Mendikdasmen Dorong Penguatan Literasi Digital Dukung Implementasi PP Tunas

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai turunan dari PP Tunas guna memperkuat Perlindungan Anak Digital Jakarta yang semakin melek teknologi, menciptakan lingkungan daring yang lebih aman.

Kebijakan pembatasan medsos anak di bawah 16 tahun melalui PP Tunas telah berlaku, namun pakar Unsoed menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan penguatan literasi digital agar kebijakan ini efektif dan tidak menghilangkan hak anak untuk berekspresi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen mendukung implementasi PP Tunas, mendorong Gerakan 7 KAIH-3S guna membentengi anak dari dampak negatif gawai dan internet.

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Kebijakan Perlindungan Anak di Ranah Digital resmi berlaku. Pengamat menilai UU ini tak hanya protektif, tetapi juga momentum penting untuk perkuat kualitas generasi muda di era digital.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan pentingnya peran Literasi Digital Guru dalam mendukung implementasi PP Tunas, sekaligus memastikan teknologi menjadi pendukung pendidikan yang efektif.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang mulai berlaku efektif hari ini.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan dukungan penuh terhadap implementasi PP Tunas guna menciptakan ruang belajar sehat serta memastikan perlindungan anak digital dari dampak negatif gawai.

Yayasan Pendidikan Pelosok Indonesia (PPI) Sulawesi Selatan menyambut baik penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2025 (PP Tunas) sebagai langkah krusial dalam Perlindungan Anak Digital di era teknologi.

Forum Nasional Perempuan Indonesia menyoroti Peran Perempuan sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan, pendidikan keluarga, hingga penguatan literasi digital masyarakat demi ketahanan bangsa. Simak selengkapnya!

Indonesia bersiap menghadapi era Demokrasi Siber, di mana digitalisasi pemilu membawa tantangan kompleks terkait data, algoritma, dan manipulasi informasi.

Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang bergerak proaktif menyiapkan tiga pilar utama mendukung program Siber Sehat NTT. Inisiatif ini bertujuan menjaga mental anak-anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi muda tumbuh sehat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Ketua PWI Pangkep, Sakinah Fitrianti B, menegaskan bahwa literasi digital adalah benteng utama keamanan siber, menuntut kesadaran individu menghadapi ancaman digital yang kian kompleks.

Duta Bahasa Sultra 2026 diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga identitas serta kedaulatan bangsa melalui pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

Pemerintah Kabupaten Lebak secara aktif menyosialisasikan PP Tunas (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif platform digital dan memastikan masa depan mereka.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong lulusan perguruan tinggi untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kualitas ruang digital Indonesia di era post-truth, sekaligus mempromosikan literasi digital di tengah masyarakat.