Ruang Digital Aman

Para pegawai diingatkan kembali bahwa Harkitnas merupakan momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran persatuan bangsa.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil melakukan penanganan konten negatif sebanyak 4,1 juta kasus hingga April 2026, menunjukkan komitmen negara dalam menjaga ruang digital yang aman dan produktif bagi masyarakat.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, dengan Komdigi memberikan sanksi bagi yang belum mencapai kepatuhan PSE PP Tunas.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak, bahkan telah dipatuhi oleh raksasa teknologi seperti Meta.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti kepatuhan Meta terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, menandakan keberhasilan Komdigi dalam mengatur ruang digital dan melindungi anak-anak Indonesia.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan dukungan kuat terhadap kebijakan pembatasan akses medsos anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah konkret melindungi generasi muda dari konten tidak pantas dan menjaga kesehatan mental mereka.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah menyoroti pentingnya implementasi menyeluruh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, yang bertujuan melindungi anak dari ancaman digital. Mengapa pendekatan parsial tidak akan efektif dalam menciptakan ruang di

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Perlindungan Anak krusial untuk memastikan kepentingan terbaik anak di ruang digital, menjawab tantangan konten negatif dan eksploitasi data.

Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah strategis melindungi generasi muda dari risiko digital.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti urgensi sistem perlindungan digital yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak, di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ini penting untuk menghadapi berbagai ancaman siber.

Melalui kampanye ini, para pemangku kepentingan diajak untuk bersama-sama menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang remaja.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memutus akses sementara aplikasi Grok. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten pornografi palsu berbasis AI atau deepfake, sekaligus memastikan ruang digital yang aman dan b

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mendukung PP Tunas demi wujudkan Perlindungan Anak Digital yang lebih aman dari ancaman siber.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai pelopor forum persandian dan keamanan siber daerah, mengakui peran historisnya. Temukan mengapa Yogyakarta menjadi fondasi penting bagi keamanan siber nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong Pemberdayaan Perempuan Digital di Indonesia, mengingat kesenjangan antara jumlah pengguna internet wanita dan partisipasi di sektor teknologi. Apa tantangannya?

Menkomdigi Meutya Hafid menyerukan peningkatan Pemberdayaan Perempuan Digital di Indonesia, mengingat partisipasi di sektor teknologi masih rendah dan tantangan kekerasan online.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meluncurkan layanan Pengaduan Konten Negatif Digital via WhatsApp dan email, mengajak masyarakat berperan aktif menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.

Pemerintah serius tingkatkan perlindungan anak digital melalui PP TUNAS. Ketahui bagaimana regulasi ini memastikan ruang digital aman bagi generasi penerus bangsa!

Kemkomdigi menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas 2025 tidak menghalangi anak mengakses informasi digital, melainkan melindungi. Simak bagaimana aturan ini justru membuka gerbang aman bagi generasi muda!