IPR

Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengusulkan 20 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah pusat. Usulan WPR Papua Tengah ini bertujuan menertibkan tambang ilegal sekaligus memberdayakan masyarakat adat dalam pengelolaan sektor pertamb

Pemerintah Provinsi Papua Tengah membuka jalan bagi koperasi masyarakat adat untuk mengelola tambang rakyat secara legal, menjanjikan peningkatan kesejahteraan dan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inisiatif ini diharapkan mampu

Kementerian ESDM menyetujui tujuh blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Pasaman Barat. Persetujuan WPR Pasaman Barat ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar.

Pemerintah Provinsi Gorontalo meluruskan informasi, menegaskan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) telah ditetapkan sejak 2022 oleh Kementerian ESDM, serta berupaya mempercepat penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) secara legal dan berkelanjutan.

Direktur IPR Iwan Setiawan menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo adalah respons nyata terhadap aspirasi publik demi penegakan hukum yang adil.

Penunjukan Dony Oskaria sebagai Plt Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo dinilai akan memperkuat transformasi BUMN. Simak bagaimana rekam jejaknya di berbagai sektor strategis menjadi modal penting!