Pemprov Jabar Tegaskan PP Tunas Tak Maksimal Tanpa Peran Penting Orang Tua

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) akan memperketat pembatasan medsos anak dengan aturan turunan PP Tunas, menyikapi fenomena "anak gadget" yang mengkhawatirkan dan demi perlindungan anak-anak di Jawa Barat.

Peraturan Pemerintah (PP) Tunas hadir sebagai regulasi baru yang krusial untuk membantu orang tua melindungi masa depan anak dari ancaman digital. Pahami bagaimana PP ini bekerja.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya PP Tunas dalam melindungi anak dari dampak negatif digital. Kebijakan ini diharapkan mampu membentuk generasi tangguh dan berkarakter di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak seluruh platform media sosial agar patuh pada regulasi perlindungan anak, khususnya PP TUNAS, dengan ancaman sanksi administratif bagi yang tidak kooperatif.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak transparansi kepatuhan platform digital serta mekanisme pengaduan yang efektif demi suksesnya implementasi PP Tunas, memastikan perlindungan anak di ruang digital.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang gencar melakukan diseminasi informasi terkait pemberlakuan PP Tunas, sebuah regulasi penting yang bertujuan melindungi generasi muda dari dampak negatif dunia digital dan membatasi akses media s

Polresta Sidoarjo menegaskan komitmennya terhadap Perlindungan Anak Digital melalui dukungan penuh terhadap PP Tunas, menciptakan ruang digital yang aman dan ramah bagi generasi muda Indonesia. Simak langkah konkretnya!

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas resmi berlaku. Peneliti menilai pemerintah daerah harus aktif mewujudkan generasi sehat di era digital melalui sosialisasi dan aturan lanjutan untuk melindungi anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas mulai berlaku, menuai beragam respons dari orang tua dan remaja terkait perlindungan anak di ruang digital. Simak pandangan mereka.

Mendukbangga Wihaji mengajak orang tua untuk aktif mendampingi anak di ruang digital guna mendukung implementasi PP Tunas, menegaskan bahwa Peran Orang Tua di Kehidupan Digital Anak adalah benteng utama perlindungan.

Praktisi pendidikan menyambut baik Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas sebagai langkah strategis negara dalam melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, memastikan generasi penerus bangsa tumbuh optimal.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta orang tua memperkuat literasi digital dan pengawasan anak menyusul berlakunya PP Tunas, regulasi penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Disdik Kepri) akan memberlakukan kebijakan larangan ponsel di sekolah bagi siswa SMA/SMK mulai tahun 2027, mengacu pada regulasi nasional terkait perlindungan anak di ruang digital.

Peningkatan kasus di ruang digital saat ini banyak terjadi pada kelompok usia rentan.

Wakil Bupati Bulungan menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam memperkuat kedaulatan bangsa melalui tema Harkitnas 2026, didukung program strategis nasional dan regulasi perlindungan anak.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan kebijakan PP TUNAS untuk melindungi anak-anak Indonesia di ruang digital.

Kemkomdigi melalui PP Tunas memastikan platform e-commerce memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai, mulai dari verifikasi usia hingga persetujuan orang tua, demi menjaga anak dari risiko digital.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menekankan pentingnya peran keluarga dalam mencegah radikalisme pada generasi muda. Simak upaya pemerintah dan masyarakat dalam membentengi anak-anak dari ideologi kekerasan.

KemenPPPA menyoroti peran sentral keluarga dalam membentengi generasi muda dari radikalisme, menekankan pengasuhan ramah anak serta kolaborasi lintas sektor untuk perlindungan komprehensif.

Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual anak di bawah umur di Tambora, Jakarta Barat, dengan menangkap seorang pemuda berinisial AR. Kasus kekerasan seksual anak ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen mempercepat replikasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) hingga tingkat desa. Langkah ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan anak dan menekan kasus perkawinan anak di daerah.

Polres Tana Toraja berhasil mengamankan enam pelaku perundungan siswi berinisial AG (14) yang videonya viral, memicu keprihatinan dan sorotan terhadap kasus kekerasan anak.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengajak Fatayat NU untuk bersinergi dalam upaya pencegahan kekerasan pesantren, menekankan pentingnya gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.