Literasi Digital

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi selektif untuk mendukung produktivitas dan melindungi generasi muda di ruang digital.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan Program Revitalisasi Sekolah 2026 dan digitalisasi pendidikan akan terus berlanjut dengan anggaran fantastis, siap meningkatkan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.

Program unggulan Gratispol Internet Desa Kaltim berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam Apresiasi Konektivitas Digital 2026, menandai komitmen Pemprov Kaltim dalam pemerataan akses internet.

Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Muhammadiyah untuk bersinergi dalam Penguatan Pendidikan Anak dan perlindungan remaja dari dampak negatif era digital, demi masa depan generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak.

Novelis Rintik Sedu menyoroti peran media sosial dalam mendekatkan Literasi Digital bagi generasi muda, membuka akses bacaan dan forum diskusi yang lebih luas.

Peringatan Hari Konsumen Nasional 2026 menyoroti urgensi konsumen cerdas menghadapi maraknya overclaim produk dan overpromise di era digital, demi ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung penuh PP Tunas yang berlaku Maret 2026, sebagai langkah krusial melindungi anak dari konten berbahaya media sosial dan ancaman digital lainnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sukses meraih penghargaan akselerasi konektivitas digital 2026, menegaskan komitmennya dalam pemerataan akses internet dan pemberdayaan masyarakat.

Polda Gorontalo mengingatkan masyarakat pentingnya Bijak Bermedia Sosial. Penggunaan platform digital yang tidak tepat dapat berujung pada jeratan hukum, seperti kasus pelanggaran hak cipta dan pencemaran nama baik, sehingga perlu kehati-hatian.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi digital Kalbar antara pemerintah dan masyarakat guna mencegah potensi perpecahan di ruang digital, sekaligus mendorong penyebaran informasi positif.

Menteri Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) Teuku Riefky Harsya melihat potensi besar aset kripto sebagai alternatif pembiayaan bagi kreator ekonomi kreatif di Indonesia, membuka peluang baru melalui teknologi Web3 dan bursa aset digital.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai regulasi baru yang krusial untuk membantu orang tua melindungi masa depan anak dari ancaman digital. Pahami bagaimana PP ini bekerja.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan Pergub Keselamatan Daring Anak sebagai turunan dari PP Tunas, guna memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan membatasi akses platform bagi usia di bawah 16 tahun.

Anggota DPRD Lampung menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pembatasan medsos dan game daring, menilai langkah ini krusial untuk melindungi psikologi anak dan perkembangan generasi muda di era digital.

PP Tunas resmi berlaku, menjadi langkah maju Komdigi dalam memperkuat perlindungan anak digital. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi orang tua untuk mendampingi anak secara bijak di era digital.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan bahwa kebijakan pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun bertujuan melindungi dari konten negatif, bukan membatasi kreativitas anak di era digital.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengajak orang tua aktif mengawasi penggunaan perangkat digital oleh anak demi mendukung efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, menciptakan ruang digital aman bagi anak. Pengawasan Orang Tua PP Tunas sangat krus

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

Akademisi Unpatti dan Komdigi soroti pentingnya peran orang tua dalam mengawal kebijakan pembatasan usia media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi mencegah dampak negatif ruang digital.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Sulbar gencar mengedukasi masyarakat untuk mengoptimalkan peran SP4N LAPOR dalam membentengi diri dari penipuan digital yang marak terjadi.