Mendikdasmen Dorong Penguatan Literasi Digital Dukung Implementasi PP Tunas

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai turunan dari PP Tunas guna memperkuat Perlindungan Anak Digital Jakarta yang semakin melek teknologi, menciptakan lingkungan daring yang lebih aman.

Kebijakan pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun melalui PP Tunas telah berlaku, namun pakar Unsoed menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan penguatan literasi digital agar kebijakan ini efektif dan tidak menghilangkan hak anak untuk berekspresi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen mendukung implementasi PP Tunas, mendorong Gerakan 7 KAIH-3S guna membentengi anak dari dampak negatif gawai dan internet.

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital resmi berlaku. Pengamat menilai UU ini tak hanya protektif, tetapi juga momentum penting untuk perkuat kualitas generasi muda di era digital.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan pentingnya peran Literasi Digital Guru dalam mendukung implementasi PP Tunas, sekaligus memastikan teknologi menjadi pendukung pendidikan yang efektif.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang mulai berlaku efektif hari ini.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi PP Tunas guna menciptakan ruang belajar sehat serta memastikan perlindungan anak digital dari dampak negatif gawai.

Yayasan Pendidikan Pelosok Indonesia (PPI) Sulawesi Selatan menyambut baik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2025 (PP Tunas) sebagai langkah krusial dalam Perlindungan Anak Digital di era teknologi.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggalakkan pendekatan Deep Learning untuk membekali murid dengan kemampuan adaptasi dan berpikir kritis di tengah pesatnya digitalisasi global.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh menekankan pentingnya Nalar Kritis Mahasiswa di tengah gempuran informasi digital, agar tidak mudah terpengaruh hoaks dan konten provokatif.

Universitas Hasanuddin (Unhas) meluncurkan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik KIP untuk mewujudkan desa informatif dan transparan, menjadikan mahasiswa fasilitator utama dalam keterbukaan informasi publik.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya kewaspadaan interaksi digital, menyusul maraknya kasus kejahatan siber yang berawal dari ruang digital.

Satelit SATRIA-1 menjadi tulang punggung pemerataan digital Indonesia, membawa akses internet ke puluhan ribu sekolah, puskesmas, dan kantor desa, memastikan konektivitas merata di seluruh nusantara.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat sinergi untuk memerangi kejahatan narkotika online, menargetkan pemblokiran akun dan situs ilegal guna melindungi generasi muda.

Menkomdigi Meutya Viada Hafid mengapresiasi forum ICEC 2026 yang menyoroti urgensi Perlindungan Anak di Era Digital dari ancaman siber dan konten berbahaya, demi masa depan generasi muda.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan anak di platform digital, menyerukan agar teknologi dirancang untuk keamanan anak, bukan sebaliknya.

Nurul juga mendukung langkah Komdigi yang akan melakukan verifikasi terhadap hasil self-assessment yang disampaikan oleh para penyelenggara platform digital.

Sebanyak 175 produk dan layanan digital dari 64 platform telah menjalani self-assessment PP TUNAS. Kemkomdigi kini melakukan proses evaluasi.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.

Peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan.