LIVE

Gubernur Kepri Dukung PP Tunas, Perisai Anak dari Dampak Negatif Medsos

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung penuh PP Tunas yang berlaku Maret 2026, sebagai langkah krusial melindungi anak dari konten berbahaya media sosial dan ancaman digital lainnya.

pp tunas
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung penuh PP Tunas yang berlaku Maret 2026, sebagai langkah krusial melindungi anak dari konten berbahaya media sosial dan ancaman digital lainnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung penuh PP Tunas yang berlaku Maret 2026, sebagai langkah krusial melindungi anak dari konten berbahaya media sosial dan ancaman digital lainnya. (AntaraNews)

Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan dukungan kuatnya terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025. Regulasi ini dikenal sebagai PP Tunas. Kebijakan ini bertujuan melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif media sosial, termasuk paparan konten yang merugikan.

PP Tunas akan mulai berlaku efektif pada tanggal 28 Maret 2026. Peraturan ini berfokus pada tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Ansar Ahmad melihat kebijakan ini sebagai langkah positif untuk masa depan generasi muda di era digital.

Dengan adanya PP Tunas, diharapkan penggunaan teknologi oleh anak-anak dapat lebih terarah dan aman. Hal ini penting agar mereka tidak terpapar konten yang tidak sesuai usia atau aktivitas berbahaya. Pemerintah berupaya mengantisipasi sisi negatif teknologi melalui regulasi ini.

Fokus PP Tunas dan Implementasi Platform Digital

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas secara spesifik mengatur pembatasan akses. Pembatasan ini berlaku bagi anak di bawah usia 16 tahun terhadap konten dan platform digital berisiko. Risiko tersebut mencakup paparan informasi yang tidak pantas, potensi eksploitasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Gubernur Ansar Ahmad menilai kebijakan ini sangat bagus. Tujuannya adalah mengkanalisasi anak-anak agar tidak terpengaruh buruk oleh media sosial.

Sejumlah platform digital besar telah mulai mengadopsi kebijakan serupa. Contohnya, Meta dan TikTok menerapkan pembatasan usia pengguna. Mereka juga melakukan penonaktifan akun anak yang melanggar ketentuan. Langkah ini menunjukkan keselarasan antara regulasi pemerintah dan inisiatif industri. Hal ini penting demi menjaga keamanan digital generasi muda dari ancaman siber yang terus berkembang.

Implementasi PP Tunas diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terkontrol. Anak-anak dapat menjelajahi internet dengan pengawasan yang lebih ketat. Ini merupakan upaya kolektif untuk masa depan digital yang lebih positif dan konstruktif bagi seluruh anak Indonesia.

Kolaborasi Multistakeholder dalam Perlindungan Anak

Gubernur Ansar Ahmad menekankan bahwa perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan regulasi semata. Diperlukan peran serta aktif dari berbagai pihak. Pemerintah, keluarga, dan masyarakat harus saling menjaga. Sinergi ini krusial untuk membentuk benteng perlindungan yang kokoh di tengah arus informasi digital yang deras.

Pemerintah Provinsi Kepri sendiri telah menyiapkan generasi muda sejak dini. Ini dilakukan melalui berbagai program kesehatan dan pendidikan. Namun, program ini tidak akan maksimal jika faktor penghambat tidak diantisipasi secara serius. Tantangan seperti penyalahgunaan teknologi, perundungan siber, dan peredaran narkoba menjadi perhatian utama. Narkoba bahkan sudah menyasar usia di bawah 16 tahun, menunjukkan urgensi masalah ini.

Oleh karena itu, peningkatan literasi media sosial menjadi sangat krusial di semua tingkatan. Penguatan peran keluarga dalam mengawasi anak juga tidak kalah penting, termasuk pemahaman orang tua tentang risiko digital. Semua elemen harus bergerak bersama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Kajian Lanjutan dan Harapan untuk Generasi Digital

Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa implementasi PP Tunas akan dikaji lebih lanjut. Kajian ini melibatkan berbagai pihak terkait di Kepulauan Riau. Tujuannya adalah memastikan penerapannya tepat sasaran dan efektif di lapangan.

