LIVE

Komdigi Ungkap Lebih Separuh Anak Indonesia Terpapar Konten Seksual di Media Sosial

Peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan.

komdigi
Komdigi Ungkap Lebih Separuh Anak Indonesia Terpapar Konten Seksual di Media Sosial
Komdigi Ungkap Lebih Separuh Anak Indonesia Terpapar Konten Seksual di Media Sosial (merdeka.com)

Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkap lebih dari separuh anak Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual di media sosial. Sehingga pelindungan anak di ruang digital menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya risiko perundungan siber, predator digital, dan penyalahgunaan internet pada usia dini.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Alfreno Kautsar menyatakan perkembangan teknologi digital yang semakin masif membawa tantangan baru terhadap pelindungan anak di ruang digital. Menurutnya, peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan.

"50,3 persen anak terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial, jadi kebayang teman-teman, dari 80 juta itu setengahnya terpapar. Dari 80 juta, 48 persen mengalami kekerasan gender berbasis online,” ungkapnya dalam acara Literasi Digital Hari Pendidikan Nasional di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia juga menambahkan bahwa di ruang digital terdapat dua jenis risiko yang sangat berdampak pada anak yaitu risiko konten dan kontak. Kedua risiko tersebut dinilai sangat berdampak karena paparan yang berkelanjutan dapat memengaruhi kebiasaan, karakter, dan sifat anak-anak.

Risiko konten adalah risiko yang membuat anak-anak dapat terpapar konten negatif akibat memiliki akses ke media sosial.

"Anak-anak dengan adanya akses ke media sosial bisa terpapar konten apapun itu, mau negatif, positif, semua jadi yurisdiksinya anak-anak itu sendiri," jelas Alfreno.

Risiko Kontak

Risiko kontak adalah risiko yang menyebabkan anak-anak dapat berkenalan dengan orang asing melalui media sosial atau platform digital lainnya. Hal ini sangat berbahaya karena anak-anak dapat diberikan berbagai bentuk informasi yang buruk serta berpotensi menyebabkan pelecehan anak.

"Hari ini enggak sedikit anak-anak kita bisa ngobrol sama orang yang enggak dikenal, setelah itu dicekoki informasi-informasi yang buruk, seperti radikalisme. Selain itu, juga bisa terjadi pelecehan anak," imbuhnya.

Untuk menghadapi risiko tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Alfreno menegaskan bahwa penerapan peraturan tersebut bukan untuk membatasi inovasi anak muda, melainkan agar mereka terjauhkan dari risiko di ruang digital.

"Kita enggak pernah mau membatasi inovasi untuk anak muda. Kita cuma mau anak muda itu mengerti apa yang benar dan salah. Kita cuma ingin anak-anak muda Indonesia itu terjauhkan dari risiko, tapi kita enggak menunda inovasi," tandasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
I
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Purbaya Tunggu Perintah Prabowo Soal Ganti Bos Bea Cukai

{{caption}}
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Dipecat, Terima Suap Rp 1 Miliar

{{caption}}
Danantara Sebut Kepercayaan jadi Kunci Stabilitas Pasar Modal Indonesia

{{caption}}
Kasus Streaming Pornografi, Polisi Bakal Periksa Talent

{{caption}}
Pajak Royalti Penulis Bakal Dipangkas Jadi 1,5%

{{caption}}
Modus Peredaran Obat Keras, Kamuflase Pakai Toko Kosmetik

Topik Terkait
{{caption}}
Mendesak! Pemerintah Perkuat Perlindungan Anak Judi Online di Tengah Ancaman Digital

Kementerian PPPA menyoroti urgensi perlindungan anak judi online setelah data Komdigi menunjukkan ratusan ribu anak terpapar, menuntut respons kolaboratif dari berbagai pihak.

perlindungan anak
{{caption}}
Komdigi Soroti Peningkatan Risiko Anak di Ruang Digital pada Usia Dini

Komdigi menyoroti eskalasi risiko anak di ruang digital seiring tren masuknya anak ke dunia maya pada usia yang semakin dini, memicu kekhawatiran serius akan tumbuh kembang mereka.

literasi digital
{{caption}}
Komdigi Soroti Pentingnya Peran Orang Tua Lindungi Anak di Internet dari Kejahatan Siber

Kepala BPSDM Komdigi, Boni Pudjianto, menegaskan peran krusial orang tua dalam melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan siber di internet, terutama *child grooming*, yang kini semakin marak.

Peran Orang Tua
{{caption}}
Pemerintah Perkuat Regulasi untuk Lindungi Anak dari Ancaman Judi Online hingga Pornografi di Dunia Digital

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid mengambil langkah tegas dengan membentuk Tim Penguatan Regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital.

Menkomdigi Meutya Hafid
{{caption}}
Komitmen Jaga Ruang Digital Sehat, Asosiasi Video Streaming Indonesia Raih Penghargaan Bergengsi dari Komdigi

Komdigi menilai AVISI berhasil menjadi garda terdepan dalam menyaring konten, memerangi pembajakan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi digital.

avisi
{{caption}}
Wamenkomdigi: Regulasi AI Tidak Boleh Reaksioner, Butuh Arah Jelas

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa regulasi AI tidak dapat dibuat secara reaksioner mengingat pesatnya perkembangan teknologi, mendorong pemerintah untuk menyusun peta jalan nasional dan etika penggunaan.

etika ai
{{caption}}
Wali Kota Medan Ajak Pelajar Perkuat Kesadaran Tolak Judi Daring

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas mengajak pelajar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menolak praktik judi daring yang merusak mentalitas generasi muda.

anti judi
{{caption}}
Pemerintah Masih Kaji Aturan Paksa PSE Asing Buka Kantor di Indonesia

Komdigi menargetkan kajian kewajiban PSE asing memiliki kantor representasi di Indonesia rampung pada 2026.

berita update
{{caption}}
Membedah Ancaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Digital Indonesia

Pembajakan digital masih menjadikan situs web independen sebagai kanal utama untuk mendistribusikan konten ilegal secara masif.

berita update
{{caption}}
Harkitnas 2026: Jaga Tunas Bangsa, Kedaulatan Negara Diperkuat Generasi Muda Bulungan

Wakil Bupati Bulungan menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat kedaulatan bangsa melalui tema Harkitnas 2026, didukung program strategis nasional dan regulasi perlindungan anak.

bulungan
{{caption}}
Siber Sehat NTT: Perkuat Ruang Digital Aman bagi Anak dan Remaja

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

adiksi digital
{{caption}}
Menkomdigi Meutya Hafid: PP TUNAS Lindungi Anak Indonesia dari Ancaman Digital, Ciptakan Generasi Unggul di Era Digital

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

berita update
{{caption}}
Kemkomdigi: PP Tunas Wajibkan E-commerce Lindungi Anak dari Risiko Digital

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

e-commerce
{{caption}}
Pentingnya Peran Orang Tua Proaktif dalam Pendampingan Anak Era Digital

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.

dunia digital
{{caption}}
Pemkot Makassar Perkuat Ekskul Sekolah Dukung PP Tunas, Lindungi Anak dari Bahaya Gadget

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

dinas pendidikan makassar
{{caption}}
Akhirnya TikTok Penuhi PP Tunas, Menkomdigi: 1,7 Akun Anak Ditutup

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

menkomdigi