KemenPANRB Jajaki Kerja Sama dengan Estonia untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintahan

Kementerian PANRB berupaya mengakselerasi Transformasi Digital Pemerintahan Indonesia dengan menjajaki kolaborasi bersama Estonia, negara terdepan dalam digitalisasi layanan publik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tengah menjajaki peluang kerja sama dengan Estonia. Penjajakan ini berfokus pada pengembangan pemerintahan digital serta reformasi tata kelola di Indonesia. Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menyampaikan hal tersebut di Jakarta.

Pertemuan penting ini berlangsung antara Purwadi Arianto dan Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN, Veikko Kala, di Kantor KemenPANRB pada hari Kamis. Diskusi bertujuan untuk mempelajari pengalaman Estonia yang diakui sebagai pelopor dalam pemerintahan digital.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan praktik terbaik bagi Indonesia dalam membangun layanan publik yang terintegrasi. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan berpusat pada masyarakat.

Fondasi Transformasi Digital Indonesia dan Tantangannya

Indonesia memandang transformasi digital bukan sekadar agenda teknologi semata, melainkan bagian integral dari reformasi birokrasi yang lebih luas. Pemerintah bertekad mendesain ulang tata kelola, proses bisnis, manajemen ASN, serta penyelenggaraan layanan publik.

Seperti Estonia, Indonesia juga menganggap Infrastruktur Publik Digital sebagai fondasi utama untuk layanan publik yang terintegrasi dan berpusat pada masyarakat. Fokus utama mencakup identitas digital, platform pertukaran data, dan pembayaran digital. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan digital yang sukses adalah agenda reformasi tata kelola yang didukung teknologi.

Pergeseran dari layanan berpusat institusi menjadi berpusat pada masyarakat menjadi prioritas. Tujuannya adalah mengelola layanan pemerintah berdasarkan peristiwa penting dalam kehidupan warga, seperti kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan pensiun. Hal ini akan menyederhanakan interaksi warga dengan pemerintah dan meningkatkan pengalaman layanan secara keseluruhan.

Meskipun demikian, Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam upaya Transformasi Digital Pemerintahan. Luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Belajar dari Pengalaman Estonia: Pelopor Pemerintahan Digital

Estonia diakui secara global sebagai pemimpin dalam pemerintahan digital, dengan layanan publik yang terintegrasi dan pengalaman dalam mengadopsi teknologi mutakhir. Keberhasilan digital Estonia dibangun di atas reformasi kelembagaan, interoperabilitas, dan desain layanan yang berpusat pada masyarakat.

Duta Besar Estonia, Veikko Kala, menjelaskan bahwa negaranya telah mengembangkan dan menjalankan tata kelola digital selama 25 tahun. Saat ini, 100 persen layanan publik di Estonia telah terdigitalisasi, memungkinkan warga mengakses layanan 24 jam dari rumah.

Warga Estonia hanya memerlukan identitas digital (digital ID) atau koneksi internet untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Pengalaman Estonia ini sangat relevan bagi Indonesia, meskipun dengan konteks dan tantangan yang berbeda.

Indonesia menyadari nilai penting untuk belajar dari Estonia dan mengadaptasi praktik terbaik yang sesuai dengan kondisi unik di Tanah Air. Pendekatan ini bukan sekadar mereplikasi model Estonia, melainkan mencari wawasan praktis dan dukungan peningkatan kapasitas.

Area Kerja Sama dan Prioritas Keamanan Siber

KemenPANRB mengidentifikasi tiga area potensial untuk kerja sama dengan Estonia. Pertama, studi banding dan pertukaran pengetahuan mengenai pemerintahan digital, inovasi sektor publik, manajemen SDM ASN, dan reformasi tata kelola.

Kedua, peningkatan kapasitas untuk Transformasi Digital Pemerintahan dan reformasi birokrasi. Ketiga, konsultasi kebijakan dan pembelajaran bersama untuk memajukan layanan publik yang berpusat pada masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan digital, keamanan siber (cyber security) menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Veikko Kala menegaskan bahwa tata kelola digital Estonia saat ini sangat fokus pada keamanan siber untuk memastikan keberlanjutan sistem dan kepercayaan publik.

Estonia menyatakan kesiapan untuk memberikan solusi konkret dalam mendukung pemerintahan digital sesuai dengan konteks unik Indonesia. Mereka siap membantu mengeksplorasi dan mengimplementasikan solusi terkait interoperabilitas sistem, jika Indonesia menghadapi tantangan.

Sumber: AntaraNews