Herman Suryatman
-
News •Pemprov Jabar Desak Kepatuhan Platform Media Sosial untuk Perlindungan Anak, Sanksi MenantiPemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak seluruh platform media sosial agar patuh pada regulasi perlindungan anak, khususnya PP TUNAS, dengan ancaman sanksi administratif bagi yang tidak kooperatif.
-
News •Pemprov Jabar Tegaskan PP Tunas Tak Maksimal Tanpa Peran Penting Orang TuaPemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menekankan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas) tidak akan efektif tanpa pendampingan orang tua. Simak bagaimana peran keluarga krusial dalam ekosistem digital anak.
-
News •Jabar Dorong Transparansi Kepatuhan Platform Digital dalam Implementasi PP TunasPemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak transparansi kepatuhan platform digital serta mekanisme pengaduan yang efektif demi suksesnya implementasi PP Tunas, memastikan perlindungan anak di ruang digital.
-
Politik •DPRD Jabar Wanti-wanti Pemprov soal Superholding Sanggabuana, Jangan Sampai BUMD Sehat Jadi BebanDPRD Jawa Barat mengingatkan Pemprov Jabar agar pembentukan Superholding Sanggabuana tidak membebani BUMD yang sudah sehat. Bagaimana strategi Pemprov Jabar memastikan efisiensi dan manfaat bagi masyarakat?
-
Ekonomi •Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Capai 5,85 Persen, Sekda Jabar Ungkap PemicunyaSekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyatakan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat mencapai 5,85 persen, melampaui rata-rata nasional dan didorong oleh investasi serta belanja pemerintah.
-
News •Gubernur Jabar Pastikan Gaji PPPK Paruh Waktu Cair Awal Februari, Bantah Isu Anggaran KosongGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis kabar miring terkait ketiadaan anggaran untuk pembayaran Gaji PPPK Jabar paruh waktu, memastikan pencairan akan dilakukan awal Februari 2026.
-
Politik •Gubernur Jabar Ungkap Penyebab Kurang Bayar Proyek Jabar 2025 Capai Rp621 MiliarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kurang bayar proyek Jabar 2025 senilai Rp621 miliar, yang disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
-
Politik •Interupsi DPRD Jabar Warnai Penutupan Paripurna Perdana 2026, Desak Anggaran Media OPDRapat paripurna perdana DPRD Jabar 2026 diwarnai interupsi anggota fraksi PKB yang mendesak alokasi anggaran belanja media di setiap OPD demi keberlangsungan lembaga penyiaran.
-
Politik •Perkuat Sinergi Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar: Kunci Sukses Program Nasional dan Pembangunan DaerahPemkab Bekasi terus perkuat sinergi dengan Pemprov Jabar untuk sukseskan program nasional dan pembangunan daerah. Komitmen ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.
-
News •Fakta Unik: Rp120 Miliar Disiapkan, Pemprov Jabar Optimalkan Program BSPS untuk Ribuan Rumah Layak HuniPemprov Jabar gencar manfaatkan Program BSPS dari pusat untuk rehabilitasi ribuan rumah tidak layak huni. Simak bagaimana program ini mengubah wajah permukiman!
-
News •Mudahkan 100 Ribu Pencari Kerja, Jabar Luncurkan Aplikasi NyariGawe: Apa Itu?Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan Aplikasi NyariGawe, platform mobile inovatif yang dirancang untuk mempermudah 100 ribu pencari kerja menemukan lowongan, langsung dari ponsel.
-
Ekonomi •LPE Jawa Barat Lampaui Rata-rata Nasional: Sinyal Positif Kebangkitan Ekonomi Daerah dalam Dua Tahun TerakhirLaju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat mencapai 5,23%, melampaui rata-rata nasional 5,12%, menjadi sinyal kebangkitan ekonomi daerah. Mampukah Jabar menjaga momentum positif ini?
-
Politik •Sekda Jabar: Lulusan IPDN Harus Jadi Pemimpin Tangguh di Medan Tersulit, Bukan Sekadar Pegawai Biasa!Sekda Jabar Herman Suryatman menantang Lulusan IPDN Angkatan XXXII untuk menjadi pemimpin tangguh, siap ditempatkan di medan tugas tersulit demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
-
Politik •Terungkap! Bedol Desa Pejabat Purwakarta ke Jabar Diklaim Penuhi Meritokrasi, Ini Penjelasan Sekda JabarSekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengklaim 'bedol desa' pejabat Purwakarta ke Pemprov Jabar telah memenuhi meritokrasi, menarik perhatian publik.