LIVE

UIN Jakarta Tegaskan Pentingnya Literasi Digital Orang Tua Pasca-Implementasi PP Tunas

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

literasi digital orang tua
Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.
Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. (AntaraNews)

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menyoroti pentingnya literasi digital bagi orang tua dalam membimbing anak-anak mereka saat berinteraksi dengan media sosial. Penekanan ini muncul setelah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas.

Regulasi baru ini bertujuan untuk menjaga anak-anak dari berbagai dampak negatif dunia digital yang kian masif. Dengan banjirnya informasi dan konten yang perlu disaring, peran aktif orang tua menjadi sangat vital dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif P2KM Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIKOM) UIN Jakarta, Deden Mauli Darajat, menegaskan bahwa masa depan anak-anak sangat ditentukan oleh kekuatan literasi digital mereka. Literasi digital ini dapat diintegrasikan sebagai kurikulum yang dipelajari dalam keluarga, kelas, maupun ruang publik.

Peran Krusial Literasi Digital dan Ekosistem Kolaboratif

Kehadiran PP Tunas dinilai sangat penting untuk melindungi anak-anak dari ancaman digital yang terus berkembang. Anak-anak saat ini tumbuh di tengah arus informasi dan konten yang begitu deras, sehingga memerlukan penyaringan yang ketat untuk menghindari dampak negatif.

Namun, Deden Mauli Darajat mengingatkan bahwa regulasi saja tidak akan cukup tanpa dukungan ekosistem yang kokoh. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, lingkungan, pemerintah, dan penyedia platform digital menjadi kunci utama dalam penguatan ekosistem digital ini.

Menurut Deden, PP Tunas merupakan langkah progresif, namun bukan solusi final. Masa depan anak di era digital tidak hanya dapat dibangun dengan membatasi akses, melainkan juga dengan membangun kesadaran yang kuat.

Pendekatan edukatif dan kolaboratif dalam menjalankan aturan ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya aman di dunia digital, tetapi juga berdaya. Sebaliknya, pendekatan yang represif berisiko menciptakan generasi yang tertinggal atau bahkan memberontak secara digital.

Perlindungan Data Anak dan Kepatuhan Platform Digital

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sebelumnya telah menegaskan bahwa PP Tunas merupakan urgensi bagi Indonesia untuk menjaga privasi sekaligus melindungi data anak di ruang digital.

Pernyataan Menkomdigi ini didasari oleh studi dan kasus hukum di negara lain, di mana data dan privasi anak di ruang digital dieksploitasi bahkan dimonetisasi secara tidak etis dan tidak bertanggung jawab.

Meutya Hafid menjelaskan bahwa aturan ini lahir untuk melindungi data privasi anak, yang saat ini banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Anak-anak seringkali belum memahami data mana yang perlu atau tidak perlu ditayangkan.

PP Tunas efektif berlaku mulai 28 Maret 2026, membatasi anak dari platform digital berisiko tinggi. Pada penerapan awalnya, regulasi ini berlaku untuk delapan platform digital utama.

Status Kepatuhan Platform Digital terhadap PP Tunas

Hingga sehari sebelum implementasi PP Tunas, tepatnya 27 Maret 2026 pukul 21.30 WIB, terdapat perbedaan tingkat kepatuhan di antara platform digital yang menjadi target.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Laporan Liputan6.com dari Turki: 9 Delegasi Indonesia Berlayar Dobrak Blokade Gaza

{{caption}}
KJRI Ungkap Nasib WNI yang Diam-Diam Rekam Perempuan di Masjid Nabawi

{{caption}}
Pangkat Kapolda Metro Jaya Naik jadi Komjen, Kapolri Bicara Arahan Presiden

{{caption}}
Kapolri Sebut Kapolda Metro Jaya Bintang Tiga Agar Setara Pangdam

{{caption}}
Jawaban Kalapas Cilegon soal Video ‘Sel Sultan’ Kasur Empuk, HP dan Pendingin Ruangan

{{caption}}
Viral Video 'Sel Sultan' di Lapas Cilegon, Ditjenpas Buka Suara

Topik Terkait
{{caption}}
PP Tunas Perkuat Perlindungan Anak Digital, Benteng Baru Keluarga Indonesia

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai benteng tambahan untuk memperkuat fungsi perlindungan dalam pembangunan keluarga, khususnya dalam menjaga anak di ruang digital dari berbagai risiko.

PP Tunas
{{caption}}
Pemprov Jabar Tegaskan PP Tunas Tak Maksimal Tanpa Peran Penting Orang Tua

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tidak akan efektif tanpa pendampingan orang tua. Simak bagaimana peran keluarga krusial dalam ekosistem digital anak.

PP Tunas
{{caption}}
Pendeta Gomar: PP Tunas Perlu Diperkuat Literasi Digital dan Peran Keluarga

Pendeta Gomar Gultom menekankan pentingnya penguatan literasi digital dan peran keluarga sebagai pendamping implementasi PP Tunas untuk melindungi anak dari dampak negatif media sosial.

PP Tunas
{{caption}}
Implementasi PP Tunas: Pemda Harus Aktif Wujudkan Generasi Sehat di Era Digital

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas resmi berlaku. Peneliti menilai pemerintah daerah harus aktif mewujudkan generasi sehat di era digital melalui sosialisasi dan aturan lanjutan untuk melindungi anak.

PP Tunas
{{caption}}
Orang Tua dan Remaja Beri Tanggapan Beragam soal Efektivitas PP Tunas Lindungi Anak di Ruang Digital

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

PP Tunas
{{caption}}
AMPI Tegaskan PP Tunas Perlindungan Anak Jadi Langkah Penting Jamin Masa Depan Generasi Digital

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Perlindungan Anak krusial untuk memastikan kepentingan terbaik anak di ruang digital, menjawab tantangan konten negatif dan eksploitasi data.

PP Tunas
{{caption}}
Praktisi Pendidikan Nilai PP Tunas Melindungi Masa Depan Anak dari Dunia Digital

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

PP Tunas
{{caption}}
MUI Dorong Literasi Digital Orang Tua Seiring Berlakunya PP Tunas untuk Perlindungan Anak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orang tua memperkuat literasi digital dan pengawasan anak menyusul berlakunya PP Tunas, regulasi penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber.

PP Tunas
{{caption}}
Keberhasilan Implementasi PP Tunas: Sinergi Negara dan Keluarga Kunci Perlindungan Anak Digital

Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang efektif mulai 28 Maret 2026 membutuhkan sinergi kuat antara regulasi negara dan ketahanan keluarga demi perlindungan anak digital yang optimal.

PP Tunas
{{caption}}
KNPI: PP Tunas Langkah Strategis Lindungi Generasi Muda di Ruang Siber

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, merupakan langkah strategis guna melindungi generasi muda dari berbagai risiko di ruang siber yang semakin kompleks.

PP Tunas
{{caption}}
Orang Tua Sambut Positif PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas Batasi Media Sosial Anak di bawah 16 tahun mulai berlaku, mendapat dukungan penuh dari orang tua yang cemas akan dampak digital.

PP Tunas
{{caption}}
Orang Tua Wajib Awasi Anak Daftar Akun Digital, PP Tunas Jadi Fondasi Perlindungan Anak Digital

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

Perlindungan Anak Digital
{{caption}}
Siber Sehat NTT: Perkuat Ruang Digital Aman bagi Anak dan Remaja

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

adiksi digital
{{caption}}
Menkomdigi Meutya Hafid: PP TUNAS Lindungi Anak Indonesia dari Ancaman Digital, Ciptakan Generasi Unggul di Era Digital

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

berita update
{{caption}}
Kemkomdigi: PP Tunas Wajibkan E-commerce Lindungi Anak dari Risiko Digital

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

e-commerce
{{caption}}
Pentingnya Peran Orang Tua Proaktif dalam Pendampingan Anak Era Digital

Psikolog Klinis Anak dan Remaja Gisella Tani Pratiwi menekankan pentingnya pendampingan anak era digital oleh orang tua, terutama terkait aturan media sosial dan dampak psikologis.

dunia digital
{{caption}}
Pemkot Makassar Perkuat Ekskul Sekolah Dukung PP Tunas, Lindungi Anak dari Bahaya Gadget

Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah proaktif dengan memperbanyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai dukungan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, berupaya melindungi anak dari dampak negatif gadget.

dinas pendidikan makassar
{{caption}}
Akhirnya TikTok Penuhi PP Tunas, Menkomdigi: 1,7 Akun Anak Ditutup

Meutya mengapresiasi langkah TikTok dan menyebutkan bahwa ke depannya platform tersebut berencana lebih masif menjalankan PP Tunas.

menkomdigi