Hak Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

PKBI Lampung menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi anak di ruang digital, melengkapi kebijakan Perlindungan Anak Digital agar lebih komprehensif dan berbasis hak anak.

Pengamat sosial dan politik menilai penguatan Regulasi Digital Perlindungan Anak menjadi langkah mendesak untuk menjaga generasi muda dari ancaman dunia maya, memastikan hak serta martabat mereka terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikis.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendesak warga berani melaporkan setiap kasus kekerasan anak dan perempuan, mengingat banyaknya kasus kekerasan anak yang belum terungkap demi perlindungan anak yang optimal.

Pemerintah Kabupaten Kapuas menyelenggarakan Evaluasi Mandiri KLA 2026 untuk meninjau kembali komitmen pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di daerah tersebut, menunjukkan perkembangan positif.

Kunjungan Anggota DPR RI ke LPKA Tangerang membawa pesan harapan bagi anak binaan. Motivasi diberikan agar mereka tidak putus asa dan tetap berjuang demi masa depan yang lebih baik, menegaskan bahwa masa depan anak binaan LPKA Tangerang tetap cerah.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu menghadirkan Posyandu Remaja sebagai upaya deteksi dini dan pemantauan kesehatan berkala bagi anak binaan, menegaskan komitmen pada hak kesehatan mereka.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan duka cita atas berpulangnya Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah. Simak perjalanan dan dedikasi Ketua KPAI Meninggal Dunia ini.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan anak di lingkungan sekolah, menyikapi tingginya kasus yang terjadi di wilayah tersebut.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mengecam keras jaringan perdagangan bayi terorganisir yang baru-baru ini diungkap Polri, menyoroti pelanggaran hak anak dan komitmen penegakan hukum.

Kasus kekerasan terhadap anak di Pantai Lakey, Dompu, kembali membuka luka lama di NTB. Mengapa Kekerasan Terhadap Anak terus berulang dan apa yang salah dengan sistem perlindungan yang ada?

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam penanganan sengketa lahan Padang Halaban, mengingat dampak serius pada hak dan tumbuh kembang mereka.

Pemerintah Kabupaten Jayapura serius mempercepat implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) demi memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di wilayahnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan upaya maksimal dalam **Perlindungan Perempuan dan Anak Cisarua** yang terdampak longsor, fokus pada pemulihan trauma dan pemenuhan hak dasar.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan perlindungan perempuan dan anak Cisarua yang terdampak bencana longsor, serta menjamin pemenuhan hak dan pemulihan psikologis mereka.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data mengejutkan terkait Pelanggaran Hak Anak di 2025, dengan 2.031 kasus yang melibatkan 2.063 korban, menunjukkan kenaikan 2-3 persen dari tahun sebelumnya. Simak detail lengkapnya!

Psikolog anak dan remaja menyoroti pentingnya aspek perkembangan kognitif dan emosional sebagai dasar pencegahan perkawinan anak, yang seringkali dianggap solusi padahal berisiko.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus berupaya mencegah praktik perkawinan anak, salah satunya dengan memperketat mekanisme dispensasi kawin. Langkah ini krusial demi melindungi hak anak dan masa depan bangsa.

Unit Reskrim Polsek Sungai Pinang Polresta Samarinda berhasil mengungkap kasus penelantaran bayi yang baru dilahirkan oleh seorang wanita muda berinisial AF (18) di kawasan Jalan Gerilya, Samarinda, memicu keprihatinan publik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus perkuat unit perlindungan anak, termasuk Puspaga dan UPTD PPA, demi optimalkan pencegahan pernikahan anak di Indonesia.