Prabowo Soal RUU Polri: Kewenangan Polisi Cukup, Kenapa harus Dicari-cari?

Komisi Reformasi melaporkan capaian, evaluasi, serta sejumlah rekomendasi strategis sejak resmi dibentuk Presiden Prabowo November 2025 lalu.

Kabar itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Jimly Asshiddiqie usai bertemu presiden.

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa para anggota memiliki perbedaan pendapat terkait metode pengangkatan Kapolri.

Anggota DPR RI Azis Subekti menekankan pentingnya reformasi Polri untuk menciptakan sistem penanganan kasus yang lebih transparan dan akuntabel, menjawab ekspektasi publik terhadap keadilan.

Hal ini sebagaimana adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Peraturan Polri (Perpol).

Komisi Reformasi Polri aktif menampung masukan dari berbagai lembaga untuk penyusunan rekomendasi revisi UU Polri. Apa saja poin krusial yang akan diusulkan?

Direktur IPR Iwan Setiawan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo adalah respons nyata terhadap aspirasi publik demi penegakan hukum yang adil.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat akselerasi transformasi Polri di ruang Pusdalsis Stamaops Polri, Mabes Polri.

Presiden Prabowo Subianto instruksikan kementerian dan lembaga untuk membuka pintu bagi masukan dan kritik masyarakat. Mengapa Prabowo Perintahkan K/L Terima Kritik Rakyat? Simak selengkapnya!

Prabowo menyikapi meningkatnya eskalasi aksi massa dalam beberapa hari terakhir di sejumlah kota, termasuk Jakarta.

Perdebatan terjadi saat Prabowo mengira poin krusial yang menjadi perdebatan dalam RUU TNI hanyalah soal penambahan usia pensiun.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Setop Revisi UU Polri, Ini Alasannya

Salah satu pasal yang tertuang dalam RUU Polri yang telah disahkan yakni Pasal 28 soal sikap netral anggota Polri hingga mengisi jabatan di luar struktur Polri.

Prasetyo menegaskan, penyesuaian batas usia pensiun tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan institusi dan dilakukan berdasarkan kajian yang matang.

Pengesahan ini setelah sebelumnya menggelar rapat paripurna antara pemerintah dengan DPR RI dalam hal Komisi III pada Selasa (9/6).

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut ialah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU No.2 Tahun 2002.

"Jadi tambahannya adalah atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden," sambungnya.

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Seluruh kebijakan itu disebut Qodari telah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Setelah dilakukan perhitungan dan dilaporkan kepada Presiden, pemerintah memutuskan menetapkan harga lebih rendah yakni USD 13 per MMBTU.

Usulan itu nantinya ditindaklanjuti untuk menjadi bahan penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perguruan tinggi adalah arena utama untuk adu gagasan demi kemajuan bangsa, bukan ajang pertentangan. Ini esensi kebebasan akademis.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kolaborasi dengan akademisi, menyatakan ingin rutin bertemu rektor untuk menyerap masukan demi kemajuan Indonesia dan merumuskan kebijakan strategis.

Pembangunan jaringan Kereta Logistik Kalimantan dipastikan tidak akan membebani APBN, melainkan mengandalkan skema investasi swasta untuk mendorong konektivitas dan distribusi logistik di pulau tersebut.