Pertemuan puncak antara tiga pemimpin kekuatan besar dunia, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping di China memicu perdebatan sengit di kalangan elite politik Eropa. Bukan sekadar pertemuan diplomatik biasa, KTT tiga negara adidaya ini memunculkan kekhawatiran akan lahirnya fenomena geopolitik baru yang dijuluki "Yalta 2.0".
Lantas, apa sebenarnya yang membuat sejumlah politisi Eropa cemas, apa arti di balik istilah "Yalta 2.0", dan bagaimana sikap NATO menyikapi pertemuan tersebut?
Istilah "Yalta 2.0" berakar dari peristiwa sejarah Konferensi Yalta yang berlangsung pada 4–11 Februari 1945. Kala itu,tiga pemimpin Sekutu—Presiden AS Franklin D. Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin—bertemu untuk merancang tatanan dunia pasca-Perang Dunia II.
Dalam sejarah politik internasional, Konferensi Yalta menjadi simbol pembagian zona pengaruh oleh negara-negara adidaya, yang berujung pada jatuhnya kawasan Eropa Timur ke dalam lingkup dominasi Uni Soviet tanpa melibatkan negara-negara yang terdampak langsung.
Dalam konteks geopolitik saat ini, sejumlah politisi Eropa mencemaskan pertemuan Trump, Putin, dan Xi Jinping bakal mengulang sejarah serupa. Mereka khawatir:
- Pembagian ulang zona pengaruh global: Tiga kekuatan besar dunia menentukan arah geopolitik baru secara sepihak.
- Nasib Ukraina dan keamanan Eropa diputuskan tanpa Eropa: Muncul kecemasan bahwa Trump akan memberikan konsesi atau kelonggaran kepada Rusia terkait Ukraina tanpa melibatkan suara negara-negara Eropa maupun Ukraina sendiri.
Advertisement
Mengapa Sekjen NATO Justru Tenang dan Mengapresiasi Trump?
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401361/original/026746100_1795080939-c67a0a05b1be223746e2b6a092a0bc30-0-hi.jpg)
Berbeda dari kegelisahan sebagian politisi Eropa, Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Mark Rutte, justru tampil menepis kekhawatiran tersebut. Berbicara di Berlin, Jerman, Kamis (19/11), menjelang pertemuan Koalisi Negara-Negara Pendukung Ukraina (Coalition of the Willing) yang diinisiasi Kanselir Jerman Friedrich Merz, Rutte menilai pertemuan para pemimpin adidaya sebagai hal yang wajar.
"Saya pikir penting bagi para pemimpin untuk bertemu, seperti dalam pertemuan ini, yakni pertemuan di China," kata Rutte kepada wartawan di Berlin ketika ditanya apakah dirinya mengkhawatirkan pertemuan tersebut.
"Menurut saya, hal itu wajar dan saya sama sekali tidak khawatir," katanya melansir dari Anadolu.
Bahkan ketika ditanya mengenai momen Trump yang menyebut Putin sebagai "seorang teman" dalam pertemuan di China, Rutte tetap memandangnya secara pragmatis. Baginya, komunikasi antar-negara pemilik senjata nuklir justru krusial untuk mencegah eskalasi dan mencari jalan keluar global.
"Penting bagi para pemimpin untuk bertemu, termasuk para pemimpin negara berkekuatan nuklir. Jadi, sangat wajar jika mereka bertemu, mengadakan pertemuan, dan berupaya menyepakati langkah terbaik ke depan," ujarnya.
Lebih jauh, Rutte memberikan dukungan terbuka terhadap manuver diplomatik Presiden AS tersebut. Ia menilai Trump "terus melakukan upaya luar biasa untuk mewujudkan perdamaian di Ukraina, dan saya hanya bisa memberikan apresiasi atas upaya tersebut."
Advertisement
Posisi Eropa: Garis Merah untuk Ukraina dan Reformasi PBB
Pandangan senada bahwa pertemuan di China tidak akan berujung pada kesepakatan bergaya Yalta baru juga disampaikan Presiden Lithuania, Gitanas Nauseda. Menurutnya, fokus diskusi dalam KTT tersebut tidak mengarah pada pemetaan wilayah kekuasaan.
"Menurut saya, pembahasan dalam pertemuan itu bukan mengenai pembagian wilayah atau zona pengaruh. Ada topik-topik lain yang dibahas," katanya.
Alih-alih soal pembagian wilayah, Nauseda justru menyoroti aspek lain yang menarik perhatiannya dari pertemuan tersebut, yakni dinamika sikap Moskow dan Beijing terkait reformasi lembaga internasional.
"Tentu saja, saya tertarik untuk memahami bagaimana China dan Rusia akan menjadi penggerak reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengingat selama ini mereka selalu menentang reformasi tersebut karena hak veto," tambahnya.
Meski meyakini KTT di China bukan "Yalta 2.0", Nauseda tetap menetapkan batasan tegas mengenai posisi Eropa. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan dan masa depan kawasan tidak boleh menjadi objek transaksi negara-negara besar.
"Prinsipnya harus jelas, tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Ukraina tanpa Ukraina, dan tidak boleh ada pembahasan mengenai masa depan Eropa tanpa Eropa," tegasnya.

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401480/original/093592000_1795092487-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9401361/original/026746100_1795080939-c67a0a05b1be223746e2b6a092a0bc30-0-hi.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/2855437/original/040482400_1563338082-peruka_tubi.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400530/original/050426700_1794992720-Screenshot_2026-11-18_153315.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9400663/original/008874500_1794998418-WhatsApp_Image_2026-11-11_at_14.30.54__1_.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9369212/original/079116600_1791511954-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3060217/original/077751700_1582627541-sjm-iolence_72821295.jpg)