Mahasewa dan Kaburnya Batas antara Aspirasi dan Bayaran

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Zainal Arifin Mochtar menyebut pemerintah tidak kreatif menjawab tuntutan mahasiswa dengan menyewa massa bayaran.

Ihwan Fajar
Oleh Ihwan Fajar- Reporter
Mahasewa dan Kaburnya Batas antara Aspirasi dan Bayaran
Pakar Hukum Tata Negara UGM, Prof Zainal Arifin Mochtar di Makassar. (merdeka.com/ihwan fajar).

Aksi tandingan dan fenomena munculnya massa bayaran yang mengaku sebagai mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Kamis (29/10) menjadi sorotan masyarakat. Bahkan, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Prof Zainal Arifin Mochtar menyebut pemerintah tidak kreatif menjawab tuntutan mahasiswa dengan menyewa massa bayaran.

"Negara engga kreatif. Masa engga kreatif banget, kalau dikritik seharusnya dijawab dengan angka, data, dan analisis. Masa dipakai demo bayaran, kan itu engga kreatif banget," kata Zainal usai dikusi Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) di Menara Tribun Timur Makassar, Sabtu (31/10).

Uceng sapaan akrabnya menyebut cara menyewa orang untuk melakukan demonstrasi tandingan seperti kerja-kerja Buzzer atau pendengung. Prof Uceng menyebut cara tersebut hanya sekelas Event Organizer (EO).

"Itu mah engga perlu negara, EO saja. Kelihatan banget. Harusnya bukan tugas negara itu," kata dia.

Uceng menegaskan seharusnya negara tidak boleh berpikir manipulatif untuk membohongi rakyatnya. Prof Uceng menyebut pejabat negara adalah pelayanan rakyat.

"Masa pelayan manipulatif sama tuannya. Masa pembantu bisa manipulatif sama tuannya, kan bisa marah," kata dia.

Sementara pakar hukum Universitas Indonesia Bivitri Susanti mengatakan fenomena demonstrasi tandingan dan bayaran bisa menyebabkan dua hal. Pertama menimbulkan citra buruk untuk mahasiswa.

"Jadikannya sekarang muncul istilah Mahasewa kan, walaupun sekarang sudah terbuka ya orang itu dibayar dan lain sebagainya. Tapi kan bagaimanapun citra itu menempel di kepala banyak orang karena itu menyebar di media sosial," kata dia.

Dia menyebut kejadian tersebut merupakan cara yang jahat untuk mengecilkan perjuangan mahasiswa. Dampak kedua, kata Bivitri, yakni membuat perjuangan dan tuntutan mahasiswa yang menggelar demonstrasi menjadi bias.

​"Sebenarnya kan masalah sesungguhnya, ya kita tahu ada tuntutan dari mahasiswa. Tapi kita jadi membicarakan ini, marah-marah sama Rafi Ahmad, kita jadi enggak fokus. Nah, buat saya sebenarnya ini sistematis sih apa yang dilakukan ini," kata Bivitri.

Sebelumnya, viral pengakuan seorang peserta dibayar untuk ikut demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda di Bundara HI. Dalam video pria tersebut mengaku bernama Dino dan mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira).

Pihak kampus membantah jika pria dalam video tersebut adalah mahasiswa Undira. Usai dirinya viral, Dino alias Bayu Setiadi memberikan klarifikasi. Berdasarkan pengakuannya, dirinya hadir di Bundaran HI karena diundang komunitas dan juga ada bayaran. Terkait almamater yang didapatkan, Bayu mengaku tidak tahu asal usulnya.

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada Universitas Dian Nusantara dan pihak lain yang merasa dirugikan," kata dia.

Rekomendasi