Pengawasan
-
Politik •Komisi III DPR RI Bentuk Tim Pengawas, Pastikan Penanganan Korupsi Tetap Berjalan Usai Mundurnya Jampidsus FebrieKomisi III DPR RI akan membentuk Tim Pengawas untuk memastikan penanganan perkara korupsi tetap berjalan pasca pengunduran diri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, menjaga integritas dan transparansi proses hukum.
-
Politik •Adkasi Usulkan Penguatan Kelembagaan DPRD Melalui Revisi UU 23/2014 untuk Pengawasan EfektifAsosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendorong penguatan kelembagaan DPRD melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi pengawasan pemerintah daerah yang lebih efektif. Simak urgensi dan dampaknya bagi tata kelola pe...
-
News •Ombudsman RI Kawal Penuh Pengawasan SPMB 2026 Demi Keadilan dan TransparansiOmbudsman RI siap mengawal Pengawasan SPMB 2026 melalui tiga tahapan krusial. Ini memastikan transparansi, akuntabilitas bagi calon murid baru, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
-
Politik •Prabowo Ungkap 'Ilmu Komandan' untuk Pecut Kinerja Jajaran PemerintahPresiden Prabowo Subianto memperkenalkan 'ilmu komandan', sebuah strategi kepemimpinan untuk memecut kinerja jajaran pemerintahan melalui persaingan sehat dan pengawasan ketat. Simak selengkapnya bagaimana 'ilmu komandan' ini diterapkan.
-
News •Inspeksi Lapas Sinabang: Petugas Gabungan Perketat Pengawasan, Pastikan Bebas Barang TerlarangPetugas gabungan TNI-Polri dan Lapas Kelas III Sinabang baru-baru ini menggelar inspeksi menyeluruh di kamar warga binaan untuk memastikan Lapas Sinabang bebas dari barang terlarang dan narkoba.
-
News •Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah Resmikan Program Sahabat Ombudsman, Libatkan Mahasiswa Awasi Pelayanan PublikInisiatif baru! Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah berkolaborasi membentuk program Sahabat Ombudsman, mengajak mahasiswa berperan aktif mengawasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.
-
News •KPK Dorong Lembaga Khusus Pengawas Kaderisasi Partai PolitikKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.
-
News •Kompolnas Pantau Ketat Seleksi Anggota Polri di Jambi, Pastikan Transparansi dan AkuntabilitasKomisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pengawasan langsung seleksi anggota Polri di Jambi untuk memastikan proses rekrutmen berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) guna menghasilkan calon anggota berkualitas.
-
Ekonomi •Pertamina Pastikan Ketersediaan LPG 3 Kg di Pamekasan, Soroti Harga EceranPertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan pasokan dan distribusi LPG 3 Kg di Pamekasan aman, namun harga di tingkat pengecer menjadi sorotan utama.
-
Politik •DPR Minta Pemerintah Perketat Kontrol Komersialisasi Air Bawah Tanah Demi Lingkungan dan Akses MasyarakatAnggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah oleh industri, menyusul kekhawatiran eksploitasi berlebihan yang mengancam lingkungan dan akses air bersih masyarakat.
-
News •Ditjen Imigrasi Perketat Pengawasan Imigrasi WNA, Cegah Pelanggaran KedaulatanDirektorat Jenderal Imigrasi meningkatkan pengawasan ketat terhadap aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di seluruh pintu masuk Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran keimigrasian dan menjaga kedaula
-
News •Ombudsman Kepri Perkuat Pengawasan Pungli di Pelabuhan Batam CenterOmbudsman Kepri memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Batam Center, menyusul dugaan intimidasi terhadap wisatawan mancanegara.
-
News •Ombudsman Pantau Pelayanan Mudik Lebaran 2026 di Stasiun dan TerminalOmbudsman Republik Indonesia (ORI) gencar pantau pelayanan mudik Lebaran 2026 di berbagai titik transportasi untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik, serta mencegah malaadministrasi.
-
News •ASN Pemkot Medan Wajib Masuk Kerja 25 Maret Usai Libur Lebaran 2026, Sanksi Menanti PelanggarSeluruh ASN Pemkot Medan diwajibkan kembali masuk kerja pada 25 Maret 2026 setelah libur Lebaran, dengan sanksi tegas menanti bagi yang melanggar ketentuan ini untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.
-
News •Pemkab Jember Siap Tindak Tegas Penyelewengan BBM Bersubsidi, Soroti Peran Surat RekomendasiPemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya menindak tegas oknum yang terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi di Jember, khususnya terkait penyalahgunaan surat rekomendasi yang merugikan masyarakat kecil.
-
News •Pemkot Mataram Perketat Pengawasan Gelandangan Pengemis Jelang Lebaran Idul FitriPemerintah Kota Mataram meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas gelandangan pengemis menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan warga.
-
News •Kemenkum Sulbar Perkuat Pengawasan Notaris Demi Profesionalisme dan Kepastian HukumKemenkum Sulbar terus memperketat Pengawasan Notaris di Sulawesi Barat, memastikan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum terbaik bagi masyarakat.
-
News •Wali Kota Bandarlampung Tegaskan THR Wajib Dibayar Tepat Waktu oleh PerusahaanWali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar perusahaan kepada pekerja tepat waktu, serta membentuk satgas khusus untuk mengawasi pembayaran THR.
-
Politik •Kesbangpol Sulbar Perketat Pengawasan WNA, Minta Instansi Laporkan Kegiatan AsingBadan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Kesbangpol Sulbar) meminta seluruh instansi melaporkan kegiatan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) sebagai upaya Pengawasan WNA Sulbar dan menjaga stabilitas daerah.
-
News •Satpol PP Surabaya Perketat Pengawasan Antisipasi Lonjakan Gelandangan Musiman Jelang LebaranSatpol PP Kota Surabaya memperketat pengawasan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah gelandangan musiman menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, fokus pada titik rawan demi menjaga ketertiban umum.