ruang digital aman

Netflix mengungkapkan film keluarga Indonesia kerap menembus daftar Global Top 10, menunjukkan potensi besar dan keunikan budaya menonton bersama di Tanah Air.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak kaum muda menjadi garda terdepan dalam menciptakan Ruang Digital Aman, beretika, serta bebas dari hoaks dan kejahatan siber. Simak peran penting generasi muda dalam mewujudkan hal ini!

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengajak Generasi Muda Duta Internet Sehat untuk berperan aktif menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan bebas dari kejahatan digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima deklarasi dukungan dari komunitas di Medan untuk memerangi Kejahatan Digital, menciptakan ruang digital aman dan produktif.

Para pegawai diingatkan kembali bahwa Harkitnas merupakan momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran persatuan bangsa.

Menkomdigi Meutya Hafid menekankan pembangunan Konektivitas Digital Indonesia wajib berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup, sekaligus menjaga keamanan ruang digital dari berbagai ancaman.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan program Siber Sehat NTT, sebuah inisiatif layanan pengaduan dan literasi digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan terpercaya, khususnya bagi anak dan remaja, guna mencegah adiksi dig

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berhasil melakukan penanganan konten negatif sebanyak 4,1 juta kasus hingga April 2026, menunjukkan komitmen negara dalam menjaga ruang digital yang aman dan produktif bagi masyarakat.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, dengan Komdigi memberikan sanksi bagi yang belum mencapai kepatuhan PSE PP Tunas.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memastikan ruang digital yang aman bagi anak, bahkan telah dipatuhi oleh raksasa teknologi seperti Meta.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menyoroti kepatuhan Meta terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, menandakan keberhasilan Komdigi dalam mengatur ruang digital dan melindungi anak-anak Indonesia.

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyatakan dukungan kuat terhadap kebijakan pembatasan akses medsos anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah konkret melindungi generasi muda dari konten tidak pantas dan menjaga kesehatan mental mereka.

Kepala Ombudsman Jawa Tengah menyoroti pentingnya implementasi menyeluruh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas, yang bertujuan melindungi anak dari ancaman digital. Mengapa pendekatan parsial tidak akan efektif dalam menciptakan ruang di

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) terus memantau implementasi kebijakan pembatasan akses media sosial anak di bawah 16 tahun untuk menciptakan ruang digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang optimal anak.

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas Perlindungan Anak krusial untuk memastikan kepentingan terbaik anak di ruang digital, menjawab tantangan konten negatif dan eksploitasi data.

Pemerintah Kota Palangka Raya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun, sebagai langkah strategis melindungi generasi muda dari risiko digital.

Implementasi PP Tunas mulai 28 Maret 2026 menuntut kepatuhan platform digital untuk menciptakan ruang aman bagi anak, karena tantangan perlindungan anak bersifat struktural dan sistemik.

Kebijakan **pembatasan medsos anak** usia di bawah 16 tahun mulai berlaku bertahap 28 Maret 2026. Sosiolog menilai ini strategis untuk membangun karakter dan melindungi anak di ruang digital, serta penting untuk proses sosialisasi alami anak.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menilai pembatasan medsos anak esensial dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman, sejalan dengan implementasi UU Perlindungan Anak di Ranah Digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi dengan platform digital yang abai terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Tunas. Ini demi memastikan kepatuhan platform digital dalam melindungi anak di ruang digital.