3 Skenario Politik Israel Usai Pemilu: Netanyahu Bertahan atau Tumbang?

Pemilu Israel telah menghasilkan peta baru Knesset, namun belum menentukan siapa perdana menteri berikutnya. Para ketua partai memasuki fase negosiasi untuk membentuk koalisi mayoritas. Dikutip dari APNews, ambang batas yang harus dicapai adalah sedikitnya 61 kursi dari total 120 kursi Knesset.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pesaing utamanya, mantan kepala militer Gadi Eisenkot, sama-sama tidak meraih dukungan mayoritas. Partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel meraih 19 kursi dan berpotensi menjadi penentu arah koalisi.

Setiap opsi koalisi menuntut kompromi politik yang berisiko memicu kekecewaan basis pendukung. Jika kesepakatan tidak tercapai, Israel berpotensi menggelar pemilu baru pada awal tahun depan. Hingga saat itu, pemerintahan Netanyahu akan bertugas sebagai pemerintahan sementara.

Salah satu opsi yang secara matematis memungkinkan adalah Eisenkot merangkul partai-partai Arab Israel. Dengan dukungan tersebut, kubu anti-Netanyahu bisa mengumpulkan sekitar 67 kursi. Bahkan tanpa masuk kabinet secara resmi, dukungan eksternal partai Arab dapat menopang pemerintahan minoritas yang dipimpin Eisenkot.

Namun, langkah itu berisiko tinggi bagi Eisenkot dan sekutu-sekutunya dari kalangan Yahudi. Warga Arab Israel, yang sekitar 20 persen populasi, adalah warga Palestina yang keluarganya tetap tinggal di Israel setelah perang 1948. Mereka memiliki ikatan erat dengan warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta pada umumnya mendukung perjuangan Palestina, situasi yang membuat sebagian warga Yahudi Israel memandang mereka dengan curiga.

Partisipasi partai Arab dalam pemerintahan pusat baru terjadi sekali, yakni pada 2021, dan koalisi tersebut bertahan sekitar 18 bulan. Netanyahu menyebut kemungkinan aliansi Eisenkot–partai Arab sebagai pengkhianatan terhadap identitas Yahudi Israel sekaligus ancaman keamanan nasional, pernyataan yang menambah tekanan kepada sekutu Eisenkot—terutama kelompok berhaluan kanan—untuk menolak kerja sama tersebut.

Pemerintahan Persatuan Pasca Pemilu Israel

Skenario lain adalah pemerintahan persatuan. Netanyahu bisa berupaya membujuk Eisenkot beserta sekutu kanannya untuk bergabung dalam kabinet yang dipimpinnya. Jika itu terjadi, koalisi dapat mengamankan mayoritas sekitar 67 kursi, sementara partai-partai Arab serta faksi Yahudi ultranasionalis dan ultra-Ortodoks berada di oposisi.

Pemerintahan persatuan berpotensi menangani isu-isu prioritas, termasuk kebijakan pengecualian wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks dan upaya memperkuat perekonomian Israel. Namun, jalan ini menuntut banyak pihak mengingkari janji politik mereka selama kampanye.

Eisenkot dan para sekutunya sebelumnya berjanji tidak akan bergabung dalam pemerintahan Netanyahu. Mereka menuding Netanyahu bertanggung jawab atas kegagalan keamanan menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menilai kebijakannya melemahkan institusi demokrasi, serta menyoroti persidangan korupsi yang masih berjalan.

Di sisi lain, pemerintahan yang dipimpin Netanyahu dinilai kecil kemungkinannya menyetujui penyelidikan resmi atas serangan 7 Oktober—tuntutan penting bagi para pemilih oposisi. Pengalaman sebelumnya menunjukkan, pemimpin oposisi yang melanggar janji untuk kemudian bergabung dengan Netanyahu mengalami penurunan dukungan politik yang tajam.

Bagi Netanyahu, kesepakatan persatuan juga menuntut pengorbanan besar. Ia perlu menyingkirkan sekutu-sekutu dari kelompok kanan jauh dan ultra-Ortodoks yang tetap mendukungnya setelah 7 Oktober serta sepanjang berbagai perang dan krisis, langkah yang berpotensi menggoyang basis pendukung setianya.

Mencari Pembelotan di Blok Oposisi

Peluang lain bagi Netanyahu adalah membujuk tokoh-tokoh tertentu di kubu lawan. Blok oposisi terdiri atas spektrum ideologi yang lebar, memberi celah bagi upaya memecah barisan melalui pendekatan kepada figur dengan kedekatan politik sebelumnya.

Salah satu target potensial adalah mantan sekutunya di kanan, seperti Naftali Bennett atau Avigdor Lieberman. Keduanya mendukung kebijakan nasionalis, termasuk perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki, sehingga akan sulit bagi mereka bekerja sama dengan partai-partai Arab.

Namun, Bennett dan Lieberman telah lama berselisih dengan Netanyahu, termasuk dalam ranah pribadi, dan mereka berjanji tidak akan kembali berkoalisi dengannya. Keduanya juga keras menentang pengecualian wajib militer yang menjadi tuntutan utama sekutu ultra-Ortodoks Netanyahu.

Sementara itu, ruang gerak Eisenkot untuk merakit koalisi relatif terbatas. Partai Likud pimpinan Netanyahu, bersama mitra dari kelompok kanan jauh dan ultra-Ortodoks, selama bertahun-tahun menunjukkan loyalitas kuat kepada Netanyahu, sehingga kecil kemungkinan terjadi pembelotan dari kubu ini.

Dengan dinamika tersebut, lobi-lobi personal dan kalkulasi biaya politik menjadi penentu apakah ada tokoh oposisi yang bersedia berpindah kubu atau setidaknya memberikan dukungan dari luar.

Kemungkinan Pemilu Ulang Awal Tahun Depan

Apabila kedua kubu gagal meraih mayoritas, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu, kemungkinan pada awal tahun depan. Sampai pemungutan suara berikutnya berlangsung, pemerintahan Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai pemerintahan sementara.

Skenario pemilu ulang berpotensi menjadi pukulan bagi oposisi Netanyahu. Mereka memasuki kontestasi kali ini dengan momentum kuat, tetapi hasil akhir tidak memenuhi ekspektasi. Dorongan dari puluhan ribu warga Israel yang pulang dari luar negeri untuk memilih belum tentu terulang jika pemilu diadakan lagi.

Di sisi lain, Netanyahu akan mendapat waktu tambahan untuk memperkuat barisannya. Sejumlah partai kecil sayap kanan gagal melampaui ambang batas parlemen pada pemilu kali ini, sehingga suara pendukung Netanyahu tidak terwakili di Knesset.

Pada pemilu berikutnya, partai-partai kecil tersebut mungkin tidak kembali mencalonkan diri. Basis pemilihnya berpotensi mengalihkan suara kepada partai-partai kanan jauh yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat mempertebal perolehan kursi blok pendukung Netanyahu.