IPR: Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri Wujud Responsif Prabowo Terhadap Aspirasi Publik

Direktur IPR Iwan Setiawan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo adalah respons nyata terhadap aspirasi publik demi penegakan hukum yang adil.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Langkah ini diambil sebagai respons konkret pemerintah terhadap aspirasi publik yang kuat. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk memperkuat supremasi hukum dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menyoroti keputusan ini sebagai cerminan kepemimpinan Prabowo yang sangat responsif. Menurut Iwan, aspirasi rakyat kini diubah menjadi mandat kenegaraan yang nyata. Ini bukan sekadar reaksi, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun fondasi hukum yang kuat.

Pelantikan komisi pada Jumat (7/11) menandai babak baru dalam upaya reformasi hukum di Indonesia. Komisi ini diharapkan dapat melakukan evaluasi objektif dan menyeluruh terhadap Polri. Tujuannya adalah agar Polri kembali menjadi penegak hukum yang profesional dan tepercaya di mata masyarakat.

Responsif Prabowo Terhadap Aspirasi Publik

Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai wujud nyata kepemimpinan yang responsif. Iwan Setiawan dari IPR menegaskan bahwa langkah ini merupakan jawaban atas aspirasi publik yang telah lama disuarakan. Bahkan, tuntutan reformasi Polri sempat menjadi isu utama dalam demonstrasi besar pada bulan Agustus lalu.

Menurut Iwan, dengan adanya komisi ini, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya berhenti di jalanan. Sebaliknya, aspirasi tersebut kini diangkat menjadi mandat kenegaraan yang memiliki kekuatan hukum dan implementasi konkret. "Ini memang salah satu aspirasi publik yang kuat, bahkan sempat menjadi tuntutan utama dalam demonstrasi bulan Agustus lalu. Dengan dibentuknya komisi ini, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa aspirasi publik tidak berhenti di jalanan, tetapi diubah menjadi mandat kenegaraan yang konkret," ujar Iwan.

Langkah Prabowo ini bukan sekadar tindakan reaktif, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun supremasi hukum. Iwan Setiawan menilai bahwa Presiden Prabowo ingin menjadikan hukum sebagai pilar utama kemajuan bangsa. "Prabowo menegaskan bahwa hukum adalah pilar dari pembangunan nasional. Ini bukan reformasi kosmetik, melainkan upaya serius membangun rule of law yang adil," ucapnya.

Integritas dan Kolaborasi dalam Komisi Reformasi Polri

Iwan Setiawan juga mengapresiasi susunan anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang baru dibentuk. Komisi ini terdiri dari tokoh-tokoh senior dengan latar belakang yang beragam. Anggotanya meliputi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan menteri koordinator, jenderal purnawirawan, serta pakar hukum terkemuka.

"Mereka adalah figur berintegritas dan berpengalaman. Presiden bahkan menyebut sebagian dari mereka sudah pantas beristirahat, tetapi masih dipanggil untuk mengabdi demi negara. Itu menunjukkan kesungguhan moral dari proses ini," tutur Iwan. Hal ini menunjukkan kesungguhan moral yang tinggi dalam proses reformasi Polri ini.

Pelibatan langsung Kapolri aktif dan para mantan pejabat kepolisian dalam komisi ini juga menjadi poin penting. Iwan menilai pendekatan ini bersifat inklusif dan kolaboratif, bukan saling menyalahkan. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa reformasi Polri berjalan secara komprehensif dan didukung oleh semua pihak terkait.

Jika dijalankan secara konsisten, komisi ini berpotensi menjadi tonggak pembaruan moral dan kelembagaan Polri. Presiden Prabowo, menurut Iwan, sedang berupaya membangun sistem yang kuat, bukan sekadar mengganti figur. "Kalau dijalankan dengan konsisten, komisi ini bisa menjadi tonggak pembaruan moral dan kelembagaan Polri. Presiden Prabowo sedang membangun sistem, bukan sekadar mengganti figur," katanya.

Publik kini menaruh harapan besar agar agenda reformasi hukum dan penegakan keadilan dapat berjalan menyeluruh dan berkelanjutan. Presiden Prabowo sendiri menegaskan, "Hukum boleh kita buat sebaik mungkin, selengkap mungkin. Tapi kalau penegakannya tidak baik dan tidak adil, tidak mungkin ada kepastian hukum. Keberhasilan suatu negara adalah apabila ada the rule of law.".

Sumber: AntaraNews