Menteri PPPA Kecam Keras Kasus Kekerasan Seksual Ayah Kandung di Klaten, Soroti Dampak Psikologis Mendalam

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengecam keras kasus kekerasan seksual ayah kandung di Klaten terhadap dua putrinya, menyoroti pengkhianatan fungsi keluarga dan dampak psikologis berat bagi korban.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan kecaman keras terhadap kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan seorang ayah kandung di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peristiwa tragis ini menimpa dua anak perempuannya dan telah menimbulkan keprihatinan mendalam di masyarakat.

Menurut Menteri Arifah Fauzi, lingkungan keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman, memberikan perlindungan, serta kasih sayang bagi tumbuh kembang anak-anak. Namun, ketika pelaku adalah ayah kandung sendiri, dampak psikologis yang ditimbulkan terhadap korban menjadi sangat berat dan memerlukan penanganan serius.

Kasus di Klaten ini terungkap setelah salah satu kerabat korban menemukan catatan harian yang berisi pengalaman kekerasan seksual tersebut. Laporan kemudian disampaikan kepada Polres Klaten pada Mei 2026, memicu penanganan cepat dari aparat penegak hukum.

Kecaman Tegas Menteri PPPA atas Pengkhianatan Keluarga

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang tua kandung, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap fungsi utama keluarga sebagai ruang aman. Ia menekankan bahwa anak seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang memberikan rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang.

Ia juga menyoroti bahwa kekerasan yang dilakukan oleh figur terdekat seperti ayah kandung akan meninggalkan luka psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban. Dampak ini jauh lebih berat dibandingkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, karena merusak kepercayaan dasar anak terhadap lingkungan terdekatnya.

Menteri PPPA juga menekankan pentingnya penanganan serius dan komprehensif untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Dukungan penuh dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar korban dapat melewati trauma dan mendapatkan kembali hak-haknya sebagai anak.

Modus dan Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual Ayah Kandung Klaten

Peristiwa kekerasan seksual ini diduga telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan terjadi di beberapa lokasi berbeda, menunjukkan pola perilaku berulang dari pelaku. Kedua korban diduga mengalami kekerasan seksual sejak mereka masih berusia anak-anak, memperparah trauma yang dialami.

Pelaku diduga menggunakan modus bujuk rayu dengan dalih memberikan edukasi dari orang tua kepada anak, sebuah taktik manipulatif yang memanfaatkan kepolosan korban. Selain itu, pelaku juga diduga melakukan ancaman kekerasan fisik agar korban tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang lain.

Menteri Arifah Fauzi menjelaskan bahwa kasus ini dengan jelas menunjukkan bagaimana relasi kuasa dalam keluarga kerap dimanfaatkan pelaku untuk membungkam korban. Ancaman, ketakutan, dan ketergantungan anak terhadap orang tua membuat korban sulit untuk melawan maupun melapor, menciptakan siklus kekerasan yang sulit dipecahkan.

Terungkapnya Kasus dan Apresiasi terhadap Penegak Hukum

Kasus kekerasan seksual ayah kandung di Klaten ini akhirnya terungkap setelah salah satu kerabat korban secara tidak sengaja mengetahui catatan harian yang ditulis oleh korban. Catatan tersebut menjadi bukti awal yang krusial untuk membongkar praktik kekerasan yang telah lama terjadi.

Kerabat korban kemudian mengambil langkah berani dengan melaporkan kasus tersebut ke Polres Klaten pada bulan Mei 2026. Laporan ini segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, menunjukkan komitmen dalam melindungi anak-anak dari kejahatan serius.

Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap korban dan alat bukti yang ada, pelaku telah berhasil diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan apresiasi tinggi atas respons cepat aparat penegak hukum yang langsung melakukan penanganan terhadap laporan ini, memastikan keadilan bagi para korban.

Sumber: AntaraNews