Orang Tua

Psikolog Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya peran orang tua dalam pendidikan digital anak sejak dini. Ini krusial untuk membentuk kebiasaan sehat di era teknologi. Simak panduan lengkapnya!

Psikolog Abdi Keraf menyambut baik PP Tunas sebagai upaya pemerintah melindungi anak dari dampak negatif media sosial, menekankan pentingnya peran orang tua dan edukasi dalam implementasinya.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai regulasi baru yang krusial untuk membantu orang tua melindungi masa depan anak dari ancaman digital. Pahami bagaimana PP ini bekerja.

PP Tunas resmi berlaku, menjadi langkah maju Komdigi dalam memperkuat perlindungan anak digital. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang bagi orang tua untuk mendampingi anak secara bijak di era digital.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

Akademisi Unpatti dan Komdigi soroti pentingnya peran orang tua dalam mengawal kebijakan pembatasan usia media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi mencegah dampak negatif ruang digital.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tidak akan efektif tanpa pendampingan orang tua. Simak bagaimana peran keluarga krusial dalam ekosistem digital anak.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tengah menyusun surat edaran terkait Pembatasan Sepeda Motor Siswa demi menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, sekaligus mendorong peran aktif orang tua.

Dinas Pendidikan Banyumas menyerukan penanganan serius terhadap fenomena Anak Tidak Sekolah (ATS) yang jumlahnya melonjak signifikan, menyoroti peran orang tua dan akses pendidikan di Banyumas.

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan medsos bagi anak di bawah 16 tahun, langkah krusial cegah perundungan siber dan jaga mental anak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orang tua memperkuat literasi digital dan pengawasan anak menyusul berlakunya PP Tunas, regulasi penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber.

Legislator Gorontalo Utara mendukung penuh Pembatasan Media Sosial Anak di bawah 16 tahun melalui PP TUNAS. Kebijakan ini krusial melindungi generasi muda dari dampak negatif digitalisasi dan mendorong literasi digital.

Pimpinan pesantren menilai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas tidak membatasi ruang ekspresi anak, melainkan memacu kreativitas di luar media sosial, dengan penekanan pada peran orang tua.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendukung penuh kebijakan pembatasan media sosial anak, menyusul tingginya kasus pelecehan seksual yang dipengaruhi ruang digital dan diperkuat PP Tunas.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan pentingnya aktivitas fisik anak dan interaksi langsung bagi tumbuh kembang optimal di tengah penerapan pembatasan media sosial melalui PP Tunas.

Dewan Pendidikan Buleleng menyatakan dukungan kuat terhadap penerapan PP Tunas, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, sebagai langkah strategis melindungi anak dari risiko di era digital.

PKBI Lampung menekankan pentingnya peran keluarga dalam mengawasi anak di ruang digital, melengkapi kebijakan Perlindungan Anak Digital agar lebih komprehensif dan berbasis hak anak.

Kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak di ranah digital semakin kuat dengan implementasi Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026. Namun, penguatan literasi digital bagi orang tua dan anak menjadi kunci utama untuk keberhasilan perlindungan tersebut.

Kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital resmi berlaku. Pengamat menilai UU ini tak hanya protektif, tetapi juga momentum penting untuk perkuat kualitas generasi muda di era digital.