Hak Anak

Kasus kekerasan di daycare menjadi alarm keras bagi sistem pengasuhan anak. Psikolog Wenny Aidina menyoroti dampak serius, sementara pembenahan perizinan dan standar pengasuh menjadi urgensi utama.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyoroti krusialnya ikatan emosional pengasuh daycare dengan anak demi pengasuhan berbasis hak anak dan tumbuh kembang optimal. Simak selengkapnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mendesak agar Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) diisi oleh praktisi lapangan yang memahami kondisi masyarakat guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Menteri PPPA menyerukan sinergi lintas sektor untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak Down syndrome, memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan aman dan inklusif.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan pentingnya sinergi multipihak untuk menghapus kekerasan anak Down Syndrome, mengingat kerentanan mereka terhadap diskriminasi dan kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperkuat komitmen demi mewujudkan daerah ramah dan aman bagi anak. Persiapan evaluasi mandiri Kabupaten Layak Anak Natuna 2026 kini gencar dilakukan, menargetkan peningkatan predikat.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) serius mengejar predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Nindya pada tahun 2026, dengan berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

PKBI Lampung menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi anak di ruang digital, melengkapi kebijakan Perlindungan Anak Digital agar lebih komprehensif dan berbasis hak anak.

Pengamat sosial dan politik menilai penguatan Regulasi Digital Perlindungan Anak menjadi langkah mendesak untuk menjaga generasi muda dari ancaman dunia maya, memastikan hak serta martabat mereka terlindungi dari kekerasan fisik maupun psikis.

Pemerintah Kabupaten Kudus menargetkan peningkatan status Kota Layak Anak Kudus dari Pratama menjadi Madya pada tahun 2026, dengan fokus pemenuhan indikator dan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan ramah anak.

KemenPPPA mengecam keras tindakan guru yang tanggalkan pakaian siswa di Jember, menegaskan perbuatan tersebut merendahkan martabat dan berpotensi melanggar UU Perlindungan Anak serta UU TPKS.

Pemerintah Kabupaten Sigi terus menggenjot Peningkatan Cakupan Adminduk Anak Sigi, memastikan setiap anak memiliki identitas resmi demi pemenuhan hak-hak dasar dan akses layanan publik.

Kasus kekerasan seksual anak di NTT pada tahun 2025 menunjukkan dominasi signifikan, dengan ratusan anak menjadi korban. Dinas P3AP2KB NTT mencatat peningkatan jumlah kasus dan mendorong pelaporan demi perlindungan korban, serta mengimbau masyarakat untuk

Pemerintah Kota Palu menyediakan akses internet gratis di LPKA Kelas II Palu, memastikan anak binaan tetap mendapatkan pendidikan digital dan literasi informasi untuk masa depan yang lebih cerah.

Surabaya Wakil Indonesia di Tokyo Global Forum on Children 2026, mempresentasikan model pembangunan kota ramah anak yang holistik dan integratif, menarik perhatian dunia dengan pendekatan inovatifnya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu bersama Pemerintah Kota Palu bersinergi perkuat pembinaan keterampilan ramah anak bagi anak binaan, wujudkan komitmen pemenuhan hak anak dan siapkan masa depan mereka.

Kasus kekerasan terhadap anak di Pantai Lakey, Dompu, kembali membuka luka lama di NTB. Mengapa Kekerasan Terhadap Anak terus berulang dan apa yang salah dengan sistem perlindungan yang ada?

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam penanganan sengketa lahan Padang Halaban, mengingat dampak serius pada hak dan tumbuh kembang mereka.

Pemerintah Kabupaten Jayapura serius mempercepat implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) demi memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak-anak di wilayahnya.