Pemerintah Provinsi Kepri ingin masyarakat cerdas dalam menggunakan teknologi secara bijak. Namun, literasi digital juga harus terus dijaga dan ditingkatkan. Hal ini penting agar dampak negatif teknologi tidak lebih besar dari manfaatnya yang besar. Edukasi berkelanjutan menjadi kunci utama dalam membentuk warga digital yang bertanggung jawab.

Melalui kebijakan PP Tunas dan upaya kolaboratif ini, harapan besar disematkan. Generasi muda di Kepulauan Riau diharapkan dapat tumbuh lebih sehat, cerdas, dan tangguh. Mereka akan siap menghadapi perkembangan era digital yang pesat dengan bekal yang kuat dan perlindungan yang memadai.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Puluhan Ribu Obat Keras Ilegal Nyaris Beredar di Jakpus, Begini Sepak Terjang Para Pelakunya

{{caption}}
Bruno Fernandes Ukir Sejarah Usai Laga Chelsea vs Man Utd: Ikuti Jejak Fabregas dan Salah

{{caption}}
Kritik Pedas Sekjen PDIP ke Bupati Malang yang Lantik Anak jadi Kadis: Tidak Elok

{{caption}}
Banjir Rendam Ratusan Rumah dan Pesantren di Cigudeg Bogor, 658 Jiwa Terdampak

{{caption}}
4 Fakta di Balik Kebakaran Maut Rumah di Jombang Tewaskan 2 Orang

{{caption}}
Detik-detik Gempa Magnitudo 5,9 Guncang Nias Utara Minggu Dini Hari

Topik Terkait
{{caption}}
Psikolog Apresiasi PP Tunas: Langkah Penting Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Media Sosial

Psikolog Abdi Keraf menyambut baik PP Tunas sebagai upaya pemerintah melindungi anak dari dampak negatif media sosial, menekankan pentingnya peran orang tua dan edukasi dalam implementasinya.

PP Tunas
{{caption}}
Wali Kota Batam Dukung PP Tunas, Bentuk Generasi Tangguh di Era Digital

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya PP Tunas dalam melindungi anak dari dampak negatif digital. Kebijakan ini diharapkan mampu membentuk generasi tangguh dan berkarakter di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

PP Tunas
{{caption}}
Bupati Sidrap Dukung PP Tunas, Perkuat Perlindungan Anak dari Bahaya Media Sosial

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif tegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas penting untuk proteksi anak dari pengaruh negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

PP Tunas
{{caption}}
KemenPPPA Pantau Ketat Implementasi Pembatasan Akses Media Sosial Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Kemenpppa
{{caption}}
AMPI Tegaskan PP Tunas Perlindungan Anak Jadi Langkah Penting Jamin Masa Depan Generasi Digital

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Perlindungan Anak krusial untuk memastikan kepentingan terbaik anak di ruang digital, menjawab tantangan konten negatif dan eksploitasi data.

PP Tunas
{{caption}}
Praktisi Pendidikan Nilai PP Tunas Melindungi Masa Depan Anak dari Dunia Digital

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

PP Tunas
{{caption}}
Orang Tua Sambut Positif PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

PP Tunas
{{caption}}
Wamenkomdigi Ingatkan Sanksi Tegas bagi PSE yang Tak Patuh Aturan PP Tunas

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan sanksi administrasi dan denda menanti Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang abai terhadap ketentuan PP Tunas demi perlindungan anak.

PP Tunas
{{caption}}
KPAI: Implementasi PP Tunas Harus Disertai Pengawasan Ketat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penuh implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang berlaku mulai hari ini, namun menekankan pentingnya pengawasan ketat demi perlindungan anak di ranah digital.

KPAI
{{caption}}
PP Tunas: Negara Perkuat Perlindungan Anak Digital, Yayasan PPI Beri Dukungan Penuh

Yayasan Pendidikan Pelosok Indonesia (PPI) Sulawesi Selatan menyambut baik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2025 (PP Tunas) sebagai langkah krusial dalam Perlindungan Anak Digital di era teknologi.

Perlindungan Anak Digital
{{caption}}
KPAI Dorong Media Kawal Implementasi PP Tunas untuk Perlindungan Anak Digital

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya peran media dalam mengawal implementasi PP Tunas yang mulai berlaku efektif, demi memastikan perlindungan anak digital di Indonesia.

