Edukasi Digital

Psikolog Abdi Keraf menyambut baik PP Tunas sebagai upaya pemerintah melindungi anak dari dampak negatif media sosial, menekankan pentingnya peran orang tua dan edukasi dalam implementasinya.

Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif tegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas penting untuk proteksi anak dari pengaruh negatif media sosial yang kian mengkhawatirkan.

Diskominfo Palangka Raya gencar tingkatkan Literasi Digital Siswa di SMAN 6, membekali generasi muda agar cerdas digital, mampu menangkal hoaks, judi online, dan konten negatif lainnya di media sosial.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur mengambil langkah serius dengan memperketat pengawasan medsos pelajar untuk menekan angka tawuran yang meresahkan, sejalan dengan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang gencar melakukan diseminasi informasi terkait pemberlakuan PP Tunas, sebuah regulasi penting yang bertujuan melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital dan membatasi akses media s

Kebijakan PP Tunas Perlindungan Anak Digital yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dinilai penting, namun efektivitasnya sangat bergantung pada peran aktif orang tua dan masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangka Barat memperkuat edukasi pembatasan media sosial anak menyusul berlakunya PP Tunas, bertujuan melindungi anak dari dampak negatif gawai dan mendorong aktivitas positif.

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati menyatakan dukungan penuh terhadap PP Tunas, regulasi baru yang bertujuan memperkuat perlindungan anak di ruang digital dari konten negatif dan paham menyimpang.

Kebijakan pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun melalui PP Tunas telah berlaku, namun pakar Unsoed menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan penguatan literasi digital agar kebijakan ini efektif dan tidak menghilangkan hak anak untuk berekspresi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Temanggung gencar tingkatkan literasi digital anak Temanggung melalui program inovatif, demi melindungi Generasi Z dari bahaya dunia maya yang kian kompleks.

Pakar pendidikan di NTB menyuarakan dukungan terhadap Pembatasan Gawai Anak melalui PP Tunas, menyoroti dampak negatif pada psikologi dan kohesi sosial anak serta pentingnya regulasi.

Wakil Ketua II DPRD Kapuas, Berinto, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Komdigi terkait pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah strategis melindungi generasi muda dari dampak negatif digital.

Kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak di ranah digital semakin kuat dengan implementasi Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026. Namun, penguatan literasi digital bagi orang tua dan anak menjadi kunci utama untuk keberhasilan perlindungan tersebut.

Kebijakan **pembatasan medsos anak** usia di bawah 16 tahun mulai berlaku bertahap 28 Maret 2026. Sosiolog menilai ini strategis untuk membangun karakter dan melindungi anak di ruang digital, serta penting untuk proses sosialisasi alami anak.

Gubernur Sulawesi Selatan menegaskan kebijakan pembatasan gawai siswa di sekolah telah berlaku sejak lama, bertujuan melindungi anak dari risiko media sosial dan internet. Kebijakan pembatasan gawai siswa ini diperkuat dengan dukungan aturan pemerintah da

PGRI Jambi memberikan dukungan penuh terhadap PP Tunas Perlindungan Anak, menekankan peran sentral orang tua dalam mengawasi akses digital anak. Simak selengkapnya bagaimana regulasi ini akan membentuk masa depan generasi muda Indonesia yang lebih aman di

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan pentingnya peran Literasi Digital Guru dalam mendukung implementasi PP Tunas, sekaligus memastikan teknologi menjadi pendukung pendidikan yang efektif.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Bali menyambut baik Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang fokus pada pembatasan gawai siswa berdasarkan usia, bukan pelarangan total, demi perlindungan anak di ruang digital.

Pembatasan akses media sosial bagi anak dinilai penting, namun pakar menekankan perlunya penguatan literasi digital anak agar perlindungan di ranah digital berjalan optimal dan berkelanjutan.

Yayasan Pendidikan Pelosok Indonesia (PPI) Sulawesi Selatan menyambut baik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2025 (PP Tunas) sebagai langkah krusial dalam Perlindungan Anak Digital di era teknologi.