Kemkomdigi: PP Tunas Wajibkan E-commerce Lindungi Anak dari Risiko Digital

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak, bahkan telah dipatuhi oleh raksasa teknologi seperti Meta.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai regulasi baru yang krusial untuk membantu orang tua melindungi masa depan anak dari ancaman digital. Pahami bagaimana PP ini bekerja.

Polresta Sidoarjo menegaskan komitmennya terhadap Perlindungan Anak Digital melalui dukungan penuh terhadap PP Tunas, menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi generasi muda Indonesia. Simak langkah konkretnya!

Ketua ADKASI Siswanto mendesak platform digital untuk mematuhi PP Tunas, regulasi penting yang bertujuan melindungi anak-anak Indonesia agar tumbuh kuat secara karakter dan unggul dalam pengetahuan.

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

Komdigi memastikan kebijakan pelindungan anak di ruang digital dirancang untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab, bukan membatasi, melalui penerapan fitur keamanan sejak awal.

PP Tunas, Peraturan Pemerintah terbaru, bertujuan menciptakan ruang digital aman bagi anak, bukan membatasi akses. Ketahui bagaimana PP Tunas melindungi anak dari konten negatif.

Kemkomdigi menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas 2025 tidak menghalangi anak mengakses informasi digital, melainkan melindungi. Simak bagaimana aturan ini justru membuka gerbang aman bagi generasi muda!

Community Gateway Wamena hadir sebagai solusi peningkatan internet di Papua Pegunungan, membawa harapan baru bagi masyarakat dan mendukung transformasi digital wilayah timur Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil melakukan penanganan konten negatif sebanyak 4,1 juta kasus hingga April 2026, menunjukkan komitmen negara dalam menjaga ruang digital yang aman dan produktif bagi masyarakat.

Komisi I DPR RI mendukung penuh Kemkomdigi dalam menegakkan Aturan PSE Wikipedia. Ultimatum telah diberikan, bagaimana masa depan akses pengetahuan publik di Indonesia?

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng dua startup AI lokal, Gambit Hunter dan Ambisius Lab, untuk memperkuat penanganan judi online dan meningkatkan kualitas informasi digital, menandai langkah konkret pemerintah dalam memanfaatkan t

Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengusulkan pembentukan Operating Vehicle Company (OVC) sebagai solusi inovatif untuk menyehatkan penggelaran jaringan fiber optik di Indonesia, menjanjikan efisiensi biaya dan percepatan pemerataan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

Pemerintah Kabupaten Lebak secara aktif menyosialisasikan PP Tunas (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif platform digital dan memastikan masa depan mereka.