Platform Digital

Aktivis perempuan Kalimantan Utara menyambut baik pemberlakuan PP Tunas Perlindungan Anak, sebuah regulasi yang membatasi akses platform digital bagi anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah krusial untuk melindungi tumbuh kembang generasi muda dari risiko

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Perlindungan Anak krusial untuk memastikan kepentingan terbaik anak di ruang digital, menjawab tantangan konten negatif dan eksploitasi data.

Implementasi PP Tunas mulai 28 Maret 2026 menuntut kepatuhan platform digital untuk menciptakan ruang aman bagi anak, karena tantangan perlindungan anak bersifat struktural dan sistemik.

Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media (P2KM) UIN Jakarta menekankan peran krusial literasi digital orang tua dalam melindungi anak di era digital, seiring dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, merupakan langkah strategis guna melindungi generasi muda dari berbagai risiko di ruang siber yang semakin kompleks.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan sanksi administrasi dan denda menanti Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang abai terhadap ketentuan PP Tunas demi perlindungan anak.

Ketua ADKASI Siswanto mendesak platform digital untuk mematuhi PP Tunas, regulasi penting yang bertujuan melindungi anak-anak Indonesia agar tumbuh kuat secara karakter dan unggul dalam pengetahuan.

Pemerhati anak mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua saat anak mendaftar akun digital. Ini sejalan dengan implementasi PP Tunas untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai ancaman.

Pemerintah siap memberlakukan PP TUNAS mulai 28 Maret 2026 untuk memperketat perlindungan anak digital, menetapkan batas usia 16 tahun dan sanksi tegas bagi platform yang tidak patuh.

Platform digital TikTok menyatakan komitmen penuh untuk mematuhi PP Tunas, regulasi terbaru terkait perlindungan anak di platform digital, sekaligus mengungkap berbagai upaya proaktif yang telah dilakukan untuk menjaga keamanan pengguna muda.

Menteri Komdigi Meutya Hafid menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Perlindungan Anak akan berlaku efektif Maret 2026, menuntut kesiapan platform digital untuk melindungi anak di ruang siber.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga keberlanjutan usaha media massa dan memastikan masyarakat mendapat informasi publik akurat melalui pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan kewajiban royalti platform digital seperti TikTok, YouTube, dan Spotify untuk musik berhak cipta, bukan dibebankan kepada kreator, demi ekosistem musik yang adil dan transparan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan kewajiban platform digital untuk menerapkan sistem verifikasi usia pengguna. Hal ini penting guna melindungi anak-anak dari konten negatif di ruang digital, sesuai dengan Peratura

Platform digital mendominasi ruang belajar dan hiburan anak-anak yang bisa berdampak serius terhadap keselamatan mereka.

Serial dokumenter Shopee “Melestarikan Warisan Budaya” menyoroti para UMKM yang menjaga nilai budaya dan memberdayakan komunitas lewat peluang e-commerce.

Indonesia mengusulkan pertemuan khusus antara ASEAN dan Jepang untuk mengatasi isu royalti musik digital serta peran kecerdasan buatan (AI) di platform digital, bertujuan mendorong keadilan ekonomi bagi para kreator.

Bapanas perkuat Gerakan Selamatkan Pangan dengan Platform Stop Boros Pangan, berhasil menyelamatkan ratusan ton makanan. Bagaimana platform digital ini bekerja dan apa dampaknya?

Sucor Asset Management (Sucor AM) resmi meluncurkan Aplikasi Sucorwave, platform digital inovatif yang memfasilitasi komunitas investor ritel. Temukan bagaimana aplikasi ini memperkuat hubungan dan literasi keuangan!

Pemerintah mendorong media nasional untuk beradaptasi memenuhi kebutuhan informasi anak muda yang kini lebih banyak mengakses platform digital. Bagaimana strategi media agar tetap relevan dan kredibel?