Perlindungan Anak Digital

Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik kebijakan batas usia pengguna Meta menjadi minimal 16 tahun, menegaskan komitmen perlindungan anak di ruang digital dan membangun ekosistem yang lebih sehat.

KPAI apresiasi Komdigi dorong implementasi PP Tunas demi **perlindungan anak digital**. Kepatuhan Meta membatasi akses usia 16+ jadi bukti, namun KPAI ingatkan implementasi berkelanjutan penting.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan Pergub Keselamatan Daring Anak sebagai turunan dari PP Tunas, guna memperkuat perlindungan anak di ranah digital dan membatasi akses platform bagi usia di bawah 16 tahun.

PP Tunas resmi berlaku, menjadi langkah maju Komdigi dalam memperkuat perlindungan anak digital. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi orang tua untuk mendampingi anak secara bijak di era digital.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

Dr. Hadawiah dari UMI Makassar menyoroti kesenjangan serius antara regulasi Perlindungan Anak Digital (PP Tunas) dan praktik di lapangan, mendesak pemerintah untuk bertindak tegas demi keselamatan generasi muda di ranah maya.

Psikolog anak menyarankan kolaborasi anak dan orang tua dalam konten medsos sebagai cara menjaga kreativitas anak di bawah 16 tahun, seiring berlakunya PP Tunas. Bagaimana langkah ini dapat melindungi anak di ruang digital?

Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Surat Edaran ketat tentang penggunaan gawai anak, menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas). Kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko di dunia digital yang kian kompleks.

Anggota DPRD Surabaya William Wirakusuma menyatakan masa SMA adalah waktu ideal bagi pelajar untuk mulai menggunakan gawai, menyikapi pembatasan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun dan perlunya filter konten digital.

Polresta Sidoarjo menegaskan komitmennya terhadap Perlindungan Anak Digital melalui dukungan penuh terhadap PP Tunas, menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi generasi muda Indonesia. Simak langkah konkretnya!

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyambut baik Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Nomor 17 Tahun 2025 sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang anak dari efek negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Nomor 17 Tahun 2025 dinilai pelajar berprestasi di Buleleng mampu membantu anak fokus meraih prestasi dengan tata kelola perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini diharapkan membimbing penggunaan teknologi yang lebi

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Digital dinilai krusial dalam membentuk karakter generasi muda dan melindungi mereka dari risiko di ruang siber. Kebijakan ini juga mengembalikan peran sentral keluarga.

PKBI Lampung menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi anak di ruang digital, melengkapi kebijakan Perlindungan Anak Digital agar lebih komprehensif dan berbasis hak anak.

Kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital resmi berlaku. Pengamat menilai UU ini tak hanya protektif, tetapi juga momentum penting untuk perkuat kualitas generasi muda di era digital.

Kemendukbangga dan Komdigi bersinergi memperkuat peran keluarga serta menuntut kepatuhan platform digital demi perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi PP Tunas.

Dokter spesialis anak dan Kemenkomdigi sepakat bahwa pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun melalui PP Tunas sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal serta menjaga privasi anak di ruang digital.

Praktisi perlindungan anak di Kotawaringin Timur menyambut baik PP Tunas Perlindungan Anak Digital yang bertujuan meminimalisir dampak negatif internet dan media sosial, berharap implementasi aturan ini ketat demi masa depan generasi muda.

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

Pemerintah siap memberlakukan PP TUNAS mulai 28 Maret 2026 untuk memperketat perlindungan anak digital, menetapkan batas usia 16 tahun dan sanksi tegas bagi platform yang tidak patuh.