Meutya Hafid

Meutya menekankan bahwa kecepatan layanan bukan lagi sekadar kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa.

Komdigi melaporkan bahwa hingga 10 April 2026, TikTok telah menonaktifkan 780 ribu akun milik anak-anak di bawah usia 16 tahun di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak, bahkan telah dipatuhi oleh raksasa teknologi seperti Meta.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng dua startup AI lokal, Gambit Hunter dan Ambisius Lab, untuk memperkuat penanganan judi online dan meningkatkan kualitas informasi digital, menandai langkah konkret pemerintah dalam memanfaatkan t

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas diharapkan mampu memberikan perlindungan efektif bagi anak-anak Indonesia dari berbagai risiko di ruang digital, memastikan masa depan mereka lebih aman.

Akademisi Unpatti dan Komdigi soroti pentingnya peran orang tua dalam mengawal kebijakan pembatasan usia media sosial bagi anak di bawah 16 tahun demi mencegah dampak negatif ruang digital.

Peraturan Pemerintah Tunas mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 28 Maret 2026 dan ditujukan untuk delapan platform digital.

Komdigi resmi memulai lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun 2026. Langkah strategis lelang frekuensi Kemkomdigi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan 4G dan 5G ke seluruh pelosok negeri, memastikan akses internet merata bagi masyarak

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Psikolog anak menyarankan kolaborasi anak dan orang tua dalam konten medsos sebagai cara menjaga kreativitas anak di bawah 16 tahun, seiring berlakunya PP Tunas. Bagaimana langkah ini dapat melindungi anak di ruang digital?

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas mulai berlaku hari ini, menjadi langkah krusial Komdigi dalam menjaga privasi dan data anak di ruang digital dari eksploitasi yang tidak etis.

Menteri Agama menegaskan pentingnya fondasi agama dan etika yang kuat di ruang digital, mendukung penuh implementasi PP Tunas untuk perlindungan anak.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi dengan platform digital yang abai terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas. Ini demi memastikan kepatuhan platform digital dalam melindungi anak di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) Tunas dalam menjaga privasi dan Perlindungan Data Anak Digital dari eksploitasi di ruang siber.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan baru dua platform digital yang sepenuhnya mematuhi Kepatuhan PP Tunas menjelang efektifnya aturan tersebut pada 28 Maret 2026, memicu pertanyaan tentang kesiapan lainnya dalam melindungi anak-anak.

Menteri Komunikasi dan Digital mengingatkan seluruh pegawai untuk menjaga kinerja optimal selama kebijakan Work From Anywhere (WFA) menjelang Lebaran 2026, memastikan pelayanan publik tetap prima.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta pejabat baru Kemkomdigi mempercepat agenda Transformasi Digital nasional demi manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengusulkan pengaktifan kembali Jaringan Media ASEAN untuk menggaungkan kepentingan negara-negara anggota dan memanfaatkan potensi besar kawasan.

Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) mendukung penuh kebijakan Komdigi terkait pembatasan akun digital anak di bawah 16 tahun, menegaskan langkah ini murni demi perlindungan masa depan generasi muda.

MUI mendukung kebijakan pembatasan akses digital anak oleh Komdigi, menekankan perlindungan dari ancaman siber tanpa mengabaikan hak berekspresi dan belajar mereka di dunia maya.