Literasi Digital Kunci Lengkapi Kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital

Kebijakan Komdigi membatasi media sosial untuk anak di bawah 16 tahun mendapat dukungan penuh dari tenaga pendidik. Langkah ini dinilai krusial untuk memfokuskan kemandirian anak dan menyaring konten negatif yang beredar luas.

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pembatasan media sosial anak usia di bawah 16 tahun melalui Peraturan Tunas, didukung penuh oleh Kemendikdasmen dan Komdigi, demi melindungi anak dari dampak negatif digital.

Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah strategis melindungi generasi muda dari risiko digital.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Seorang pelajar di Malinau menyambut baik kebijakan Pembatasan Medsos Anak di bawah 16 tahun, menilai langkah ini krusial untuk melindungi generasi muda dari konten negatif dan meningkatkan fokus belajar.

Kebijakan **pembatasan medsos anak** usia di bawah 16 tahun mulai berlaku bertahap 28 Maret 2026. Sosiolog menilai ini strategis untuk membangun karakter dan melindungi anak di ruang digital, serta penting untuk proses sosialisasi alami anak.

Kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital resmi berlaku. Pengamat menilai UU ini tak hanya protektif, tetapi juga momentum penting untuk perkuat kualitas generasi muda di era digital.

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

Kebijakan pembatasan media sosial anak akan berlaku 28 Maret 2026. Akademisi Undana menilai literasi digital wajib menyertai pembatasan media sosial anak agar efektif dan berdampak positif.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 tahun 2026. Aturan ini perkuat kewajiban platform digital untuk proteksi anak, termasuk batasan usia dan fitur kontrol orang tua, demi ruang digital yang aman.

Pemerintah resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, menunda akses media sosial anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi sebagai upaya perlindungan anak digital.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik langkah pemerintah memperkuat Perlindungan Anak Digital melalui penundaan akses akun bagi anak di bawah 16 tahun, demi masa depan generasi bangsa.

Forum Nasional Perempuan Indonesia menyoroti Peran Perempuan sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan, pendidikan keluarga, hingga penguatan literasi digital masyarakat demi ketahanan bangsa. Simak selengkapnya!

Indonesia bersiap menghadapi era Demokrasi Siber, di mana digitalisasi pemilu membawa tantangan kompleks terkait data, algoritma, dan manipulasi informasi.

Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang bergerak proaktif menyiapkan tiga pilar utama mendukung program Siber Sehat NTT. Inisiatif ini bertujuan menjaga mental anak-anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi muda tumbuh sehat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Ketua PWI Pangkep, Sakinah Fitrianti B, menegaskan bahwa literasi digital adalah benteng utama keamanan siber, menuntut kesadaran individu menghadapi ancaman digital yang kian kompleks.

Duta Bahasa Sultra 2026 diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga identitas serta kedaulatan bangsa melalui pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menekankan pentingnya peran orang tua dalam pengawasan dan perlindungan anak guna mencegah tindak kekerasan dan pelecehan yang masih marak terjadi.

Pemerintah Kabupaten Natuna gencar melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah SLTA percontohan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

Polres Bengkayang berhasil menangkap seorang oknum guru berinisial PP alias Andi yang menjadi tersangka kasus kekerasan seksual anak di bawah umur setelah sempat melarikan diri, memicu perhatian publik.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengusulkan pencabutan izin operasional permanen pondok pesantren di Tlogowungu setelah kasus kekerasan seksual, demi perlindungan santri.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.