Meutya Hafid, dari Jurnalis Lapangan hingga Menghadapi Tantangan Disinformasi

Jejak Meutya Hafid di DPR dan pandangannya tentang media serta keterbukaan informasi.

Darojatun
Oleh Darojatun- Reporter
Meutya Hafid, dari Jurnalis Lapangan hingga Menghadapi Tantangan Disinformasi
Menkomdigi Meutya Hafid didampingi Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya, Plt. Kepala Biro Humas Kemkomdigi Farida Dewi Maharani, serta Sekretaris KPI Pusat Rhina Anita memberikan keterangan pers di Kantor Komdigi. Credit: Komdigi

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Meutya Hafid mengajak para pemuka agama ikut menjaga masyarakat dari informasi palsu. Sosok sang Menteri Komunikasi dan Digital itu menilai disinformasi dan ujaran kebencian di ruang digital dapat merusak hubungan sosial yang telah dibangun dalam kehidupan sehari-hari.

Pesan tersebut dikutip oleh ANTARA saat Meutya menyampaikannya kala membuka Konferensi Nasional IX Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Selasa, 17 November 2026. Ia meminta forum itu ikut memperkuat kemampuan masyarakat menyaring informasi, terutama ketika konten provokatif membawa sentimen agama.

Persoalan informasi telah lama bersinggungan dengan perjalanan Meutya. Sebelum menjadi menteri, ia bekerja sebagai jurnalis televisi, kemudian memasuki politik dan memimpin komisi di DPR yang antara lain membidangi komunikasi dan informatika. Perjalanan itu membawanya dari pekerjaan melaporkan peristiwa menuju tanggung jawab menentukan kebijakan.

Namanya Meroket Pasca-penyanderaan di Irak

Pengalaman lapangannya mencakup peliputan di Irak. Pada Februari 2005, ketika bekerja untuk Metro TV, Meutya bersama juru kamera Budiyanto disandera kelompok bersenjata saat menjalankan tugas jurnalistik. Peristiwa tersebut membuat nama keduanya menjadi perhatian luas di Indonesia.

Arsip pemberitaan Liputan6 SCTV saat itu mencatat berbagai upaya untuk membantu pembebasan mereka, termasuk keterlibatan pemerintah dan tokoh masyarakat. Pada 21 Februari 2005, pembebasan Meutya dan Budiyanto diberitakan. Keduanya kemudian keluar dari Irak melalui Yordania sebelum kembali ke Indonesia.

Penyanderaan tersebut menjadi salah satu bagian paling menonjol dalam riwayat jurnalistik Meutya. Pengalaman itu memperlihatkan risiko yang dihadapi wartawan ketika bekerja di wilayah konflik: akses terhadap informasi berjalan beriringan dengan ancaman terhadap keselamatan.

Masuk panggung politik lewat Golkar

Seiring Waktu berjalan, karier Meutya kemudian bergerak ke arena yang berbeda. Ia mengikuti Pemilu 2009 melalui Partai Golkar dari daerah pemilihan Sumatera Utara I. Pada 2010, ia masuk DPR melalui pergantian antarwaktu, menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Riwayat tersebut tercatat dalam profil yang diterbitkan situs resmi media DPR. 

Di parlemen, pekerjaannya berubah. Seorang jurnalis mengajukan pertanyaan untuk memperoleh keterangan dan menyampaikan temuan kepada publik. Seorang anggota DPR menggunakan kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memengaruhi keputusan negara.

Meutya kemudian menjadi Ketua Komisi I DPR periode 2019–2024. Lingkup kerja komisi tersebut mencakup pertahanan, hubungan luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Jabatan itu memberinya pengalaman mengawasi kementerian dan lembaga yang menangani persoalan informasi dan keamanan.

Di tengah bidang kerja tersebut, Meutya juga membawa perhatian pada pengalaman perempuan. Dalam wawancara dengan Katadata yang diterbitkan April 2024, ia menjelaskan upayanya menghubungkan isu pertahanan dengan kehidupan perempuan dan anak. Ia juga membicarakan manfaat internet bagi pendidikan dan usaha perempuan, sekaligus kebutuhan meningkatkan perlindungan data dan keamanan siber.

