Mendikdasmen Dukung PP Tunas Ciptakan Ruang Belajar Sehat dan Perlindungan Anak Digital

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai turunan dari PP Tunas guna memperkuat Perlindungan Anak Digital Jakarta yang semakin melek teknologi, menciptakan lingkungan daring yang lebih aman.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen mendukung implementasi PP Tunas, mendorong Gerakan 7 KAIH-3S guna membentengi anak dari dampak negatif gawai dan internet.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan pentingnya penguatan literasi digital di sekolah seiring implementasi PP Tunas untuk perlindungan anak daring, menyeimbangkan teknologi dengan pengembangan karakter.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menekankan pentingnya peran Literasi Digital Guru dalam mendukung implementasi PP Tunas, sekaligus memastikan teknologi menjadi pendukung pendidikan yang efektif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyoroti fenomena kecanduan gawai anak yang menyebabkan kurangnya interaksi sosial di lingkungan rumah, mendorong pembatasan penggunaan gawai.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa **Integrasi PP Tunas** akan memperkuat fungsi pengawasan guru serta membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyambut baik Peraturan Menkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur Pembatasan Gawai Anak di bawah 16 tahun, bertujuan membentuk kebiasaan baik dan mencegah kecanduan.

Wacana larangan ponsel di sekolah menengah membutuhkan kajian komprehensif lintas kementerian, ujar Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, menekankan pentingnya peran keluarga dalam edukasi digital.

Mendagri menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) dalam melindungi anak-anak.

Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya menekankan pentingnya prajurit TNI Bijak Media Sosial, menyeleksi ketat konten, serta mendukung Peraturan Pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, dengan Komdigi memberikan sanksi bagi yang belum mencapai kepatuhan PSE PP Tunas.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan dukungan penuh terhadap PP Tunas, regulasi penting untuk perlindungan anak digital, dan siap siapkan aturan turunannya demi masa depan generasi muda.

Dokter spesialis anak menyarankan batasan screen time anak untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, seiring dengan diterapkannya Peraturan Menteri Komdigi terkait perlindungan anak di platform digital.

Raksasa teknologi Meta kini batasi usia pengguna untuk Facebook, Instagram, dan Threads di Indonesia, menyesuaikan diri dengan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas demi perlindungan anak di platform digital.

Pemerintah Provinsi NTB menyambut baik kebijakan batas usia pengguna Meta menjadi minimal 16 tahun, menegaskan komitmen perlindungan anak di ruang digital dan membangun ekosistem yang lebih sehat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

Pemerintah Kabupaten Lebak secara aktif menyosialisasikan PP Tunas (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025) untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif platform digital dan memastikan masa depan mereka.