Draf RUU Polri Usulkan Masa Pensiun Kapolri Bisa Diperpanjang hingga Usia 63 Tahun

Hasan Nasbi menekankan, pemerintah akan mempertimbangkan banyak aspek jika batas usia ASN dinaikkan, terutama menyangkut kaderisasi dan regenerasi.

Diketahui, KORPRI menyampaikan usulan kenaikan BUP ASN baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Markas Besar (Mabes) TNI buka suara terkait keputusan pensiunnya Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.

DPR dan pemerintah sepakat usia pensiun Jenderal TNI bintang 4 dapat diperpanjang hingga 65 tahun. Perpanjangan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) TNI baru.

Komisi I DPR dan pemerintah sepakat, dalam revisi undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, diatur penambahan batas usia pensiun prajurit.

TB Hasanuddin menyebut dalam Pasal 53 UU TNI akan terdapat perubahan

Masa pensiun pati TNI bintang empat boleh diperpanjang 2 kali masing-masing satu tahun.

Draf RUU TNI itu paling utama mengatur atau menyangkut dengan masa pensiun.

Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun

DIM tersebut diterima Panitia Kerja (Panja) RUU Polri dari Kementerian Hukum dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo Hadi menegaskan, tak ada istilah super power dalam rencana pembahasan revisi UU Polri dan Kejaksaan.

Menurutnya, langkah ini mencerminkan gaya kepemimpinan yang responsif dan akuntabel.

RUU Polri menghadirkan berbagai poin krusial yang memicu kontroversi dan perhatian publik, mulai dari perluasan wewenang hingga partisipasi masyarakat.

Terkait pembentukan RUU Polri yang dirasakan masyarakat kurang transparan, Prabowo menyatakan akan memberi perhatian khusus.

Perdebatan terjadi saat Prabowo mengira poin krusial yang menjadi perdebatan dalam RUU TNI hanyalah soal penambahan usia pensiun.

Penandatanganan SKB Layanan Terpadu Perempuan dan Anak di DKI Jakarta menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan secara tuntas bagi korban, menjamin respons cepat dan kerahasiaan.

Ia menilai langkah kepolisian dalam menangani kejahatan jalanan merupakan bagian dari kewajiban Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan Mutasi Polri besar-besaran dengan melantik Kalemdiklat dan lima Kapolda baru. Langkah ini bertujuan untuk penyegaran serta penguatan institusi kepolisian.

Presiden menilai inovasi pangan dan energi menjadi kunci memperkuat ketahanan nasional.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaporkan pembangunan 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Polri. Inisiatif ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto untuk tingkatkan gizi masyarakat.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan aspirasi penting petani kepada Presiden Prabowo Subianto, mendorong penguatan Dukungan Pertanian Nasional melalui akses pembiayaan dan bantuan sarana produksi.