisi C itu. Respons cepat dan kepedulian yang lebih tinggi dari Pemkot diharapkan dapat mengembalikan rasa aman dan kepercayaan warga terhadap penegakan hukum serta perlindungan dari pemerintah.

Sumber: AntaraNews