Sorot
{{caption}}
Masjid Istiqlal Terima 82 Hewan Kurban, Sebagian dari Non-Muslim

{{caption}}
Rumah Nyaris Ambruk di Bantaran Ciliwung, Motor Sempat Terbawa Longsor

{{caption}}
Prabowo Salurkan Kurban untuk Warga Hambalang, 1 Sapi per RW

{{caption}}
Prabowo Bakal Bertemu Presiden Macron di Paris, Perkuat Kerja Sama Ini

{{caption}}
Purbaya Tunggu Perintah Prabowo Soal Ganti Bos Bea Cukai

{{caption}}
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Dipecat, Terima Suap Rp 1 Miliar

Topik Terkait
{{caption}}
Kompolnas Tegaskan Transparansi Rekrutmen Akpol di Polda Jatim: Jamin Seleksi Bersih

Kompolnas menekankan pentingnya transparansi rekrutmen Akpol di Polda Jatim untuk memastikan proses seleksi calon taruna berjalan akuntabel dan bebas kecurangan, menarik minat calon polisi berkualitas.

{{caption}}
Wakapolda Jateng Tegaskan Komitmen Integritas dalam Seleksi SIPSS Polda Jateng 2026

Petugas seleksi penerimaan SIPSS Polda Jateng 2026 menandatangani pakta integritas, menegaskan komitmen Polri untuk mewujudkan rekrutmen yang bersih, transparan, dan akuntabel.

{{caption}}
Kapolri: Penguatan Kompolnas Tak Perlu Undang-Undang Baru

Menurut Listyo, regulasi baru tidak diperlukan karena penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Kepolisian.

{{caption}}
Prabowo Restui Kompolnas Jadi Lembaga Independen

Komisi Reformasi melaporkan hasil kerja serta rekomendasi di tubuh Polri kepada Presiden Prabowo.

{{caption}}
Gedung Baru Kompolnas Diresmikan, Kapolri Tekankan Pentingnya Respons Keluhan Publik

Gedung baru tersebut diharapkan mampu menunjang pelaksanaan tugas pengawasan fungsional terhadap Polri.

{{caption}}
Kompolnas Awasi Ketat Pengamanan Mudik Lebaran 2026 di Rest Area KM 57

Tim Kompolnas melakukan pengawasan langsung terhadap kesiapan pengamanan Mudik Lebaran 2026 di Pos Terpadu Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, menekankan peningkatan informasi dan pelayanan publik bagi pemudik.

{{caption}}
Kompolnas Desak Polri Ungkap Tuntas Kasus Andrie Yunus

Kompolnas mendesak Polri untuk memberikan kinerja terbaik dalam mengungkap kasus Andrie Yunus, teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal KontraS, demi keadilan dan demokrasi.

{{caption}}
Pakar: Kedudukan Polri di Bawah Presiden Adalah yang Paling Tepat dan Sesuai Hukum Tata Negara

Pakar hukum Kepolisian menegaskan kedudukan Polri di bawah Presiden adalah yang paling tepat, sesuai hukum tata negara, dan menolak wacana penempatan di bawah kementerian.

dpr
{{caption}}
Prabowo Ungkap 'Ilmu Komandan' untuk Pecut Kinerja Jajaran Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan 'ilmu komandan', sebuah strategi kepemimpinan untuk memecut kinerja jajaran pemerintahan melalui persaingan sehat dan pengawasan ketat. Simak selengkapnya bagaimana 'ilmu komandan' ini diterapkan.

{{caption}}
Inspeksi Lapas Sinabang: Petugas Gabungan Perketat Pengawasan, Pastikan Bebas Barang Terlarang

Petugas gabungan TNI-Polri dan Lapas Kelas III Sinabang baru-baru ini menggelar inspeksi menyeluruh di kamar warga binaan untuk memastikan Lapas Sinabang bebas dari barang terlarang dan narkoba.

{{caption}}
Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah Resmikan Program Sahabat Ombudsman, Libatkan Mahasiswa Awasi Pelayanan Publik

Inisiatif baru! Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah berkolaborasi membentuk program Sahabat Ombudsman, mengajak mahasiswa berperan aktif mengawasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

{{caption}}
KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

{{caption}}
Pertamina Pastikan Ketersediaan LPG 3 Kg di Pamekasan, Soroti Harga Eceran

Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan pasokan dan distribusi LPG 3 Kg di Pamekasan aman, namun harga di tingkat pengecer menjadi sorotan utama.

{{caption}}
DPR Minta Pemerintah Perketat Kontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah Demi Lingkungan dan Akses Masyarakat

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah oleh industri, menyusul kekhawatiran eksploitasi berlebihan yang mengancam lingkungan dan akses air bersih masyarakat.