Kebijakan Digital

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Pengawasan Medsos Anak mulai 28 Maret 2026, guna melindungi generasi muda dari dampak negatif platform digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendesak Pendaftaran PSE Wikimedia Commons setelah platform tersebut sempat terblokir karena terdeteksi indikasi judi online. Apa dampak regulasi ini bagi platform digital?

Komisi VIII DPR RI menyambut baik kebijakan pemerintah terkait pembatasan penggunaan AI instan dan media sosial bagi anak, sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda di era digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan Tunasdigital.id, sebuah platform rujukan penting bagi orang tua untuk memastikan keamanan anak di ruang digital. Situs ini menawarkan panduan komprehensif.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, menyoroti urgensi regulasi adopsi AI pendidikan yang selaras dengan kesiapan anak, guna memastikan pemanfaatan teknologi yang aman dan optimal.

Pimpinan Pusat Muslimat NU menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Komdigi terkait pembatasan akses medsos anak di bawah 16 tahun, sebagai upaya melindungi generasi muda dari dampak negatif digital.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik langkah pemerintah memperkuat Perlindungan Anak Digital melalui penundaan akses akun bagi anak di bawah 16 tahun, demi masa depan generasi bangsa.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai sidak Kemkomdigi ke Meta adalah langkah krusial perkuat kedaulatan digital Indonesia. Mengapa kepatuhan platform global jadi sorotan?

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan, perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) menjadi landasan penting pengakuan standar **Keamanan Data RI-AS** setara, sekaligus memperkuat kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia.

Implementasi PP Tunas membutuhkan edukasi inklusif dan pendekatan berbasis risiko. Para ahli menyoroti tantangan adaptasi regulasi di tengah beragamnya masyarakat dan platform digital.