Dari Senayan menuju Istana

Pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuknya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Meutya dilantik bersama anggota kabinet lainnya pada 21 Oktober. Saat itu, ia menyampaikan perhatian pada perlindungan data, keamanan anak di internet, dan pemerataan akses internet. 

Perpindahan dari parlemen ke kabinet menempatkannya dalam tanggung jawab pelaksanaan kebijakan. Kini, ia harus menjelaskan pilihan pemerintah sekaligus mempertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.

Pernyataannya di Kupang memperlihatkan salah satu persoalan yang dihadapinya: konektivitas digital dapat memperluas komunikasi, tetapi informasi palsu dapat mengganggu hubungan antarmasyarakat. Menurut Meutya, perkembangan kecerdasan artifisial juga memungkinkan gambar, suara, dan video palsu dibuat menyerupai kenyataan. Konten semacam itu berpotensi memanipulasi persepsi, termasuk ketika menggunakan isu keagamaan.

Menyikapi Penyebaran Disinformasi

Tantangan tersebut memperluas pekerjaan menghadapi disinformasi. Pemeriksaan terhadap isi pesan perlu disertai pemahaman mengenai sumber, konteks, dan cara sebuah informasi disebarkan. Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap penjelasan yang dapat diperiksa sebelum kabar keliru telanjur memengaruhi keputusan mereka.

Dalam konteks itulah Meutya mengajak pemuka agama ikut terlibat. Ia meminta FKUB membantu membangun etika komunikasi digital yang menghargai keberagaman serta memperluas edukasi bagi orang tua dan anak. Pendekatan ini menempatkan hubungan sosial di tingkat masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadapi risiko digital.

Ajakan tersebut merupakan arah kebijakan yang masih perlu dinilai melalui pelaksanaannya. Banyaknya kegiatan literasi atau konten yang ditangani belum cukup untuk menjelaskan apakah masyarakat semakin mampu mengenali informasi palsu. Penilaian juga perlu melihat kemudahan memperoleh informasi resmi, ketepatan koreksi, serta keterbukaan pemerintah menjelaskan dasar tindakannya.

Ruang bagi kritik pun menjadi penting. Penanganan disinformasi membutuhkan pembedaan yang jelas antara klaim faktual yang keliru, pendapat, dan kritik terhadap pejabat publik. Kepercayaan masyarakat bergantung pula pada konsistensi pemerintah menerapkan pembedaan tersebut.

Tantangan Berbeda di Ruang Digital

Bagi Meutya, pengalaman jurnalistik menjadi bagian penting dari latar belakangnya. Namun, rekam jejak sebagai wartawan dan anggota parlemen belum dengan sendirinya menjawab seberapa efektif kebijakan yang dijalankannya sebagai menteri.

Perjalanannya kini memasuki ujian yang berbeda. Setelah pernah bekerja mencari informasi di lapangan, Meutya memegang tanggung jawab untuk membantu membangun ruang digital tempat masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, memeriksa klaim, dan menyampaikan kritik. Pesannya tentang ketahanan informasi di Kupang akan menemukan makna ketika tujuan itu terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Percakapan populer soal Meutya Hafid di internet dalam sepekan terakhir:

• Apa latar belakang pendidikan dan karier Meutya Hafid sebelum menjadi menteri?

Meutya menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang Manufacturing Engineering di University of New South Wales, Australia, serta magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Menkomdigi pada Oktober 2024, ia berkarier sebagai jurnalis televisi dan kemudian menjabat sebagai anggota hingga Ketua Komisi I DPR RI periode 2019–2024.

• Bagaimana pandangan Meutya Hafid terhadap pengaruh AI di dunia jurnalistik?

Ia menegaskan bahwa kecerdasan artifisial tidak boleh menyingkirkan peran jurnalis manusia. Menurutnya, sistem AI belum mampu menggantikan kemampuan editor dan jurnalis dalam memahami konteks sosial, menimbang dampak pemberitaan, dan menjaga kepercayaan publik.

• Apa kebijakan utama Meutya Hafid dalam melindungi ekosistem media nasional?

Pemerintah mendorong implementasi aturan tanggung jawab platform digital (Publisher Rights) agar perusahaan teknologi besar mendukung keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia. Selain itu, ia mengajak media nasional mempertahankan independensi ruang redaksi agar tidak didikte oleh tren algoritma semata.

(*)

Rekomendasi