Polemik Penugasan Polri di Luar Struktur, Presiden Sepakati Pembentukan PP

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan aturan penempatan Polri di jabatan tertentu tetap sah setelah MK menolak uji materi UU ASN dan UU Polri.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra membeberkan gagasan kontroversial terkait Reformasi Polri, termasuk kemungkinan penempatan Polri di bawah kementerian. Bagaimana nasib struktur kepolisian?

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur secara komprehensif penempatan polisi aktif di jabatan sipil, diharapkan mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Nantinya, dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri aktif yang Melaksanakan Tugas.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan perpol yang dibuat oleh polri dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK.

Aturan baru yang ditandatangani oleh Kapolri ini memberikan kesempatan bagi anggota kepolisian untuk menduduki jabatan di 17 kementerian serta lembaga negara.

Putusan MK tersebut sejalan dengan pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo.

Kapolri telah membentuk tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terhadap implikasi Putusan MK.

Salah satunya mulai menarik Pati Polri yang masih dalam proses orientasi alih jabatan di Kementerian UMKM, yakni Raden Prabowo Argo Yuwono.

Polri membentuk tim pokja untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil. Langkah ini diambil demi kepastian hukum dan menghindari multitafsir atas aturan Polri Jabatan Sipil.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pengawasan langsung seleksi anggota Polri di Jambi untuk memastikan proses rekrutmen berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) guna menghasilkan calon anggota berkualitas.

Sigit mengatakan, situasi global yang terjadi saat ini dapat berdampak kepada kondisi dalam negeri.

Kapolri membuka Rakernis Korps Brimob Polri 2026 dengan menekankan kesiapsiagaan menghadapi dinamika keamanan.

Dukungan ini ditegaskan sebagai bagian dari komitmen TNI untuk membantu menjaga ketertiban serta memastikan distribusi energi bersubsidi tepat sasaran.

Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam melindungi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah terus diperkuat pemerintah.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily berharap retret kepemimpinan yang diikuti Ketua DPRD se-Indonesia dapat menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dia terbukti positif mengonsumsi narkoba saat tim gabungan Ditjenpas Kanwil Jateng melaksanakan inspeksi ke Lapas Kelas I Semarang.

Saksi pun meminta bantuan warga hingga massa berkerumun di lokasi. Massa yang emosi berhasil menangkap salah satu pelaku.

Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait perkembangan pembangunan program hilirisasi di 13 lokasi di berbagai wilayah.

Dalam pertemuan itu, Kapolri juga menyampaikan perkembangan sejumlah program strategis di lingkungan Kepolisian.

Ahmad Dhani menyatakan bahwa dia tidak terlalu terlibat dalam perencanaan konsep pernikahan El Rumi.

Setibanya di tempat kejadian, petugas tidak menemukan adanya kebakaran seperti yang dilaporkan.