PP Tunas
{{caption}}
Mendagri Dukung PP Tunas, Tegaskan Komitmen Perlindungan Anak di Dunia Digital

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak.

Kemendagri
{{caption}}
PP Tunas: Langkah Strategis Pemerintah Siapkan Generasi Indonesia Unggul

Staf Ahli Bupati Bangka, Boy Yandra, menegaskan bahwa PP Tunas menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia yang unggul dan mampu berdaya saing di era digital yang terus berkembang.

boy yandra
{{caption}}
Wabup Lombok Tengah Dorong Inovasi Sekolah Dukung Implementasi PP Tunas

Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah meminta kepala sekolah berinovasi untuk mendukung penerapan PP Tunas, regulasi baru yang membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform media sosial berisiko tinggi.

hm nursiah
{{caption}}
PP Tunas Perkuat Peran Ayah dalam Pengasuhan di Era Digital

Implementasi PP Tunas memperkuat peran ayah dalam pengasuhan di era digital, menjadi langkah strategis pemerintah untuk perlindungan anak dan menciptakan ketahanan keluarga.

bkkbn
{{caption}}
TikTok Tutup 780.000 Akun Anak di Indonesia, Komdigi Minta Platform Lain Mengikuti

Komdigi melaporkan bahwa hingga 10 April 2026, TikTok telah menonaktifkan 780 ribu akun milik anak-anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia.

komdigi
{{caption}}
KDM Jabar Tegaskan Aturan Pembatasan Medsos Anak di Daerah, Dukung Penuh PP Tunas

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) akan memperketat pembatasan medsos anak dengan aturan turunan PP Tunas, menyikapi fenomena "anak gadget" yang mengkhawatirkan dan demi perlindungan anak-anak di Jawa Barat.

anak digital
{{caption}}
Kerja Sama Indonesia Australia Perkuat Upaya Tangkal Radikalisasi Daring dan Pendanaan Terorisme

Indonesia dan Australia mempererat Kerja Sama Indonesia Australia Tangkal Radikalisasi Daring serta pendanaan terorisme, menyoroti ancaman digital yang persisten dan adaptif.

anti-terorisme
{{caption}}
Polres Aceh Barat Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur

Polres Aceh Barat berhasil menangkap seorang pria berinisial TI (55) terkait kasus kekerasan seksual anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Aceh Barat, memicu perhatian serius aparat penegak hukum.

akbp yhogi hadisetiawan
{{caption}}
Menteri PPPA Apresiasi NTB Turunkan Angka Pernikahan Usia Anak Secara Signifikan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Pemprov NTB yang berhasil menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan, menjadi contoh kolaborasi efektif dalam penanganan isu perempuan dan anak.

arifah fauzi
{{caption}}
Kemdiktisaintek Gelar Audiensi Lintas Institusi Perkuat Pencegahan Kekerasan Perguruan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menggelar audiensi lintas institusi untuk menguatkan upaya pencegahan kekerasan perguruan tinggi, termasuk kasus kekerasan seksual yang mencuat belakangan ini. Audiensi ini menegaskan k

audiensi lintas institusi
{{caption}}
BPKN dan KPAI Kecam Pemasaran AMDK Menyesatkan: Soroti Penggunaan Visual Balita

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam keras praktik pemasaran AMDK menyesatkan yang menggunakan visual balita, dinilai melanggar aturan dan mengeksploitasi anak demi keuntungan.

amdk
{{caption}}
Sengketa Hak Asuh Anak: Nenek di Tulungagung Dilaporkan Anak Kandung, Mediasi Gagal

Kasus sengketa hak asuh anak yang melibatkan seorang nenek dan anak kandungnya di Tulungagung kini ditangani pihak kepolisian setelah upaya mediasi berkali-kali tidak membuahkan hasil. Konflik keluarga ini berpusat pada hak asuh seorang anak berusia enam.

hukum keluarga
{{caption}}
Perlindungan Anak Korban Kekerasan Cianjur: LPSK Jamin Pemulihan dan Keadilan

LPSK memastikan **perlindungan anak korban kekerasan Cianjur** melalui pendampingan intensif, menjamin hak pemulihan dan keadilan bagi mereka yang terdampak. Lembaga ini berkoordinasi dengan wakil rakyat dan kepolisian.

cianjur