Pengamat: UU Perlindungan Anak Digital Dorong Kualitas Generasi Muda di Era Digital

Kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital resmi berlaku. Pengamat menilai UU ini tak hanya protektif, tetapi juga momentum penting untuk perkuat kualitas generasi muda di era digital.

Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak di ranah digital dinilai membawa dampak positif dan signifikan, khususnya dalam dunia pendidikan. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026, ditujukan untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko di dunia maya. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Yetty Tarumadoja, M.Si., menyatakan bahwa regulasi ini lebih dari sekadar langkah protektif.

Menurut Yetty, kebijakan ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat kualitas generasi muda dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks. Pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan pembatasan akses media sosial dan platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Langkah ini diatur melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) dan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026.

Tujuan utama dari regulasi ini adalah melindungi anak dari konten negatif, perundungan siber, dan eksploitasi, serta menonaktifkan akun anak secara bertahap. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, diharapkan ekosistem digital menjadi lebih aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dampak Positif Regulasi Perlindungan Anak Digital bagi Pendidikan

Dari sisi pendidikan, regulasi Perlindungan Anak di Ranah Digital ini memiliki sejumlah dampak positif yang fundamental. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya perlindungan anak dari berbagai risiko di dunia digital.

Yetty Tarumadoja menjelaskan bahwa selama ini ancaman seperti konten negatif, perundungan siber, hingga eksploitasi anak kerap luput dari perhatian. Kehadiran aturan ini menjadi pengingat sekaligus penguat komitmen bersama untuk menjaga anak-anak.

Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mampu mendorong peningkatan literasi digital di kalangan anak-anak, orang tua, maupun tenaga pendidik. Dengan adanya pembatasan dan pengawasan yang lebih ketat, masyarakat diharapkan semakin memahami cara menggunakan teknologi secara aman dan bijak. Literasi digital menjadi kunci utama agar anak-anak tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga mampu menyaring dan memahami informasi yang mereka terima.

Lebih lanjut, regulasi ini turut mendorong peningkatan peran orang tua dan guru dalam mendampingi anak. Orang tua diharapkan tidak lagi bersikap pasif, melainkan aktif memantau aktivitas digital anak, sementara guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan arahan yang tepat dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana belajar.

Tantangan Implementasi dan Pendekatan Partisipatif

Meskipun membawa dampak positif, Yetty Tarumadoja juga mengingatkan adanya sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital. Salah satu kendala utama adalah kebutuhan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia.

Tanpa dukungan yang cukup, pelaksanaan aturan ini berpotensi tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, alokasi sumber daya yang memadai menjadi krusial untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Di sisi lain, Yetty menilai pentingnya melibatkan anak-anak dalam proses penyusunan hingga implementasi kebijakan. Pendekatan partisipatif akan memastikan bahwa regulasi yang dibuat benar-benar memperhatikan kebutuhan serta hak-hak anak sebagai subjek utama.

Strategi Sukses untuk Perlindungan Anak Digital

Dalam konteks pendidikan, Yetty Tarumadoja menawarkan sejumlah strategi untuk mendukung keberhasilan kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital. Pertama, integrasi literasi digital ke dalam kurikulum sekolah dinilai menjadi langkah penting.

Dengan demikian, anak-anak dapat dibekali kemampuan sejak dini untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia digital. Kedua, peningkatan kapasitas guru juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Guru perlu mendapatkan pelatihan serta dukungan sumber daya agar mampu mendampingi siswa dalam menggunakan media sosial dan teknologi digital secara tepat.

Ketiga, Yetty menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen.

Sementara itu, pandangan tambahan juga mengemuka terkait pentingnya edukasi mengenai etika dan tanggung jawab digital bagi anak-anak. Edukasi ini dinilai krusial agar anak tidak hanya terlindungi dari dampak negatif, tetapi juga mampu menjadi pengguna teknologi yang bijak, beretika, dan bertanggung jawab.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di ranah digital tidak hanya bersifat membatasi, tetapi juga mampu membentuk generasi muda yang cerdas, aman, dan berkarakter dalam memanfaatkan teknologi di masa depan.

Sumber: AntaraNews