Kemendikdasmen Dukung Penuh PP Tunas Melalui Gerakan 7 KAIH-3S

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pembatasan media sosial anak usia di bawah 16 tahun melalui Peraturan Tunas, didukung penuh oleh Kemendikdasmen dan Komdigi, demi melindungi anak dari dampak negatif digital.

Pakar UGM Novi Poespita Candra menilai PP Tunas jadi tameng efektif bagi orang tua melindungi anak dari bahaya media sosial. Kebijakan ini dorong literasi digital.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya penguatan literasi digital di sekolah seiring implementasi PP Tunas untuk perlindungan anak daring, menyeimbangkan teknologi dengan pengembangan karakter.

DPP BKPRMI menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi PP Tunas dan Perlindungan Anak Digital, menegaskan peran negara dalam menjaga generasi muda dari ancaman degradasi moral di tengah arus digitalisasi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan pentingnya peran Literasi Digital Guru dalam mendukung implementasi PP Tunas, sekaligus memastikan teknologi menjadi pendukung pendidikan yang efektif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi PP Tunas guna menciptakan ruang belajar sehat serta memastikan perlindungan anak digital dari dampak negatif gawai.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital, menyoroti urgensi regulasi adopsi AI pendidikan yang selaras dengan kesiapan anak, guna memastikan pemanfaatan teknologi yang aman dan optimal.

Sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun, Indonesia akan mulai menerapkan kebijakan perlindungan digital.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyambut baik Peraturan Menkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur Pembatasan Gawai Anak di bawah 16 tahun, bertujuan membentuk kebiasaan baik dan mencegah kecanduan.

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak.

Menkomdigi Meutya Viada Hafid mengapresiasi forum ICEC 2026 yang menyoroti urgensi Perlindungan Anak di Era Digital dari ancaman siber dan konten berbahaya, demi masa depan generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak di platform digital, menyerukan agar teknologi dirancang untuk keamanan anak, bukan sebaliknya.

Nurul juga mendukung langkah Komdigi yang akan melakukan verifikasi terhadap hasil self-assessment yang disampaikan oleh para penyelenggara platform digital.

Sebanyak 175 produk dan layanan digital dari 64 platform telah menjalani self-assessment PP TUNAS. Kemkomdigi kini melakukan proses evaluasi.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.

Peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan.

Program Revitalisasi Sekolah Purbalingga oleh Kemendikdasmen berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran dan kenyamanan siswa, dengan alokasi miliaran rupiah untuk fasilitas pendidikan yang lebih layak.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi memanggil 60.896 guru dari seluruh Indonesia untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu Tahap 2, sebuah langkah strategis percepat sertifikasi.

Tunjangan Profesi Guru (TPG) terbukti menjadi motivasi kuat bagi para pendidik untuk terus mengembangkan diri, sekaligus mendukung penuh program Wajib Belajar 13 Tahun. Simak dampaknya!

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggalakkan pendekatan Deep Learning untuk membekali murid dengan kemampuan adaptasi dan berpikir kritis di tengah pesatnya digitalisasi global.

Disdikpora Cianjur memastikan program revitalisasi sekolah swasta dari Kemendikdasmen berjalan optimal. Ini bertujuan meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan di Cianjur.

Sebanyak 131 sekolah di Lombok Timur mendapatkan reward berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi senilai Rp3 miliar untuk tahun anggaran 2026, sebagai apresiasi atas kinerja pendidikan mereka.