Dua Direktur dan Pengacara Jadi Tersangka Korupsi KBS Rp3,27 Miliar

Kejati Jatim tahan dua direktur dan pengacara dalam kasus korupsi Kebun Binatang Surabaya. Kas perusahaan dikuras hingga Rp3,27 M lewat dokumen fiktif.

Erwin yohanes
Oleh Erwin yohanes- Reporter
Dua Direktur dan Pengacara Jadi Tersangka Korupsi KBS Rp3,27 Miliar
Dua Direktur dan Pengacara Jadi Tersangka Korupsi KBS Rp3,27 Miliar

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025–2026. Keempatnya terdiri atas dua direktur perusahaan, seorang anggota Badan Pengawas, serta seorang pengacara.

Penetapan ini diumumkan oleh Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. IG Punia Atmaja NR, di Surabaya pada Kamis (19/11) malam.

Para tersangka tersebut berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat dari Kantor Ma'ruf Syah & Partner.

"Mereka langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kejati Jatim," ujar Punia.

Modus Penghentian Perkara

Pengacara dan 3 Pejabat Jadi Tersangka Baru Korupsi Kebun Binatang Surabaya
Dua Direktur dan Pengacara Jadi Tersangka Korupsi KBS Rp3,27 Miliar

Berdasarkan konstruksi perkara penyidik, kasus ini bermula pada Februari 2025. Saat itu, jajaran direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak untuk diperiksa terkait dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

Untuk menghadapi persoalan tersebut, NW dan MN menghubungi EES guna mencarikan pengacara. EES kemudian mempertemukan keduanya dengan MM.

"Dalam pertemuan itu, MM diduga meminta uang jasa hukum sebesar Rp100 juta. Selain itu, dia juga meminta direksi menyiapkan dana Rp500 juta dengan dalih untuk mengupayakan agar perkara di Kejari Tanjung Perak dihentikan," ungkap Punia.

Permintaan itu disetujui NW dan MN. Dana kemudian dicairkan dari kas PDTS KBS melalui Kepala Departemen Keuangan bernama Sutini, lalu diserahkan EES kepada MM.

"Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang itu tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak," tambahnya.

Nilai Dana Membengkak hingga Rp2,41 Miliar

Pengacara dan 3 Pejabat Jadi Tersangka Baru Korupsi Kebun Binatang Surabaya
Dua Direktur dan Pengacara Jadi Tersangka Korupsi KBS Rp3,27 Miliar

Modus serupa kembali terulang pada April 2025. Saat direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2013–2024, MM kembali meminta uang jasa hukum Rp100 juta ditambah dana Rp995 juta.

NW dan MN kembali menyetujui permintaan tersebut. Nilai dana yang ditarik pun terus membengkak hingga total uang yang keluar dari kas PDTS KBS mencapai Rp2,41 miliar. Meski demikian, uang itu tidak pernah sampai ke tangan penyidik Kejati Jatim dan proses penyidikan kasus tetap berjalan.

Untuk menutupi jejak pengeluaran tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat serangkaian dokumen pertanggungjawaban fiktif. Dokumen itu meliputi perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, telaah standar operasional prosedur (SOP), perjanjian kerja sama (PKS) fiktif, hingga kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan perkara litigasi. 

"Dokumen-dokumen tersebut diduga sengaja dibuat agar pengeluaran Rp2,41 miliar dari kas perusahaan seolah-olah merupakan pembayaran atas kegiatan jasa hukum yang sah," tegas Punia.

Kerugian Negara Mencapai Rp3,27 Miliar

Pengacara dan 3 Pejabat Jadi Tersangka Baru Korupsi Kebun Binatang Surabaya
Dua Direktur dan Pengacara Jadi Tersangka Korupsi KBS Rp3,27 Miliar

Selain aliran dana ke pengacara, penyidik turut menemukan pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk pos operasional perusahaan. Rinciannya mencapai Rp707.775.022 pada 2025 dan Rp152.784.430 pada 2026, yang diklaim untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), tunjangan hari raya (THR), serta honorarium. 

Berdasarkan laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR940/PW13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026, total kerugian keuangan negara dari dana kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 2025–2026 mencapai Rp3.270.559.452 atau sekitar Rp3,27 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rekomendasi